SAMARINDA, literasikaltim.com – Ketidakjelasan mengenai waktu pemanfaatan Terowongan Samarinda, menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda.
Masyarakat dinilai perlu memperoleh informasi yang utuh mengenai alasan fasilitas tersebut, belum dapat digunakan, meskipun pembangunan fisiknya telah selesai memasuki tahap penyelesaian.
Keterbukaan informasi menjadi salah satu hal yang didorong Komisi III DPRD Samarinda, dalam mengawal proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Penjelasan Pemerintah Kota diperlukan, agar publik mengetahui tahapan yang masih harus dipenuhi sebelum terowongan dinyatakan layak untuk dimanfaatkan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya ingin mendapatkan gambaran sebenarnya mengenai kondisi proyek tersebut.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penyelesaian infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran daerah.
Deni menilai, informasi mengenai kendala administrasi maupun teknis tidak seharusnya hanya diketahui oleh instansi yang menangani pekerjaan.
“Penjelasan yang terbuka akan membantu masyarakat memahami mengapa fasilitas tersebut, belum dapat dioperasikan serta apa saja yang masih harus diselesaikan Pemerintah,” ucap Deni, Sabtu (3/10/2026).
Untuk memperoleh kejelasan itu, Komisi III berencana meminta keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda.
Pertemuan tersebut, diharapkan menghasilkan penjelasan mengenai kondisi terkini sekaligus memberikan gambaran tentang langkah yang akan ditempuh Pemerintah Kota.
Selain persoalan keterbukaan, DPRD juga mengingatkan bahwa percepatan penyelesaian tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan ketentuan keselamatan.
Seluruh persyaratan penerbitan SLF, harus tetap menjadi acuan sebelum terowongan dapat dimanfaatkan masyarakat.
Menurut Deni, kepentingan publik harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian proyek.
“Terowongan yang nantinya menjadi bagian dari infrastruktur transportasi Kota, diharapkan memberikan manfaat, tetapi penggunaannya juga harus didukung jaminan kelayakan bangunan, karena itu, penyelesaian berbagai catatan yang masih tersisa perlu dilakukan secara terukur,” jelasnya.
Pemerintah Kota diharapkan dapat menyampaikan perkembangan pekerjaan secara jelas, sehingga masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian mengenai kelanjutan pengoperasian terowongan.
DPRD juga berharap, koordinasi antara perangkat daerah dan pihak yang terlibat dalam evaluasi konstruksi dapat mempercepat pemenuhan persyaratan.
Namun, upaya tersebut harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku agar hasil akhirnya benar-benar memenuhi standar keselamatan.
Deni menegaskan, tujuan pengawasan legislatif bukan semata-mata mendorong fasilitas segera dibuka, melainkan memastikan seluruh proses penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Yang terpenting adalah keterbukaan informasi kepada publik. Kami ingin mengetahui kondisi sebenarnya dan berharap seluruh proses yang masih menjadi catatan bisa segera diselesaikan agar Pemerintah Kota dapat mengantongi SLF dan terowongan segera dimanfaatkan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Rizky A.P
Editor: Andi Isnar
