SAMARINDA, literasikaltim.com — Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hendrik Tandoh, S.H., M.H., menegaskan bahwa munculnya Bendera Borneo Raya di sejumlah titik di Kalimantan, merupakan simbol kekecewaan masyarakat terhadap berbagai persoalan ketidakadilan yang dirasakan daerah.
Kendati demikian, DAD Kaltim mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga persatuan, kedamaian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal tersebut disampaikan Hendrik melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Senin (17/8/2026), menyikapi dinamika pengibaran Bendera Borneo Raya yang belakangan menjadi perhatian, termasuk di sejumlah titik di Kaltim.
Di antaranya, Bendera Borneo Raya disebut telah terpasang di kawasan flyover persimpangan Jalan Juanda–Kadrie Oening–AW Syahranie–Pembangunan.
Bersamaan dengan itu, terdapat tulisan bernada kritik seperti “Kaltim Kaya Tapi? Hasilnya ke Pulau Jawa” dan “Merdeka Tapi Palsu”, yang menggambarkan kekecewaan terhadap kondisi pembangunan dan pembagian manfaat sumber daya alam.
Hendrik menilai, munculnya simbol tersebut tidak dapat dilepaskan dari keresahan masyarakat Kalimantan, yang merasa kontribusi daerah melalui kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya berbanding lurus, dengan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang diterima masyarakat.
Menurutnya, kekecewaan tersebut juga dirasakan kalangan tokoh adat, dan salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah belum adanya keterwakilan tokoh adat Kaltim yang masuk dalam jajaran kementerian maupun Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) seperti Kepala, Wakil bahkan Deputi, meskipun Ibu Kota Nusantara berada di wilayah Kaltim.
Kondisi tersebut, kata Hendrik, menjadi bagian dari rasa kecewa yang berkembang di tengah masyarakat dan tokoh adat.
Karena itu, pengibaran Bendera Borneo Raya dapat dipandang sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan simbol kekecewaan, terhadap berbagai persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat di daerah.
Namun, Hendrik menegaskan bahwa kekecewaan tersebut tidak boleh membuat masyarakat kehilangan arah dalam menjaga persatuan bangsa.
Kritik terhadap Pemerintah dan tuntutan keadilan bagi daerah, harus tetap disampaikan secara damai, tertib dan bertanggung jawab.
“Walaupun Kita kecewa, marah dan Kita tidak dianggap, kita tetap tegaskan bahwa kita tetap Merah Putih,” tegas Hendrik.
Ia menjelaskan, sikap DAD Kaltim tersebut juga telah disampaikan ketika dirinya mendapat komunikasi dari unsur Intel Polda Kaltim, Intel TNI dan jajaran Polres, terkait dinamika Bendera Borneo Raya serta informasi mengenai rencana pengibaran Bendera Borneo Bersatu.
DAD Kaltim, lanjut Hendrik, memahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi.
Akan tetapi, momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi kesempatan, untuk memperkuat persaudaraan dan menjaga situasi Kaltim tetap aman serta kondusif.
Karena itu, Hendrik mengajak para tokoh masyarakat, tokoh adat dan seluruh elemen masyarakat tidak mudah terprovokasi, serta tidak menjadikan perbedaan pandangan sebagai alasan untuk memecah persatuan.
Bagi DAD Kaltim, memperjuangkan kepentingan Kalimantan tidak harus berhadapan dengan kepentingan Indonesia.
Pemerintah Pusat justru diharapkan mampu mendengar suara daerah, termasuk persoalan pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam serta keterwakilan masyarakat dan tokoh adat dalam berbagai kebijakan strategis.
Hendrik juga berharap Pemerintah Pusat dapat melihat munculnya simbol-simbol kekecewaan tersebut, sebagai pesan yang perlu diperhatikan secara serius, bukan semata-mata persoalan bendera.
Aspirasi masyarakat harus dijawab, melalui kebijakan yang memberikan rasa keadilan dan penghargaan terhadap daerah.
“Kecewa boleh, marah boleh, tetapi jangan sampai Kita kehilangan persaudaraan. Kita tetap bisa memperjuangkan keadilan untuk Kalimantan, tanpa meninggalkan Indonesia. Kita tetap Merah Putih,” ujarnya.
DAD Kaltim pun mengajak seluruh masyarakat, menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai pengingat bahwa, sebesar apa pun kekecewaan terhadap pemerintah, persatuan, perdamaian dan keutuhan NKRI harus tetap menjadi pijakan bersama.
“Kita tetap berdiri untuk menjaga persatuan, kedamaian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar
