SAMARINDA, literasikaltim.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda sekaligus Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, H. Viktor Yuan SH MH, menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Kalimantan Timur (Kaltim) di Gedung Budaya Samarinda, Kamis (20/8/2026).
Kehadiran Viktor dalam agenda tersebut, menjadi bagian dari dukungan terhadap keberadaan organisasi profesi jurnalis di Kalimantan Timur.
Selain menjalankan kapasitasnya sebagai anggota DPRD Samarinda, Viktor juga hadir sebagai representasi unsur masyarakat adat yang turut memberikan perhatian terhadap perkembangan kehidupan pers di daerah.
Pelantikan DPD PJI Kaltim, dipimpin langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJI, Hartanto Boechori.
Dalam prosesi tersebut, Jerison Togelang dikukuhkan sebagai Ketua DPD PJI Kaltim, didampingi Tommy Simanjuntak sebagai sekretaris dan Hanafi sebagai bendahara.
Prosesi pelantikan turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintahan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan serta perwakilan berbagai elemen masyarakat.
Dari unsur kepolisian, kegiatan dihadiri perwakilan Polda Kalimantan Timur dan Kasi Humas Polres Samarinda.
Perwakilan Kejaksaan Tinggi Kaltim serta Badan Intelijen Negara (BIN) Kaltim, juga tampak hadir dalam agenda tersebut.
Sementara dari unsur pemerintahan, dukungan terhadap kegiatan tersebut terlihat melalui kehadiran perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur.
Kehadiran berbagai unsur ini, memperlihatkan bahwa pelantikan DPD PJI Kaltim tidak hanya menjadi agenda internal organisasi.
Forum tersebut sekaligus menjadi ruang pertemuan antara insan pers dengan Pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh adat, organisasi masyarakat dan elemen publik lainnya.
Viktor Yuan menilai, keberadaan pers memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, jurnalis memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan dan dinamika pembangunan.
Sebagai anggota DPRD, Viktor menyebut hubungan antara lembaga legislatif dan insan pers juga memiliki arti penting.
Pers dapat membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai proses pemerintahan dan kebijakan publik, termasuk aktivitas lembaga perwakilan rakyat.
Karena itu, ia berharap kepengurusan baru DPD PJI Kaltim dapat membawa organisasi semakin profesional dan mampu menjalankan fungsi jurnalistik, dengan tetap berpegang pada etika serta prinsip pemberitaan yang berimbang.
“Pers mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan publik. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan, berimbang dan tetap mengedepankan kepentingan publik. Karena itu, profesionalisme dan integritas menjadi hal yang sangat penting bagi seorang jurnalis,” ujar Viktor.
Ia juga menilai, perkembangan teknologi informasi membuat tantangan dunia jurnalistik semakin kompleks.
Arus informasi yang cepat, harus diimbangi dengan kemampuan insan pers melakukan verifikasi sebelum informasi disampaikan kepada masyarakat.
Menurut Viktor, media memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar di tengah banyaknya informasi yang beredar melalui berbagai platform digital.
“Di tengah perkembangan media digital, tantangan jurnalis semakin besar. Kecepatan memang penting, tetapi akurasi dan verifikasi tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai informasi yang belum teruji justru menimbulkan persoalan di tengah masyarakat,” katanya.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, Viktor juga menekankan pentingnya pers memahami keberagaman masyarakat dan budaya yang ada di daerah.
Pemberitaan mengenai masyarakat adat, menurutnya, perlu dilakukan secara proporsional dan tidak mengabaikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.
Ia berharap, organisasi profesi jurnalis dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi anggotanya melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, diskusi maupun peningkatan pemahaman mengenai kode etik jurnalistik.
Kehadiran sejumlah unsur pemerintahan, aparat penegak hukum, tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelantikan tersebut dinilai menjadi modal awal untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara pers dengan berbagai pemangku kepentingan di Kalimantan Timur.
Sementara itu, kepengurusan baru DPD PJI Kaltim di bawah kepemimpinan Jerison Togelang diharapkan mampu menjalankan agenda organisasi, sekaligus memperkuat profesionalisme para jurnalis yang tergabung di dalamnya.
Bagi Viktor, pers tidak hanya memiliki tugas menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membangun ruang publik yang sehat.
Kritik terhadap pemerintah maupun lembaga publik tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial, sepanjang disampaikan berdasarkan data, fakta dan prinsip jurnalistik.
Ia menambahkan, sinergi antara pers, pemerintah, DPRD, masyarakat adat, aparat penegak hukum dan organisasi masyarakat perlu terus dibangun.
Hubungan tersebut, bukan untuk menghilangkan fungsi kontrol pers, melainkan menciptakan komunikasi publik yang terbuka dan konstruktif.
“Kita tentu berharap, PJI Kaltim dapat menjadi organisasi yang mampu mendorong lahirnya jurnalis profesional, independen dan berintegritas,” tuturnya.
“Pers harus tetap menjadi mitra kritis bagi pemerintah dan lembaga publik, sekaligus menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap berpegang pada fakta dan etika jurnalistik,” tandasnya.
Penulis: Rizky A.P
Editor: Andi Isnar
