DPRD Samarinda Diskominfo Kutim

Belajar dari Bali, DPRD Minta Sistem SPBU 24 Jam Samarinda Disesuaikan dengan Kebutuhan Daerah

DISCLAIMER: Penayangan ulang sebagian atau keseluruhan berita untuk konten akun media sosial komersil harus seizin Redaksi

Loading

SAMARINDA, literasikaltim.com – Penerapan sistem pelayanan SPBU selama 24 jam di Kota Samarinda, dinilai perlu mempertimbangkan karakteristik kebutuhan masyarakat setempat.

DPRD mengingatkan bahwa, kebijakan yang berhasil diterapkan di daerah lain tidak dapat langsung disamakan tanpa memperhitungkan kondisi konsumsi dan kemampuan distribusi BBM di daerah tujuan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan pengalaman sejumlah wilayah, termasuk Bali yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata, dapat menjadi bahan pembelajaran.

Namun, penerapannya tetap membutuhkan penyesuaian berdasarkan situasi Samarinda.

Menurutnya, pola kebutuhan bahan bakar masyarakat di setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri.

Perbedaan aktivitas ekonomi, mobilitas kendaraan, serta kemampuan rantai pasok perlu diperhitungkan sebelum Pemerintah maupun penyedia BBM mengambil langkah perluasan kebijakan.

Iswandi berpandangan bahwa, keberhasilan sebuah sistem pelayanan tidak hanya ditentukan oleh konsep yang diterapkan, tetapi juga kesesuaiannya dengan kondisi daerah.

Karena itu, pengalaman dari wilayah lain sebaiknya dijadikan referensi, bukan diterapkan secara langsung tanpa kajian.

Ia menilai, kemampuan distribusi merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses penyesuaian tersebut.

Kebutuhan masyarakat terhadap BBM harus sejalan dengan kemampuan penyediaan, agar pelayanan tidak mengalami gangguan.

“Penerapan sistem pelayanan seperti yang diterapkan di daerah tujuan wisata, termasuk Bali, perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi Samarinda,” kata Iswandi.

Ia juga mengingatkan bahwa, perluasan waktu operasional perlu memperhatikan karakteristik konsumsi masyarakat.

Dengan memahami pola kebutuhan pengguna, penyelenggara dapat menentukan langkah pelayanan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

Pendekatan tersebut dinilai penting, agar kebijakan tidak hanya terlihat berhasil dari sisi penambahan waktu operasional, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

“Karakteristik konsumsi masyarakat dan kemampuan rantai distribusi BBM setempat harus menjadi pertimbangan sebelum kebijakan diperluas,” pungkasnya.

Penulis: Rizky A.P

Editor: Andi Isnar

Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0822 2777 3286

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *