![]()
SAMARINDA, literasikaltim.com – Pembayaran kompensasi lahan masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tembusan Sambutan (Pelita III)–Merdeka, masih menyisakan kewajiban sekitar Rp300 juta.
Dari total nilai ganti rugi yang mencapai kurang lebih Rp500 juta, pembayaran yang telah diterima warga baru berkisar Rp200 juta.
Persoalan tersebut, menjadi perhatian Komisi I DPRD Kota Samarinda setelah menerima pengaduan masyarakat yang merasa hak atas penggunaan tanah mereka belum diselesaikan sepenuhnya.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengungkapkan bahwa angka tersebut diperoleh berdasarkan laporan warga yang disampaikan kepada pihak legislatif. DPRD, kemudian membawa persoalan itu ke dalam pembahasan bersama instansi teknis dan pihak terkait.
Menurut Ronal, pembayaran yang telah dilakukan masih berupa uang muka.
Dengan demikian, masih terdapat selisih pembayaran yang harus dituntaskan oleh pihak pelaksana proyek sesuai kewajibannya kepada masyarakat terdampak.
“Kalau berdasarkan aduan masyarakat yang masuk ke DPRD, total kompensasi lahan itu sekitar Rp500 juta. Namun, yang sudah dibayarkan baru sekitar Rp200 juta,” ungkap Ronal, Kamis (12/11/2026).
Belum tuntasnya pembayaran tersebut, menjadi salah satu pokok persoalan yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I. DPRD ingin memastikan bahwa, masyarakat tidak hanya mendapatkan penjelasan mengenai pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperoleh kepastian terkait hak finansial atas tanah yang digunakan.
Ronal menerangkan, dalam pembahasan pada 22 Oktober 2026, pihaknya belum mendapatkan hasil akhir mengenai pelunasan kompensasi.
Pertemuan tersebut, lebih banyak membahas penjelasan teknis dari PUPR mengenai perencanaan pembangunan jalan.
Situasi tersebut, membuat DPRD masih membutuhkan keterangan lanjutan dari pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran.
Kepastian mengenai sisa kewajiban dinilai penting, agar persoalan tidak berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian bagi warga.
Selain itu, nilai kompensasi yang belum diselesaikan perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut hubungan antara pelaksanaan proyek pembangunan dan pemenuhan hak masyarakat.
Komisi I berharap, pihak pelaksana dapat memberikan kepastian mengenai besaran sisa pembayaran sekaligus tahapan penyelesaiannya.
Dengan demikian, warga memiliki kejelasan mengenai hak yang masih harus mereka terima.
“Kita ingin kewajiban pembayaran kepada masyarakat ini benar-benar dituntaskan, karena warga sudah menunggu kepastian atas kompensasi tanah mereka,” pungkasnya.
Penulis: Rizky A.P
Editor: Andi Isnar












