DPRD Samarinda Diskominfo Kutim

CCTV hingga Pemeriksaan Barcode, DPRD Minta Pengawasan SPBU Samarinda Diperketat

DISCLAIMER: Penayangan ulang sebagian atau keseluruhan berita untuk konten akun media sosial komersil harus seizin Redaksi

Loading

SAMARINDA, literasikaltim.com – Pengawasan langsung terhadap aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kota Samarinda diminta diperkuat, untuk mencegah penyimpangan transaksi bersubsidi.

DPRD menilai pengamanan tidak cukup mengandalkan sistem digital, tetapi juga harus didukung pemeriksaan di lapangan secara konsisten.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengusulkan agar pengelola SPBU mengoptimalkan penggunaan kamera pengawas atau CCTV dalam memantau aktivitas pengisian.

Selain itu, pemeriksaan teknologi informasi juga diperlukan untuk memastikan sistem transaksi berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, pengawasan langsung dapat membantu memastikan kesesuaian antara identitas konsumen dengan data yang digunakan ketika melakukan pembelian BBM bersubsidi.

Langkah tersebut, menjadi penting di tengah adanya laporan mengenai transaksi yang tidak dikenali oleh pemilik barcode.

Iswandi juga meminta, agar petugas SPBU mendapatkan pengawasan dan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin.

Ketentuan ini, harus diterapkan pada seluruh waktu pelayanan, termasuk ketika operasional berlangsung pada malam hari.

Ia secara khusus menyoroti pergantian petugas antarsift, yang berpotensi menjadi titik penting dalam menjaga konsistensi pelayanan.

Setiap petugas yang bertugas harus tetap melakukan pemeriksaan sesuai prosedur, tanpa mengurangi ketelitian karena perubahan jam kerja.

Pemeriksaan yang dimaksud mencakup kecocokan identitas pembeli, nomor polisi kendaraan, serta data yang tercantum pada barcode sebelum BBM bersubsidi disalurkan.

Dengan mekanisme tersebut, pengelola diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya transaksi yang tidak sesuai dengan identitas penerima.

Selain pengawasan petugas, audit teknologi informasi juga dinilai perlu dilakukan secara berkala.

Pemeriksaan tersebut, dapat membantu mengetahui kemungkinan adanya celah pada sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan data konsumen.

Iswandi menegaskan bahwa, pengawasan teknologi dan pemeriksaan manual harus berjalan beriringan.

Kedua langkah ini, diperlukan agar proses pembelian BBM bersubsidi berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini harus ditelusuri. Pengawasan melalui CCTV, audit teknologi informasi, serta pemeriksaan identitas dan nomor polisi kendaraan perlu diperkuat agar masyarakat tidak dirugikan,” pungkasnya.

Penulis: Rizky A.P

Editor: Andi Isnar

Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0822 2777 3286

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *