SAMARINDA, literasikaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda, guna mengubah orientasi pembangunan infrastruktur pada semester II 2026.
DPRD meminta pembangunan tidak hanya diarahkan pada proyek berskala besar, tetapi juga memperkuat pemerataan fasilitas dasar hingga tingkat lingkungan permukiman.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan pemerataan pembangunan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah kota.
Aspirasi tersebut, kata dia, banyak disampaikan masyarakat kepada DPRD melalui kegiatan reses maupun kunjungan lapangan.
Dari hasil penyerapan aspirasi tersebut, masih ditemukan berbagai persoalan infrastruktur di kawasan permukiman.
Keluhan masyarakat di antaranya berkaitan dengan kerusakan jalan lingkungan, drainase yang tidak berfungsi optimal, turap yang mengalami kerusakan hingga titik-titik banjir yang terus berulang.
Menurut Helmi, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program pembangunan berikutnya.
Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan perencanaan pembangunan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi faktual di lapangan.
“Pembangunan yang berkualitas harus dimulai dari perencanaan yang matang dan tepat sasaran,” kata Helmi, Selasa (4/8/2026).
Helmi mengingatkan besarnya anggaran pembangunan tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan daerah.
Menurutnya, efektivitas anggaran harus dilihat dari sejauh mana program yang dibiayai mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Ia meminta, Pemerintah Kota tidak hanya mengejar pembangunan infrastruktur yang terlihat besar dari sisi nilai maupun skala proyek.
Infrastruktur dasar di kawasan permukiman, juga harus mendapatkan porsi perhatian yang seimbang.
“Jangan sampai anggaran besar habis untuk jalan protokol, sementara jalan lingkungan warga masih becek dan drainase masih mampet,” ujarnya.
DPRD Samarinda menilai, keberadaan infrastruktur dasar memiliki hubungan langsung dengan kualitas kehidupan masyarakat.
Jalan lingkungan yang layak akan mempermudah mobilitas warga, sementara drainase yang berfungsi baik dapat membantu mengurangi risiko genangan dan banjir di kawasan permukiman.
Demikian pula dengan penanganan turap, maupun infrastruktur pengendali banjir.
Menurut Helmi, fasilitas tersebut tidak boleh dipandang sebagai pembangunan berskala kecil karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Prinsip kami adalah pemerataan,” kata politikus Gerindra itu.
Helmi menegaskan, pembangunan daerah seharusnya tidak diukur hanya berdasarkan besarnya proyek atau nilai anggaran yang terserap.
Ukuran yang lebih penting, adalah pemerataan manfaat serta kemampuan Pemerintah, dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah.
Karena itu, DPRD akan terus mendorong agar aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses, dan pengawasan lapangan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur lingkungan juga memiliki dampak terhadap sektor lain.
Infrastruktur jalan yang baik dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, sementara akses yang memadai membantu warga memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan.
Momentum pembangunan pada semester II 2026, diharapkan menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota, untuk memperkuat pendekatan pembangunan yang lebih merata.
DPRD mendorong, agar setiap program yang direncanakan memiliki indikator manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
Helmi menilai, pembangunan yang berpihak kepada masyarakat bukan semata-mata tentang membangun infrastruktur dengan skala besar, tetapi memastikan kebutuhan dasar warga tidak terabaikan.
“Yang dibangun harus benar-benar dibutuhkan masyarakat dan manfaatnya kembali kepada rakyat,” tandasnya.
Penulis: Rizky A.P
Editor: Andi Isnar
