SAMARINDA, literasikaltim.com – Pengembangan transportasi publik di Kota Samarinda membutuhkan perencanaan yang matang, terutama dalam menentukan jenis armada dan jalur operasional.
Namun, keterbatasan lebar jalan dinilai tidak semestinya menjadi alasan untuk menunda realisasi layanan Bus Buy The Service (BTS).
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa pengoperasian angkutan massal dapat disesuaikan dengan kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
Menurutnya, Pemerintah memiliki sejumlah alternatif dalam menentukan kapasitas kendaraan, agar pelayanan tetap berjalan tanpa mengganggu arus lalu lintas.
Ia menjelaskan, kekhawatiran penggunaan bus berukuran besar yang berpotensi menimbulkan kemacetan dapat diatasi melalui perencanaan teknis.
Bahkan, armada yang digunakan tidak harus memiliki ukuran seragam untuk seluruh jalur pelayanan.
Deni menilai kondisi jalan di Samarinda masih cukup memungkinkan, untuk mendukung transportasi massal.
Ia juga mencontohkan Balikpapan dan Banjarmasin, yang telah mengembangkan angkutan umum dengan mempertimbangkan karakteristik wilayahnya.
“Artinya, baik dari luasan maupun lebar jalannya, saya kira tidak ada masalah,” ungkap Deni, Jum’at (23/10/2026).
Lebih jauh, ia memandang kehadiran BTS sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Dengan tersedianya angkutan umum yang memadai, masyarakat diharapkan memiliki alternatif perjalanan yang lebih efisien.
Peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik juga berpotensi mengurangi kepadatan lalu lintas, sekaligus menekan kebutuhan ruang parkir di sepanjang badan jalan.
Untuk itu, Deni mendorong agar penentuan armada mempertimbangkan kondisi setiap koridor.
Bus berukuran sedang dapat menjadi pilihan, apabila ruas jalan tertentu tidak memungkinkan dilalui kendaraan berkapasitas besar.
“Itu pasti ada teknisnya nanti yang dipersiapkan,” ujarnya.
Dari sisi pelaksanaan, ia mengusulkan agar layanan BTS tidak langsung diterapkan secara menyeluruh.
Pemerintah dapat memulainya melalui satu atau dua koridor terlebih dahulu, sebagai tahap uji coba.
Evaluasi terhadap operasional awal tersebut, nantinya menjadi dasar untuk menentukan pengembangan rute berikutnya.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Samarinda telah menerima penjelasan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda mengenai pemetaan sejumlah jalur, yang diproyeksikan menjadi lintasan transportasi massal.
Menurut Deni, kesiapan rute harus dibarengi dengan penyediaan infrastruktur pendukung.
Halte dan titik pemberhentian bus (bus stop) menjadi fasilitas penting yang perlu dipersiapkan, agar masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah dan nyaman.
“Setelah koridornya ditetapkan, fasilitas pendukung juga harus dilengkapi. Itu nanti yang akan diadakan oleh Dishub untuk melengkapi fasilitas transportasi massal ini,” katanya.
DPRD Samarinda pada prinsipnya mendukung rencana tersebut, sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih baik.
Terlebih, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor membutuhkan solusi jangka panjang, agar tidak semakin membebani kapasitas jalan.
Deni pun berharap Pemkot Samarinda segera memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), guna mendorong realisasi bantuan program BTS pada 2027.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Wali Kota (Andi Harun) bisa hadir dan bertemu langsung dengan Kemenhub untuk mewujudkan transportasi massal,” harapnya.
“Dan, Kami berharap upaya ini bisa segera terealisasi demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Rizky A.P
Editor: Andi Isnar
