SAMARINDA, literasikaltim.com – Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang kembali mencuat, mendapat sorotan dari kalangan legislatif di daerah.
Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Demokrat, H. Viktor Yuan SH.MH, menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Samarinda.
Viktor yang bertugas di Komisi II DPRD Samarinda menyebut, kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti efek berantai terhadap sektor ekonomi.
Dampak paling nyata, menurutnya, adalah lonjakan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi yang pada akhirnya membebani masyarakat.
“Kalau BBM naik, otomatis biaya distribusi naik, transportasi naik, dan harga barang ikut terdorong naik. Ini yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya saat dimintai tanggapan, belum lama ini.
Menurutnya, Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan sangat bergantung pada kelancaran distribusi barang dari luar daerah.
Kenaikan BBM dinilai akan meningkatkan biaya logistik, yang kemudian dibebankan kepada konsumen.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.
Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat memicu perlambatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
“Daya beli masyarakat bisa turun. Kalau itu terjadi, perputaran ekonomi di daerah juga ikut melambat,” katanya.
Selain itu, Viktor juga mengingatkan potensi kenaikan tarif angkutan umum, maupun jasa transportasi lainnya apabila harga BBM benar-benar dinaikkan.
Hal ini, dinilai akan semakin menambah beban pengeluaran masyarakat sehari-hari.
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan daerah, ia mendorong pemerintah untuk mengkaji secara matang setiap kebijakan terkait harga BBM.
Menurutnya, stabilitas harga energi sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Ia juga meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di daerah, termasuk di Samarinda, sebelum mengambil keputusan terkait kenaikan BBM.
“Pemerintah harus melihat dampaknya secara menyeluruh. Jangan sampai kebijakan ini justru memperberat beban masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Viktor mendorong pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul, termasuk dengan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran serta memperkuat pengawasan distribusi barang.
Menurutnya, langkah mitigasi sangat diperlukan agar dampak kenaikan BBM, jika terjadi, tidak terlalu dirasakan masyarakat.
“Perlu ada langkah antisipasi dari pemerintah daerah agar dampaknya bisa ditekan, terutama terkait harga pangan dan transportasi,” ujarnya.
Di sisi lain, ia berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait isu kenaikan BBM yang berkembang di masyarakat.
Kejelasan informasi dinilai penting, untuk mencegah spekulasi yang dapat memicu kepanikan di pasar.
“Kalau memang belum ada keputusan, sebaiknya disampaikan secara terbuka, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar
