DPRD Samarinda Diskominfo Kutim

DPRD Samarinda Soroti Pengawasan Fuel Card dan Barcode MyPertamina

DISCLAIMER: Penayangan ulang sebagian atau keseluruhan berita untuk konten akun media sosial komersil harus seizin Redaksi

Loading

SAMARINDA, literasikaltim.com – Penggunaan sistem digital untuk mengendalikan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kota Samarinda, mendapat perhatian DPRD.

Mekanisme melalui fuel card maupun barcode MyPertamina, dinilai masih membutuhkan pengawasan lebih ketat agar pembatasan kuota harian benar-benar berjalan sesuai tujuan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mempertanyakan efektivitas pengamanan transaksi melalui kedua sistem tersebut.

Menurutnya, teknologi yang diterapkan untuk mengatur pembelian BBM bersubsidi harus mampu mencegah penggunaan kuota oleh pihak yang tidak berhak.

Ia menjelaskan bahwa, pembatasan pembelian secara digital seharusnya membantu memastikan distribusi BBM lebih terkendali.

Namun, apabila pengawasan terhadap proses transaksi tidak berjalan optimal, mekanisme tersebut masih berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Iswandi menyebut DPRD menerima sejumlah laporan mengenai dugaan kelemahan pengawasan, dalam sistem digital pembelian BBM bersubsidi.

Laporan ini, menjadi perhatian karena berkaitan dengan kemungkinan penggunaan kuota milik konsumen oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

“Kami menerima banyak laporan terkait lemahnya pengawasan sistem digital,” kata Iswandi.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kendala teknis biasa.

Pengawasan transaksi harus mampu menjamin bahwa, setiap pembelian dilakukan oleh pemilik identitas yang terdaftar dan sesuai dengan ketentuan penggunaan subsidi.

Ia menilai, Pertamina perlu memastikan sistem pengamanan digital mampu mendeteksi aktivitas transaksi yang tidak wajar.

Langkah itu, penting untuk mencegah penyalahgunaan kuota sekaligus menjaga agar masyarakat yang berhak tetap memperoleh pelayanan.

Apabila kelemahan pengawasan dibiarkan, tujuan penerapan teknologi sebagai instrumen pengendalian justru tidak tercapai.

Bahkan, masyarakat berpotensi tetap menghadapi antrean meskipun SPBU telah menambah waktu operasional menjadi sepanjang hari.

“Kalau kuota masyarakat justru digunakan pihak lain, antrean tidak akan selesai meskipun SPBU buka 24 jam. Pengawasan sistem digital harus diperkuat agar pembelian BBM bersubsidi tetap sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Penulis: Rizky A. P

Editor: Andi Isnar

Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0822 2777 3286

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *