DPRD Samarinda Diskominfo Kutim

Antrean BBM Samarinda Disorot, DPRD Duga Ada Kebocoran Distribusi BBM Subsidi

DISCLAIMER: Penayangan ulang sebagian atau keseluruhan berita untuk konten akun media sosial komersil harus seizin Redaksi

Loading

SAMARINDA, literasikaltim.com – Persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Kota Samarinda, dinilai tidak cukup diselesaikan melalui penambahan jam operasional SPBU.

DPRD justru menyoroti kemungkinan adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM bersubsidi, yang berpotensi membuat bahan bakar tidak sepenuhnya diterima masyarakat sesuai peruntukannya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan yang dimilikinya, ketersediaan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebenarnya masih berada dalam kondisi mencukupi.

Kondisi ini, membuat persoalan antrean perlu dilihat lebih jauh, terutama dari sisi mekanisme distribusi.

Ia menduga, terdapat kebocoran dalam penyaluran BBM bersubsidi sehingga distribusinya belum sepenuhnya tepat sasaran.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian, karena subsidi pemerintah seharusnya dinikmati kelompok masyarakat yang memang memenuhi persyaratan.

Iswandi menilai, ketidaktepatan penyaluran dapat mengurangi kesempatan masyarakat yang berhak memperoleh BBM dengan harga subsidi.

Apabila mekanisme distribusi tidak berjalan sebagaimana mestinya, penambahan pasokan maupun waktu pelayanan belum tentu mampu menyelesaikan persoalan antrean.

Ia juga mengingatkan bahwa, pembukaan SPBU selama 24 jam tidak boleh menjadi satu-satunya langkah yang ditempuh untuk mengatasi kesulitan masyarakat mendapatkan bahan bakar.

Pembenahan sistem penyaluran harus menjadi bagian dari upaya menyeluruh, agar ketersediaan BBM dapat dirasakan secara merata.

Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi perlu diarahkan untuk memastikan BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memenuhi ketentuan.

Pemerintah dan Pertamina harus memastikan proses penyaluran berjalan sesuai sasaran, sehingga hak masyarakat tidak terganggu.

Iswandi menegaskan bahwa, pengendalian distribusi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kebijakan energi bersubsidi.

Ia meminta persoalan tersebut, tidak diabaikan karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan BBM dengan harga terjangkau.

“Subsidi harus benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak. Jangan sampai ketidaktepatan penyaluran justru mengurangi hak masyarakat yang memang memenuhi kriteria sebagai penerima,” pungkasnya.

Penulis: Rizky A.P

Editor: Andi Isnar

Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0822 2777 3286

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *