SAMARINDA, literasikaltim.com – Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam program parkir berlangganan yang diterapkan Pemerintah Kota Samarinda dipastikan bersifat sukarela.
Kebijakan tersebut, tidak mengharuskan seluruh pegawai Pemerintah menjadi peserta, sehingga setiap ASN memiliki kewenangan menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan masing-masing.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa sejak awal program tersebut tidak dirancang sebagai kebijakan yang mewajibkan ASN mengikuti skema pembayaran parkir tahunan.
Keterlibatan aparatur Pemerintah lebih diarahkan, sebagai bagian dari pengenalan sistem baru sebelum diperluas kepada masyarakat.
Penjelasan tersebut, disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan pemotongan gaji ASN sebesar Rp400 ribu untuk membayar parkir berlangganan.
Rohim mengaku belum mengetahui kebenaran informasi tersebut. Namun, ia menekankan bahwa prinsip dasar program tidak memberikan ruang bagi pemaksaan terhadap calon peserta.
Menurutnya, Pemerintah harus membedakan antara sosialisasi kebijakan dengan kewajiban mengikuti program.
ASN yang tertarik dapat mendaftarkan diri, sedangkan pegawai yang belum membutuhkan layanan tersebut tidak seharusnya dibebani keharusan untuk membayar.
“Program ini sifatnya pilihan. Jadi ASN tidak diwajibkan untuk mengikutinya dan bisa menentukan sendiri apakah ingin menjadi peserta atau tidak,” kata Rohim.
Ia menjelaskan, pengenalan program kepada ASN tidak dapat dimaknai sebagai instruksi agar seluruh pegawai langsung menjadi pelanggan.
Kebebasan memilih perlu dijaga, agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan kesalahpahaman di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Rohim juga menilai informasi mengenai status kepesertaan perlu disampaikan secara terbuka, dan dengan begitu, tidak muncul anggapan bahwa setiap ASN harus mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk mengikuti layanan tersebut.
Kejelasan mengenai sifat program menjadi penting, karena kebijakan parkir berlangganan menyangkut keputusan penggunaan layanan sekaligus pengeluaran pribadi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa, proses pengenalan kebijakan tidak berkembang menjadi tekanan administratif bagi pegawai.
“ASN memang menjadi salah satu yang dikenalkan lebih dulu, tetapi tidak ada keharusan untuk ikut. Yang berminat bisa mendaftar, sementara yang belum ingin ikut juga tidak masalah,” pungkasnya.
Penulis: Rizky A.P
Editor: Andi Isnar
