SAMARINDA, literasikaltim.com – Dukungan pembiayaan pemerintah daerah terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda diharapkan tetap menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran.
Upaya efisiensi belanja Pemerintah, dinilai tidak boleh menghilangkan ruang pembiayaan bagi program pemberdayaan usaha masyarakat yang memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mendorong agar alokasi anggaran untuk pengembangan UMKM tetap diperkuat.
Menurutnya, keberlangsungan program pemberdayaan membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar pelaku usaha memiliki kesempatan meningkatkan kemampuan dan memperluas kegiatan bisnis.
Iswandi mengungkapkan, persoalan penguatan anggaran tersebut telah dibicarakan dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Dalam komunikasi itu, ia menyampaikan pentingnya mempertahankan dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM meskipun saat ini terdapat kebijakan efisiensi belanja.
Ia menilai, pengembangan usaha masyarakat membutuhkan perhatian berkelanjutan melalui berbagai program Pemerintah.
Dukungan anggaran menjadi salah satu instrumen yang menentukan ruang gerak pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, sehingga perencanaannya perlu mempertimbangkan kebutuhan pelaku usaha.
“Memang harus diperkuat anggaran UMKM ini,” kata Iswandi, Minggu (1/11/2026).
Politikus PDI Perjuangan tersebut mengatakan, Komisi II DPRD Samarinda akan turut mengawal agar sektor UMKM tetap mendapatkan perhatian dalam kebijakan penganggaran daerah. Pengawasan tersebut diperlukan supaya program yang berkaitan dengan pengembangan usaha masyarakat tidak kehilangan dukungan ketika pemerintah melakukan penyesuaian belanja.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samarinda, jumlah UMKM di kota tersebut diperkirakan mencapai 48 ribu unit. Angka tersebut menunjukkan besarnya cakupan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah.
Iswandi berharap dukungan anggaran yang disiapkan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk menjaga agar usaha tetap berjalan. Lebih dari itu, pembiayaan tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang mendorong pelaku UMKM meningkatkan kemampuan bisnis.
Menurutnya, kebijakan efisiensi perlu tetap memperhatikan program yang memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pembinaan sekaligus memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang.
Komisi II DPRD Samarinda akan terus memperhatikan kebijakan tersebut agar sektor usaha masyarakat tetap memperoleh dukungan dalam agenda pembangunan daerah.
“Memang harus diperkuat anggaran UMKM ini, karena dukungan pemerintah sangat diperlukan agar pelaku usaha tidak hanya bertahan, tetapi juga mempunyai kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan usahanya,” pungkasnya.
