SAMARINDA, literasikaltim.com – DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak kekeringan, menyusul menyusutnya debit Sungai Mahakam di wilayah Mahakam Ulu (Mahulu).
Kondisi ini, dinilai tidak hanya menjadi persoalan daerah hulu, tetapi berpotensi memberikan dampak berantai terhadap ketersediaan air bersih, distribusi bahan pokok hingga transportasi sungai di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan kondisi yang terjadi di Mahulu harus menjadi perhatian bersama Pemerintah Daerah.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu kondisi kekeringan berkembang menjadi krisis air bersih baru kemudian mengambil langkah penanganan.
“Yang terjadi di Mahulu harus menjadi peringatan. Jangan sampai kita baru bergerak ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air. Antisipasi harus dilakukan sebelum kondisinya semakin berat,” kata Deni, Selasa (18/8/2036).
Deni menjelaskan, penyusutan Sungai Mahakam akibat kondisi kemarau tidak hanya berpengaruh terhadap kebutuhan domestik masyarakat.
Aktivitas yang bergantung pada jalur sungai, termasuk distribusi barang dan mobilitas masyarakat, juga berpotensi mengalami gangguan apabila debit air terus menurun.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kekeringan dapat berkembang menjadi persoalan lintas sektor.
Ketika muka air sungai turun, persoalan tidak hanya menyangkut kebutuhan air masyarakat, tetapi juga menyentuh rantai distribusi dan aktivitas ekonomi yang menggunakan transportasi sungai.
“Kalau air sungai terus menyusut, yang terganggu bukan hanya kebutuhan rumah tangga. Distribusi barang, transportasi dan aktivitas masyarakat yang bergantung pada sungai juga ikut terdampak,” ujarnya.
Komisi III DPRD Samarinda menilai kondisi tersebut, relevan menjadi perhatian Pemerintah Kota maupun daerah lain di Kalimantan Timur.
Ketergantungan masyarakat terhadap sumber air dan jaringan sungai, membuat dampak kemarau berpotensi meluas apabila tidak diantisipasi melalui perencanaan yang matang.
Selain ancaman terhadap ketersediaan air, Deni juga menyoroti meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama kondisi kering.
Lahan yang mengalami kekeringan dinilai lebih mudah terbakar, sehingga upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal.
“Penanganannya harus dimulai dari sekarang. Pemerintah daerah perlu memperkuat pencegahan, bukan hanya turun ketika kebakaran sudah terjadi. Kekeringan dan Karhutla ini saling berkaitan,” katanya.
Deni mendorong koordinasi penanganan tidak berhenti pada Pemerintah Kabupaten dan Kota, namun Pemerintah Provinsi Kaltim dinilai perlu mengambil peran dalam mengkoordinasikan langkah mitigasi, sekaligus membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat dan lembaga terkait.
Salah satu opsi yang diminta untuk dikaji adalah rekayasa cuaca, khususnya pada wilayah hulu Sungai Mahakam.
Langkah ini, dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu meningkatkan curah hujan apabila kondisi kemarau berkepanjangan masih berlangsung.
“Kalau kondisi di hulu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi debit air, pemerintah perlu melihat semua pilihan yang tersedia, dan rekayasa cuaca di wilayah hulu bisa dikaji sebagai salah satu upaya untuk menambah curah hujan,” ujar Deni.
Meski demikian, Deni menyadari rekayasa cuaca bukan merupakan solusi tunggal.
Menurutnya, pemerintah tetap perlu menyiapkan berbagai skenario berdasarkan kajian dan kewenangan masing-masing instansi.
“Jangan menunggu sampai situasinya benar-benar kritis baru mencari solusi. Semua opsi yang memungkinkan harus disiapkan sejak awal, tentu dengan kajian dan koordinasi bersama pihak yang berwenang,” katanya.
DPRD Samarinda juga mengapresiasi bantuan yang telah disalurkan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota, kepada masyarakat Mahulu yang terdampak kondisi kekeringan.
Bantuan tersebut, dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat.
Namun, Deni mengingatkan agar pola penanganan tidak hanya mengandalkan bantuan setelah persoalan terjadi.
Pemerintah perlu membangun sistem mitigasi, agar masyarakat memiliki perlindungan dan kesiapan menghadapi kondisi serupa.
“Bantuan kepada masyarakat tentu kita apresiasi. Tetapi setelah bantuan diberikan, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap kali kemarau datang,” ucapnya.
Lebih lanjut, Komisi III DPRD Samarinda mendorong penguatan sistem pemantauan debit sungai, ketersediaan air bersih, potensi Karhutla serta kondisi jalur distribusi di wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi sungai.
Menurut Deni, pemantauan secara berkala diperlukan agar pemerintah dapat mengambil keputusan lebih cepat ketika terjadi perubahan kondisi di lapangan.
Dengan demikian, penanganan tidak selalu bersifat reaktif setelah dampak dirasakan masyarakat.
Bagi DPRD Samarinda, kondisi Mahulu menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan dan perubahan kondisi alam dapat menimbulkan dampak lintas wilayah.
Karena itu, koordinasi antardaerah menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman kekeringan dan menjaga keberlangsungan kebutuhan masyarakat.
“Harapan Kita Pemerintah sudah punya langkah yang terukur menghadapi kemarau. Jangan bekerja setelah masalah muncul. Koordinasi antardaerah harus diperkuat dan langkah mitigasi harus disiapkan dari sekarang,” tandasnya.
Penulis: Rizky A.P
Editor: Andi Isnar
