DPRD Samarinda Diskominfo Kutim

DPRD Samarinda Tegaskan Kebijakan Pertambangan Kaltim Harus Sesuai Potensi Daerah

DISCLAIMER: Penayangan ulang sebagian atau keseluruhan berita untuk konten akun media sosial komersil harus seizin Redaksi

Loading

Helmi Abdullah: Kebijakan Tambang di Kaltim Tak Bisa Disamaratakan

SAMARINDA, literasikaltim.com – Perbedaan potensi sumber daya alam di setiap Kabupaten dan Kota, menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan pengelolaan pertambangan di Kalimantan Timur.

DPRD Kota Samarinda menilai, pendekatan pembangunan yang diterapkan suatu daerah tidak serta-merta dapat diberlakukan di wilayah lain, karena masing-masing memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda.

Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah menjelaskan bahwa, keputusan untuk mengakhiri aktivitas pertambangan batu bara di Samarinda berkaitan dengan kondisi wilayahnya.

Sementara itu, sejumlah daerah lain di Kaltim masih mempunyai potensi pertambangan yang dapat dimanfaatkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Helmi, kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya serta kondisi geografis masing-masing daerah.

Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah kabupaten dan kota mempunyai ruang untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan potensi yang dimiliki.

“Bagi daerah-daerah lain saya kira cukup punya potensi yang sangat besar untuk menggarap tambang itu,” kata Helmi, Senin (9/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, penghentian pertambangan di Samarinda bukan berarti seluruh daerah di Kalimantan Timur harus mengambil langkah serupa.

Wilayah yang masih memiliki cadangan mineral dan batu bara. dapat mempertimbangkan pemanfaatannya sepanjang memenuhi ketentuan hukum serta memperhatikan kepentingan pembangunan daerah.

Perbedaan pendekatan itu, juga berkaitan dengan kebutuhan ekonomi setiap wilayah.

Daerah yang mempunyai potensi pertambangan dapat menjadikan sektor tersebut, sebagai salah satu kegiatan ekonomi, sedangkan kawasan dengan keterbatasan lahan tambang, perlu mencari sumber pertumbuhan melalui bidang usaha lainnya.

Kondisi ini, menjadi penting dalam melihat arah pembangunan Kaltim secara menyeluruh.

Kebijakan ekonomi tidak cukup hanya berorientasi pada keseragaman program, melainkan harus memperhatikan kemampuan setiap daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

Selain potensi alam, kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan.

Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya dapat disesuaikan dengan prioritas pembangunan tanpa memaksakan satu model kebijakan untuk seluruh daerah.

Helmi menegaskan bahwa perbedaan kondisi tersebut, merupakan alasan mengapa keputusan mengenai pengelolaan pertambangan perlu disesuaikan dengan keadaan masing-masing wilayah.

Ia tidak memandang kebijakan Samarinda, sebagai ukuran tunggal bagi daerah lain di provinsi ini.

“Jadi mungkin beda wilayah, beda juga kebijakannya,” pungkasnya.

Penulis: Rizky A.P

Editor: Andi Isnar

Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0822 2777 3286

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *