DPRD Samarinda Diskominfo Kutim

Pembayaran Lahan Tertunda, Komisi I DPRD Samarinda Minta Kontraktor Tepati Janji

DISCLAIMER: Penayangan ulang sebagian atau keseluruhan berita untuk konten akun media sosial komersil harus seizin Redaksi

Loading

SAMARINDA, literasiakaltim.com – Kendala finansial yang dialami kontraktor pelaksana pembangunan jalan tembusan Sambutan (Pelita III)–Merdeka, menjadi salah satu persoalan yang disoroti dalam pembahasan kompensasi lahan masyarakat.

Keterlambatan pembayaran termin proyek disebut, turut memengaruhi kemampuan pihak pelaksana dalam menyelesaikan kewajiban kepada warga terdampak.

Persoalan tersebut, mendapat perhatian Komisi I DPRD Kota Samarinda karena pembayaran kompensasi merupakan bagian penting yang harus dipastikan penyelesaiannya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyampaikan bahwa pihak pelaksana sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi.

Meski demikian, alasan keterbatasan keuangan tidak boleh membuat kewajiban kepada masyarakat terus tertunda tanpa kepastian.

Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, nilai keseluruhan kompensasi lahan mencapai sekitar Rp500 juta.

Sementara pembayaran yang sudah dilakukan baru berkisar Rp200 juta, sehingga masih terdapat kekurangan yang harus dipenuhi.

Ronal mengatakan, pihak kontraktor telah menyampaikan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pembayaran secara bertahap dalam waktu dekat.

“Pihak pelaksana sudah berkomitmen menyelesaikan sisa kewajiban pembayaran secara bertahap,” tegas Ronal, Kamis (12/11/2026).

Komisi I memandang komitmen tersebut, perlu diikuti langkah nyata.

Sebab, masyarakat yang lahannya digunakan untuk pembangunan jalan memiliki kepentingan langsung terhadap kepastian penyelesaian pembayaran.

DPRD juga perlu mengetahui bagaimana tahapan pelunasan akan dilakukan, termasuk kepastian waktu dan besaran pembayaran yang akan diterima warga.

Informasi tersebut penting, agar janji penyelesaian tidak hanya menjadi pernyataan dalam forum rapat, tetapi dapat dibuktikan melalui realisasi pembayaran.

Dalam pembahasan RDP sebelumnya, DPRD belum memperoleh keputusan akhir mengenai pelunasan kompensasi.

Karena itu, persoalan tersebut masih akan menjadi bagian dari agenda pengawasan Komisi I melalui pertemuan lanjutan bersama pihak terkait.

Ronal menegaskan bahwa, penyelesaian kewajiban kontraktor harus menjadi perhatian karena pembangunan fasilitas umum tidak seharusnya meninggalkan persoalan pembayaran kepada masyarakat.

DPRD berharap, pihak pelaksana dapat menjaga kepercayaan warga dengan memenuhi kesanggupan yang telah disampaikan.

Kepastian penyelesaian juga dibutuhkan, agar persoalan serupa tidak terus menjadi beban setelah proyek infrastruktur selesai dikerjakan.

“Kita berharap komitmen yang sudah disampaikan itu segera direalisasikan sehingga tidak ada lagi kewajiban kompensasi kepada warga yang tertunda,” pungkasnya.

Penulis: Rizky A.P

Editor: Andi Isnar

Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0822 2777 3286

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *