H. Viktor Yuan SH MH: DAD Kaltim Akan Perjuangkan Aspirasi Warga Pedalaman Lewat Jalur Resmi.
SAMARINDA, literasikaltim.com — Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang kembali mencuat menuai penolakan dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Organisasi masyarakat adat tersebut, menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan beban berlapis bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pedalaman.
Ketua Umum DAD Kaltim, H. Viktor Yuan SH MH, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memicu efek domino terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Menurutnya, lonjakan harga BBM akan diikuti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, hingga tekanan inflasi yang semakin menggerus daya beli.
“Kalau BBM naik, maka sembako naik, transportasi naik, semua ikut terdampak. Ini tentu memberatkan masyarakat,” ujar Viktor usai rapat pimpinan DAD Kaltim di Samarinda, Sabtu (18/4/2026).
Ia menjelaskan, ketergantungan masyarakat pedalaman terhadap BBM masih sangat tinggi.
Berbeda dengan wilayah perkotaan yang mulai beralih ke energi alternatif, masyarakat di pelosok Kalimantan Timur, masih mengandalkan bahan bakar minyak untuk aktivitas sehari-hari, baik untuk transportasi darat maupun jalur sungai.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat masyarakat pedalaman menjadi kelompok paling rentan terdampak jika terjadi kenaikan harga BBM.
“Di pelosok belum ada kendaraan listrik. Napas ekonomi masyarakat di sana masih bergantung pada BBM,” katanya.
DAD Kaltim juga menyoroti disparitas harga BBM, yang selama ini terjadi di wilayah hulu.
Di sejumlah daerah terpencil, harga BBM sudah jauh melampaui harga normal akibat keterbatasan distribusi.
Di kawasan Wahau, Kabupaten Kutai Timur, misalnya, harga BBM disebut bisa mencapai Rp35 ribu per liter, bahkan melonjak hingga Rp50 ribu per liter saat pasokan terganggu.
Menurut Viktor, jika harga BBM di tingkat nasional mengalami kenaikan, maka lonjakan di wilayah pedalaman dipastikan akan jauh lebih tinggi.
“Kalau di kota naik, maka di daerah hulu pasti lebih tinggi lagi. Ini yang harus dipikirkan pemerintah,” tegasnya.
DAD Kaltim menilai kondisi tersebut sebagai ironi, mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya energi nasional, termasuk minyak dan gas.
Namun, masyarakat di wilayah pedalaman justru harus membeli BBM dengan harga yang jauh lebih mahal.
Atas dasar itu, DAD Kaltim mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengkaji secara komprehensif setiap kebijakan terkait harga BBM.
Mereka meminta agar kebijakan yang diambil tidak semakin memperberat beban masyarakat kecil, terutama yang tinggal di daerah terpencil.
Selain menolak wacana kenaikan, DAD Kaltim juga mendorong adanya solusi konkret dalam memperbaiki sistem distribusi BBM ke wilayah pedalaman.
Upaya ini dinilai penting, untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat.
Jika Pemerintah tetap melanjutkan rencana kenaikan harga BBM, DAD Kaltim menyatakan akan menempuh jalur komunikasi dan audiensi dengan pihak terkait, sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat adat.
“Kami sangat menolak kenaikan harga BBM,” pungkas Viktor.
Penulis: Andi Isnar
