SANGATTA, literasikaltim.com – Memperkuat kemandirian ekonomi dan memastikan hasil pembangunan dirasakan seluruh masyarakat, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memasuki usia ke-27 tahun.
Pemerintah daerah menilai, kekayaan sumber daya alam, investasi, serta kemampuan fiskal harus dikelola secara optimal untuk membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kutim Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kutim di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kamis (8/10/2026).
Menurut Ardiansyah, bertambahnya usia daerah menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus menentukan strategi menghadapi kebutuhan masyarakat ke depan.
Pembangunan tidak cukup hanya mempertahankan pencapaian yang telah diraih, tetapi harus mampu memperluas manfaatnya bagi berbagai lapisan masyarakat.
Ia menjelaskan, visi pemerintahan bersama Wakil Bupati Mahyunadi, yakni Kutai Timur Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing, menjadi arah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Visi tersebut dijabarkan melalui 50 program unggulan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ardiansyah menegaskan, keberhasilan program pembangunan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan DPRD, masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen yang memiliki kepentingan terhadap kemajuan Kutim.
“Tidak ada satu pihak yang mampu membangun Kutai Timur sendirian. Pemerintah membutuhkan DPRD, DPRD membutuhkan masyarakat, dan seluruhnya membutuhkan partisipasi dunia usaha serta seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kerja sama tersebut harus diarahkan pada pembangunan yang memberikan dampak nyata, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Ia berharap generasi muda Kutim memperoleh akses pendidikan berkualitas, sementara masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan terjangkau.
Selain itu, kelompok pekerja, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tenaga kerja lokal perlu mendapatkan peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Kita ingin anak-anak Kutai Timur mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kita ingin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau. Kita ingin para pekerja, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pekerja lokal mendapatkan kesempatan ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Ardiansyah juga menyoroti peran investasi, dalam memperkuat perekonomian daerah.
Menurutnya, kehadiran investor harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya melalui aktivitas usaha, tetapi juga dengan membuka lapangan pekerjaan, memperluas kesempatan berusaha, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
Pengelolaan sumber daya alam juga menjadi perhatian pemerintah daerah, dan kekayaan yang dimiliki Kutim diharapkan tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk memperkuat sektor ekonomi lainnya.
“Semua ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mewujudkan Kutai Timur yang tangguh, mandiri dan berdaya saing,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutim Jimmi menilai perjalanan pembangunan selama 27 tahun telah membentuk Kutim sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang besar.
Berbagai sektor, mulai dari pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan, industri, perdagangan hingga sumber daya manusia, menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan daerah.
Namun, menurutnya, besarnya potensi tersebut harus diikuti dengan kebijakan yang tepat agar mampu menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jimmi menekankan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, dan setiap program pembangunan harus memiliki manfaat yang jelas, sehingga anggaran tidak terserap pada kegiatan yang memberikan dampak terbatas terhadap kebutuhan masyarakat.
“Anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Program yang dampaknya tidak signifikan perlu dievaluasi,” kata Jimmi.
Selain pengawasan anggaran, DPRD juga mendorong pemerintah daerah mempersiapkan transformasi ekonomi agar Kutim tidak terus bergantung pada sektor pertambangan.
Penguatan pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, pariwisata, industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta ekonomi digital dinilai menjadi langkah penting untuk memperluas sumber pertumbuhan.
Diversifikasi tersebut, diperlukan agar perekonomian daerah memiliki daya tahan ketika sektor pertambangan mengalami perubahan.
Dengan memperkuat berbagai sektor produktif, Kutim diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Peringatan HUT ke-27 Kutim mengusung tema “Kutai Timur Berdaya, Tumbuh Bersama”.
Tema ini, menjadi pengingat bahwa pertumbuhan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Mahyunadi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, camat se-Kutim, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan perusahaan, serta anggota DPRD Kutim. Sidang dipimpin Ketua DPRD Jimmi bersama Wakil Ketua I Sayyid Anjas dan Wakil Ketua II Prayunita Utami.
Melalui momentum tersebut, pemerintah daerah dan DPRD menegaskan pentingnya membangun Kutim dengan mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat sektor ekonomi produktif, serta memastikan kebijakan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
Penulis: Andi Isnar
