H. Viktor Yuan SH MH: Negara Harus Melindungi Rakyat, Bukan Mengintainya
SAMARINDA, literasikaltim.com – Dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara hingga tokoh penting di Indonesia mendapat perhatian Anggota DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan.
Ia menilai persoalan tersebut, harus menjadi perhatian serius, karena tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hak privasi dan kebebasan masyarakat dalam negara demokrasi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Samarinda ini menegaskan, penyadapan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah tidak boleh dibenarkan dengan alasan apa pun.
Menurutnya, kewenangan negara dalam menjaga keamanan nasional harus tetap dijalankan berdasarkan aturan hukum, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Viktor mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak boleh menjadi celah bagi pihak tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap kehidupan pribadi seseorang secara sewenang-wenang.
“Tolak penyadapan ilegal. Privasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Demokrasi harus tetap berdaulat, dan tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kewenangan untuk mengawasi kehidupan pribadi seseorang tanpa dasar hukum yang jelas,” kata Viktor, Sabtu.
Ia menjelaskan, hak privasi bukan hanya menyangkut kerahasiaan komunikasi pribadi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut.
Apabila pengawasan dilakukan tanpa landasan hukum dan pertanggungjawaban, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, Viktor meminta agar kewenangan aparat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan justru menciptakan rasa tidak aman.
“Negara harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan mengintai rakyatnya. Jangan sampai instrumen yang seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan justru disalahgunakan hingga mencederai kebebasan dan hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Penulis: Rizky A.P
Editor: Andi Isnar
