KUTIM, literasikaltim.com – Persoalan akses pendidikan bagi anak-anak di kawasan perbatasan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kota Bontang kembali menjadi perhatian masyarakat.
Hal itu menyusul pernyataan Wali Kota Bontang di salah satu media online, yang menyebutkan sebanyak 18 anak asal Kampung Sidrap telah bersekolah di Kota Bontang.
Namun, sejumlah warga Kampung Sidrap menilai kondisi di lapangan masih menyisakan berbagai kendala, terutama berkaitan dengan administrasi kependudukan yang menjadi salah satu syarat dalam proses penerimaan peserta didik di sekolah negeri.
Idris selaku Ketua RT 14 Sidrap Dalam mengungkapkan bahwa, beberapa warga melaporkan kesulitan ketika mendaftarkan anak mereka ke sekolah negeri di Kota Bontang.
Menurutnya, status kependudukan yang masih tercatat sebagai warga Kabupaten Kutai Timur menjadi hambatan dalam proses pendaftaran.
Ia mencontohkan, terdapat lulusan SD Negeri 004 Kutai Timur yang telah memiliki Kartu Keluarga Bontang, dan bahkan mengantongi sertifikat prestasi Tingkat Provinsi, namun tetap mengalami kendala saat mengikuti proses penerimaan peserta didik baru.
“Informasi yang kami terima, penerimaan di SMP 5 dan SMP 9 Bontang memang sangat diperketat, dan ada warga yang mengaku ditolak setelah menunjukkan dokumen kependudukan yang masih tercatat di Kabupaten Kutim,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menggambarkan bahwa akses pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan masih menghadapi tantangan yang cukup besar.
Padahal, mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak tanpa terkendala persoalan administratif.
Ia juga menilai kemungkinan terdapat perbedaan pemahaman, terkait data yang disampaikan mengenai anak-anak Kampung Sidrap yang telah bersekolah di Kota Bontang.
“Dari pengalaman warga Kami, ketika identitas kependudukannya masih Kutim, kesempatan untuk melanjutkan proses pendaftaran sangat terbatas,” katanya
“Mungkin yang dimaksud dalam pemberitaan Wali Kota adalah warga Kota Bontang yang berdomisili di Kampung Sidrap. Namun, fakta yang kami temui di lapangan, ketika identitas masih Kutai Timur, langsung ditolak oleh panitia,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Martadinata, Sutrisno, menyampaikan bahwa Pemerintah Desa sebenarnya telah mempersiapkan langkah jangka panjang, untuk mengatasi persoalan tersebut melalui pembangunan sekolah menengah pertama (SMP), filial di kawasan perbatasan.
Menurutnya, rencana pembangunan sekolah itu sudah disusun sejak tahun lalu dan bahkan lokasi pembangunan telah tersedia.
Namun, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun ini membuat realisasi proyek tersebut harus ditunda sementara waktu.
“Pada dasarnya pembangunan sekolah filial di wilayah perbatasan sudah siap dilaksanakan tahun lalu. Lahan dan lokasinya juga sudah ada. Namun karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang cukup besar pada tahun ini, rencana pembangunan tersebut sementara harus ditunda,” jelas Sutrisno.
Ia berharap pemerintah daerah dapat kembali menjadikan pembangunan SMP filial sebagai program prioritas pada tahun mendatang. Keberadaan sekolah tersebut dinilai akan menjadi solusi nyata untuk mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan Kutai Timur dan Kota Bontang.
Selain mengurangi ketergantungan terhadap sekolah di daerah lain, pembangunan sekolah filial juga diharapkan mampu memberikan kepastian layanan pendidikan yang mudah dijangkau oleh seluruh anak tanpa harus menghadapi persoalan administratif yang berlarut-larut.
Warga pun berharap persoalan akses pendidikan di wilayah perbatasan dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan. Mereka menginginkan adanya kebijakan yang mampu menjamin setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
“Harapan Kami, pembangunan SMP filial ini dapat direalisasikan secepatnya. Dengan begitu, anak-anak di wilayah perbatasan tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan mudah dijangkau,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar
