![]()
SAMARINDA, literasikaltim.com — Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan sektor pariwisata di Kota Samarinda dinilai masih belum optimal. Konsep community-based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat disebut belum berjalan secara maksimal, sehingga warga sekitar destinasi wisata belum banyak berperan sebagai pelaku utama.
Sejumlah destinasi wisata unggulan di Samarinda sejatinya memiliki potensi besar untuk melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam pengelolaan kawasan, penyediaan jasa wisata, hingga pengembangan produk ekonomi kreatif. Namun, dalam praktiknya, peran masyarakat dinilai masih terbatas.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, H. Viktor Yuan, SH., MH, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan pengembangan sektor pariwisata daerah.
Tanpa keterlibatan aktif warga lokal, manfaat ekonomi dari sektor wisata tidak akan terdistribusi secara merata.
“Kalau masyarakat dilibatkan secara langsung, maka dampak ekonominya akan jauh lebih terasa. Ini yang harus diperkuat ke depan,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Ia menilai bahwa selama ini pengelolaan destinasi wisata masih cenderung berfokus pada aspek fisik dan promosi, namun belum sepenuhnya menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam ekosistem pariwisata.
Akibatnya, peluang ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati warga sekitar belum tergarap maksimal.
Menurutnya, konsep pariwisata berbasis masyarakat bukan hanya sekadar pelibatan simbolis, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk nyata seperti keterlibatan warga dalam pengelolaan kawasan wisata, penyediaan homestay, usaha kuliner lokal, hingga pengembangan produk kerajinan khas daerah.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan sektor pariwisata modern.
Pelatihan, pendampingan, serta akses permodalan dinilai menjadi faktor penting untuk memperkuat peran masyarakat lokal.
Viktor menegaskan bahwa tanpa penguatan kapasitas tersebut, masyarakat akan sulit menjadi pelaku utama dalam industri pariwisata, meskipun mereka berada langsung di sekitar destinasi wisata.
Ia juga mendorong Pemerintah Daerah, untuk memperkuat kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat lokal dalam setiap perencanaan dan pengembangan destinasi wisata.
Hal ini dinilai penting, agar pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pariwisata harus menjadi ruang tumbuh bagi masyarakat lokal, bukan hanya objek yang dilihat dari luar,” tegasnya.
Penulis: Rizky A.P
Editor: Andi Isnar












