KUTIM, literasikaltim.com– Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong pemanfaatan data statistik sektoral dan peningkatan literasi digital, sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).
Langkah ini, diarahkan untuk mendukung proses kerja pemerintahan yang semakin berbasis data, sekaligus menyesuaikan kemampuan aparatur dengan perkembangan digitalisasi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar H Siburian, mengatakan transformasi digital di lingkungan pemerintahan, tidak hanya membutuhkan sistem dan teknologi.
Kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting, agar berbagai sistem yang dikembangkan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menurut Ronny, peningkatan kapasitas ASN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan pemerintahan digital.
Aparatur dituntut mampu memahami, serta memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugas dan memberikan dukungan terhadap pelayanan pemerintahan.
“Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem pemerintahan digital, hingga penguatan keamanan informasi melalui fungsi persandian merupakan bagian dari upaya transformasi digital,” ujar Ronny.
Selain peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan statistik sektoral juga menjadi perhatian dalam mendukung pembangunan daerah.
Data sektoral yang dimiliki masing-masing perangkat daerah, dapat menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program.
Pemanfaatan data itu, diharapkan dapat membuat proses pengambilan kebijakan lebih terarah.
Perangkat daerah tidak hanya mengandalkan asumsi dalam menyusun program, tetapi dapat menggunakan data yang tersedia sebagai salah satu dasar untuk menentukan kebutuhan dan sasaran pembangunan.
Ronny menilai, pengelolaan data yang baik harus berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan aparatur.
ASN sebagai pengguna sekaligus bagian dari pengelolaan data, perlu memiliki pemahaman yang memadai terhadap teknologi dan sistem digital yang digunakan dalam pemerintahan.
Karena itu, literasi digital bagi aparatur menjadi salah satu bagian yang didorong dalam pengembangan ekosistem pemerintahan digital Kutim.
Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan secara efektif.
Penguatan kompetensi ini, juga diarahkan melalui pemanfaatan Learning Management System (LMS).
Sistem pembelajaran tersebut, diproyeksikan menjadi sarana bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pemerintahan yang semakin terdigitalisasi.
Penggunaan LMS, memungkinkan proses peningkatan kapasitas aparatur dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang mendukung kebutuhan kompetensi.
Hal ini, menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang mengikuti perubahan pola kerja pemerintahan berbasis teknologi.
Pengembangan LMS juga, ditempatkan sebagai bagian dari proyek perubahan yang tengah dikerjakan.
Bersama peningkatan literasi digital, keberadaan sistem pembelajaran tersebut diharapkan dapat mendukung aparatur agar lebih siap menghadapi perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Ronny, transformasi digital pada akhirnya tidak cukup hanya menghasilkan berbagai sistem teknologi.
Kemampuan manusia yang menjalankan sistem ini juga, harus diperkuat agar digitalisasi memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan.
Ia menegaskan, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan data statistik sektoral dan peningkatan literasi digital perlu menjadi bagian yang berjalan beriringan.
Dengan demikian, aparatur dapat semakin siap menggunakan teknologi dan data dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Harapan kami, Terpadu Digital Kutai Timur menjadi fondasi menuju pemerintahan digital yang terintegrasi, mendukung kebijakan berbasis data, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong peningkatan nilai IMDI Kutai Timur pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar
