KUTIM, literasikaltim.com – Luasnya wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam memastikan pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Karena itu, penentuan prioritas pembangunan dinilai penting agar kebijakan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan warga, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan menunjang aktivitas sehari-hari.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menekankan bahwa perbaikan infrastruktur perlu menjadi salah satu perhatian utama dalam mengarahkan pembangunan daerah ke depan.
Ketersediaan infrastruktur yang memadai dinilai berperan penting dalam mendukung keterhubungan antar wilayah, sekaligus membuka akses masyarakat terhadap berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.
Menurut Mahyunadi, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan pemerintah. Setiap kebijakan perlu diarahkan pada penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga.
Ia menilai kondisi geografis Kutim yang memiliki wilayah luas menuntut pemerintah untuk lebih cermat menentukan kebutuhan pembangunan.
Perencanaan yang terarah diperlukan, agar pelaksanaan program tidak sekadar berorientasi pada kegiatan fisik, tetapi juga memperhatikan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Untuk membuat Kutai Timur ke depan semakin terarah, semakin fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada masyarakat, kita perbaiki infrastruktur, kita perbaiki ekonomi,” kata Mahyunadi, saat penutupan Pekan Raya Kutim Expo 2026, Minggu (18/10/2026) malam.
Perbaikan infrastruktur dasar memiliki keterkaitan erat dengan kelancaran mobilitas masyarakat.
Akses jalan yang memadai, misalnya, dapat membantu warga menjangkau pusat pelayanan, menjalankan kegiatan sehari-hari, serta memperlancar distribusi barang dan jasa antardaerah.
Kondisi aksesibilitas yang baik juga menjadi salah satu faktor pendukung bagi masyarakat, dalam memanfaatkan peluang ekonomi.
Ketika konektivitas wilayah semakin memadai, aktivitas perdagangan dan pergerakan barang berpeluang berlangsung lebih lancar.
Namun, penentuan prioritas tetap perlu mempertimbangkan persoalan yang paling mendesak di tengah masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan wilayah dan manfaat yang hendak dicapai, bukan semata-mata berdasarkan banyaknya program yang direncanakan.
Mahyunadi menegaskan, orientasi pembangunan ke depan harus semakin jelas dalam menjawab persoalan warga.
Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengarahkan kebijakan, agar perbaikan infrastruktur berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap agenda pembangunan Kutim dapat dilaksanakan secara lebih terarah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan prioritas.
“Kita harapkan ke depan betul-betul bisa bersinergi dengan program-program Pemkab Kutai Timur supaya bisa tepat sasaran,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar
