DPRD Samarinda Diskominfo Kutim

Komisi I DPRD Samarinda Siapkan RDP Lanjutan, Penyelesaian Lahan Jalan Sambutan–Merdeka Dikawal

DISCLAIMER: Penayangan ulang sebagian atau keseluruhan berita untuk konten akun media sosial komersil harus seizin Redaksi

Loading

SAMARINDA, literasikaltim.com – Komisi I DPRD Kota Samarinda berencana kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti persoalan lahan masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tembusan Sambutan (Pelita III)–Merdeka.

Langkah ini, dilakukan guna memastikan penyelesaian hak warga tidak berhenti pada pembahasan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan kepastian bagi masyarakat.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan pihaknya masih membutuhkan pembahasan lanjutan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.

Menurutnya, DPRD memperkirakan masih diperlukan satu hingga dua kali RDP, untuk memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai perkembangan penyelesaian persoalan yang dilaporkan masyarakat.

Ronal menjelaskan, pembahasan sebelumnya telah dilakukan melalui dua tahapan pertemuan.

Pada rapat pertama, DPRD mendengarkan langsung pengaduan warga, sedangkan pertemuan berikutnya diarahkan untuk meminta keterangan dari instansi teknis mengenai pelaksanaan pembangunan jalan.

“Dari hasil rapat pertama kita sudah mengundang warga pemohon dan rapat berikutnya mengundang OPD-OPD teknis. Kita ingin mengetahui secara jelas hasil akhirnya,” jelas Ronal, Kamis (12/11/2026).

Namun, pertemuan kedua yang berlangsung pada 22 Oktober 2026 belum menghasilkan keputusan akhir mengenai penyelesaian kompensasi lahan.

DPRD baru memperoleh penjelasan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terkait perencanaan proyek jalan tersebut.

Kondisi itu, membuat Komisi I masih harus memastikan bagaimana tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap berbagai persoalan yang disampaikan warga.

DPRD ingin memperoleh kejelasan mengenai langkah penyelesaian, termasuk pihak yang bertanggung jawab dan perkembangan pemenuhan kewajiban kepada masyarakat.

Bagi lembaga legislatif, RDP lanjutan menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.

Terlebih, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yang tanahnya digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas umum.

DPRD juga mengharapkan setiap instansi yang dipanggil dapat menghadirkan informasi yang lengkap, agar pembahasan tidak kembali berputar pada penjelasan teknis tanpa menghasilkan tindak lanjut konkret.

“Karena itu, kita masih akan menjadwalkan satu sampai dua kali rapat lagi supaya persoalan ini mendapatkan kejelasan dan warga tidak terus menunggu penyelesaiannya,” pungkasnya.

Penulis: Rizky A.P

Editor: Andi Isnar

Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0822 2777 3286

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *