DPRD Samarinda Diskominfo Kutim

DPRD Samarinda Siapkan RDP dengan Pertamina dan Hiswana Migas Bahas SPBU 24 Jam

DISCLAIMER: Penayangan ulang sebagian atau keseluruhan berita untuk konten akun media sosial komersil harus seizin Redaksi

Loading

SAMARINDA, literasikaltim.com – Sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pelayanan SPBU selama 24 jam di Kota Samarinda, akan menjadi bahan pembahasan DPRD bersama pihak terkait.

Komisi II DPRD Samarinda berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan menghadirkan PT Pertamina Patra Niaga dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kaltim.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan pertemuan tersebut diperlukan untuk membahas berbagai aspek yang memengaruhi kelancaran pelayanan BBM kepada masyarakat.

Evaluasi tidak hanya menyangkut penambahan waktu operasional, tetapi juga kesiapan pasokan dan pengawasan penyaluran bahan bakar.

Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan langsung dari pihak penyedia dan pengelola distribusi.

Di antaranya ketersediaan stok di setiap SPBU, ketepatan pengiriman dari terminal, serta efektivitas pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.

Persoalan keamanan transaksi digital, juga menjadi bagian yang perlu dibahas dalam forum tersebut.

DPRD ingin mendapatkan penjelasan mengenai pengendalian pembelian menggunakan fuel card maupun barcode MyPertamina, terutama setelah muncul laporan transaksi yang tidak dikenali pemilik akun.

Iswandi menilai, RDP dapat menjadi sarana untuk mempertemukan persoalan yang disampaikan masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan BBM.

Melalui pembahasan bersama, setiap kendala diharapkan dapat diidentifikasi sehingga menghasilkan langkah perbaikan yang lebih terarah.

Selain membicarakan persoalan distribusi, pertemuan tersebut juga akan mengevaluasi kesiapan operasional empat SPBU yang telah memperpanjang waktu pelayanan menjadi 24 jam.

Kebijakan yang mulai berjalan pada 10 Oktober 2026 itu melibatkan lokasi di Jalan Kesuma Bangsa, Jalan Slamet Riyadi, Jalan AW Syahranie, serta kawasan Sungai Siring.

DPRD menginginkan penambahan waktu pelayanan, yang dapat memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat.

Karena itu, seluruh unsur pendukung harus berjalan seimbang, mulai dari kecukupan stok hingga pengawasan transaksi, agar BBM bersubsidi tidak disalurkan kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan.

Iswandi menegaskan bahwa, DPRD pada prinsipnya mendukung kebijakan yang memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pengisian bahan bakar.

Namun, pelaksanaannya harus disertai pengendalian yang memadai agar tujuan program tidak terganggu oleh persoalan distribusi maupun penyalahgunaan subsidi.

“Kami mendukung kebijakan yang memudahkan masyarakat. Tetapi pengawasan harus diperkuat agar subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak,” pungkasnya.

Penulis: Rizky A.P

Editor: Andi Isnar

Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0822 2777 3286

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *