![]()
SAMARINDA, literasikaltim.com – Perubahan struktur perekonomian setelah penghentian aktivitas pertambangan batu bara pada 2026, membawa tantangan tersendiri bagi Kota Samarinda.
Pemerintah Daerah tidak hanya dituntut menyiapkan sektor usaha alternatif, tetapi juga memastikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesempatan kerja tetap terjaga.
Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah menilai, penguatan kegiatan usaha di luar pertambangan menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan tersebut.
Upaya ini, diperlukan agar kegiatan ekonomi kota tetap mempunyai sumber pemasukan yang beragam ketika sektor batu bara tidak lagi menjadi tumpuan pembangunan.
Menurutnya, pengembangan usaha mikro dan makro merupakan salah satu arah yang dipilih untuk memperkuat perekonomian daerah.
Pilihan tersebut juga, berkaitan dengan kondisi Samarinda yang mempunyai keterbatasan lahan untuk kegiatan pertambangan.
Penguatan PAD, menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses peralihan ekonomi.
Pemerintah daerah membutuhkan sumber penerimaan yang dapat menopang pelaksanaan pembangunan, dan pembiayaan berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Karena Samarinda ke depan akan lebih fokus ke usaha mikro dan makro untuk pengembangan PAD,” kata Helmi, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, perubahan sumber ekonomi tidak dapat hanya diukur melalui bertambahnya jumlah kegiatan usaha.
Kemampuan sektor pengganti dalam menghasilkan nilai ekonomi, memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, serta menyediakan pekerjaan bagi masyarakat juga menjadi hal yang perlu diperhitungkan.
Persoalan penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu tantangan yang tidak boleh diabaikan, dan peralihan dari sektor pertambangan menuju bidang usaha lain membutuhkan kesiapan, agar masyarakat tetap mempunyai kesempatan memperoleh penghasilan.
Peluang yang tersedia pada sektor jasa, perdagangan, pariwisata, dan industri perlu dikembangkan secara terarah.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan keberlangsungan pelaku usaha yang sudah beroperasi.
Penguatan kapasitas bisnis, peningkatan kualitas produk, dan perluasan jangkauan pasar dapat menjadi bagian dari upaya membangun perekonomian yang lebih kompetitif.
Tantangan lainnya adalah, memastikan pertumbuhan sektor alternatif mampu memberikan dampak terhadap penerimaan daerah.
Aktivitas ekonomi yang berkembang perlu diikuti dengan tata kelola yang baik, sehingga potensi pendapatan dapat dioptimalkan sesuai ketentuan.
DPRD melihat perubahan tersebut, sebagai pekerjaan pembangunan jangka panjang yang memerlukan kesinambungan kebijakan.
Keberhasilan transisi ekonomi Samarinda nantinya tidak hanya ditentukan oleh berhentinya kegiatan pertambangan, tetapi juga oleh kemampuan daerah membangun sumber pendapatan baru dan menjaga produktivitas masyarakat.
“Dengan menempatkan pengembangan usaha sebagai salah satu arah penting, dalam menjaga keberlanjutan ekonomi Samarinda setelah tidak lagi mengandalkan sektor pertambangan, untuk pengembangan PAD,” pungkasnya.
Penulis: Rizky A.P
Editor: Andi Isnar












