SAMARINDA, literasikaltim.com – Persoalan mobilitas kendaraan bertonase besar di sejumlah kawasan Kota Samarinda, akan dibahas melalui koordinasi lintas instansi.
Komisi III DPRD Samarinda berencana melibatkan Dinas Perhubungan, kepolisian, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencari langkah penanganan yang lebih terarah.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan bahwa pembahasan tersebut diperlukan untuk melihat persoalan kendaraan berat dari berbagai aspek.
Mulai dari pengaturan lalu lintas, kondisi infrastruktur, hingga aktivitas pergudangan yang menjadi salah satu pemicu tingginya mobilitas truk dan kontainer.
Rencana pemanggilan instansi terkait ini berkaitan dengan kondisi Jalan Ir Sutami, Kecamatan Sungai Kunjang, serta kawasan Lok Bahu.
Kedua wilayah tersebut, menjadi perhatian karena kendaraan angkutan besar masih menggunakan akses jalan dengan kondisi dan kapasitas yang perlu dievaluasi.
Deni menjelaskan, penanganan persoalan kendaraan berat tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja.
Setiap lembaga memiliki kewenangan berbeda, sehingga diperlukan pembahasan bersama untuk menyelaraskan langkah penanganan di lapangan.
Dinas Perhubungan diharapkan memberikan perhatian terhadap aspek pengaturan transportasi, sementara kepolisian melalui bidang lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan dengan pengawasan serta ketertiban kendaraan.
Adapun Dinas PUPR, memiliki peran dalam evaluasi kondisi dan kemampuan infrastruktur.
“Persoalan kendaraan berat ini perlu dibahas bersama instansi terkait agar penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri. Kami ingin ada koordinasi yang jelas sesuai kewenangan masing-masing,” ucap Deni, Sabtu (10/10/2026).
Komisi III DPRD Samarinda memandang koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting, dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif.
Melalui pembahasan bersama, persoalan di lapangan diharapkan dapat dipetakan secara lebih komprehensif sebelum pemerintah menentukan kebijakan.
Selain itu, keterlibatan beberapa instansi memungkinkan evaluasi dilakukan dari sudut pandang yang berbeda.
Pengaturan kendaraan tidak hanya menyangkut kelancaran perjalanan, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan jalan dan kesesuaian aktivitas kawasan pergudangan.
DPRD berharap pembahasan tersebut, dapat menghasilkan langkah konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Terutama dalam memastikan jalan umum tetap dapat digunakan secara aman dan nyaman, tanpa menghambat aktivitas distribusi barang.
Upaya koordinasi ini, sekaligus menjadi bentuk perhatian legislatif terhadap persoalan infrastruktur dan transportasi perkotaan.
Penanganan yang terencana, diharapkan mampu mencegah persoalan serupa terus berulang di kawasan lain.
Deni menegaskan pentingnya keterlibatan Dishub, kepolisian, dan Dinas PUPR agar persoalan kendaraan berat di Samarinda dapat dibahas secara menyeluruh dan menghasilkan penanganan sesuai tugas masing-masing instansi.
“Kami ingin seluruh instansi terkait duduk bersama sehingga pengaturan kendaraan berat, kondisi jalan, dan kepentingan masyarakat bisa menjadi perhatian dalam satu pembahasan,” pungkasnya.
Penulis: Rizky A.P
Editor: Andi Isnar
