SANGATTA, literasikaltim.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan tanah longsor, seiring perkiraan meningkatnya curah hujan menjelang akhir tahun.
Langkah antisipasi dilakukan di tengah upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kepala Pelaksana BPBD Kutim, Sulastin, mengatakan perubahan kondisi cuaca perlu diantisipasi sejak dini, agar Pemerintah Daerah tidak terlambat mengambil langkah ketika bencana terjadi.
Periode November hingga Desember menjadi perhatian, karena pada rentang waktu tersebut curah hujan biasanya lebih tinggi.
“Yang paling sering terjadi kan kekeringan, karhutla ini, terus banjir. Kita waspada sekali, banjir ini nanti,” kata Sulastin, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, ancaman bencana di Kutim tidak terbatas pada kebakaran lahan dan kekeringan.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB), wilayah tersebut juga memiliki potensi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang, hingga wabah.
Setiap jenis bencana, membutuhkan langkah penanganan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi wilayah terdampak.
Untuk mengantisipasi banjir, BPBD Kutim telah mendistribusikan sejumlah peralatan pendukung, termasuk perahu, ke beberapa Kecamatan.
Peralatan ini, dipersiapkan agar dapat digunakan ketika terjadi genangan maupun banjir yang membutuhkan penanganan dan evakuasi masyarakat.
Sulastin berharap, sarana yang telah disalurkan tetap terpelihara sehingga dapat berfungsi ketika dibutuhkan.
Kesiapan peralatan di tingkat Kecamatan dinilai penting, untuk mendukung respons awal sebelum penanganan lebih lanjut dilakukan oleh instansi terkait.
“Untuk banjir-banjir itu sudah, mudah-mudahan kecamatan itu masih terpelihara dengan baik. Jadi jika banjir bisa difungsikan,” ujarnya.
Selain banjir, BPBD juga menaruh perhatian terhadap kemungkinan terjadinya tanah longsor.
Sulastin menjelaskan, perubahan kondisi lingkungan dari periode kering menuju hujan perlu dicermati karena dapat memunculkan risiko bencana di sejumlah lokasi.
Menghadapi ancaman tersebut, penanganan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD.
Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diperlukan untuk memastikan pembagian tugas berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim, misalnya, menjadi salah satu pihak yang perlu dikoordinasikan dalam pembahasan penanganan longsor.
“Nah, itu yang perlu kita waspadai. Yang nanti kan kita koordinasi dong dengan pihak OPD terkait. Longsor yang menangani siapa, PU, bagaimana gitu kan,” jelasnya.
Dalam mempersiapkan langkah berikutnya, BPBD Kutim juga menjadikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai salah satu acuan.
Informasi tersebut, diperlukan untuk membantu Pemerintah Daerah membaca perkembangan cuaca, dan memperkirakan potensi peningkatan curah hujan.
Sulastin menyebut November dan Desember perlu mendapat perhatian khusus, karena berdasarkan informasi yang diterima, periode tersebut berpotensi mengalami curah hujan lebih tinggi.
Karena itu, kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas instansi perlu terus diperhatikan, agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Memasuki November, Desember itu kan biasanya masa curah hujannya lebih kuat lagi. Jadi menurut BMKG sih begitu, sampai BMKG juga mengatakan seperti itu,” katanya.
Ia menegaskan, BPBD Kutim akan terus mengikuti perkembangan informasi dari BMKG, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Informasi itu, menjadi salah satu dasar bagi BPBD dalam mengantisipasi potensi bencana akibat perubahan cuaca.
“Kita ini kan mitranya yang lebih otoritasnya, yang punya itu kan BMKG ya. Nah, sebagai mitra kita. Jadi kita percaya penuh lah kepada mereka,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar
