SAMARINDA, literasikaltim.com – Gangguan pada salah satu pembangkit listrik berdampak terhadap sistem kelistrikan yang melayani sejumlah wilayah, termasuk Samarinda.
Kondisi tersebut, memicu pemadaman bergilir yang tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga mulai memukul produktivitas pelaku usaha dan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, meminta PT PLN mempercepat proses pemulihan sistem sekaligus meningkatkan komunikasi kepada pelanggan.
Menurutnya, kepastian informasi menjadi penting karena pemadaman listrik dapat berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Yang paling penting sekarang bagaimana pemulihannya dipercepat. Masyarakat dan pelaku usaha sudah cukup lama merasakan dampaknya,” kata Abdul Rohim, belum lama ini
Abdul Rohim menilai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang cukup rentan terdampak.
Sejumlah aktivitas produksi maupun pelayanan usaha sangat bergantung pada ketersediaan listrik, sehingga pemadaman dalam durasi tertentu dapat menghambat operasional dan menurunkan produktivitas.
Gangguan kelistrikan yang terjadi sebelumnya, sempat memunculkan dugaan adanya persoalan pasokan energi primer.
Namun, PLN memastikan gangguan tersebut, bukan disebabkan kekurangan batu bara.
Persoalan terjadi pada salah satu unit pembangkit, yang terhubung dengan sistem interkoneksi Kalimantan.
Kerusakan pada pembangkit tersebut, kemudian berdampak terhadap pasokan listrik ke jaringan terpusat.
Manajer PLN UP3 Samarinda, Adrian Sitompul, sebelumnya menjelaskan bahwa penurunan pasokan membuat PLN harus menerapkan manajemen beban atau pemadaman bergilir.
Langkah ini, dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem selama pembangkit yang mengalami gangguan dalam proses perbaikan.
Kondisi itu, memperlihatkan bagaimana sistem kelistrikan yang saling terhubung membuat gangguan pada satu pembangkit dapat memberikan dampak lebih luas.
Masalah yang terjadi di unit pembangkit tidak berhenti di lokasi sumber gangguan, tetapi ikut memengaruhi pelayanan listrik di wilayah yang terhubung dalam sistem interkoneksi.
PLN sebelumnya menargetkan pemadaman bergilir dapat berakhir pada Juli, setelah proses perbaikan pembangkit rampung.
Selama masa pemulihan, seluruh pembangkit yang tersedia, termasuk pembangkit berkapasitas lebih kecil, dioptimalkan untuk membantu menjaga pasokan listrik.
Bagi Abdul Rohim, persoalan teknis pembangkit memang berada di luar kewenangan Pemerintah Kota Samarinda.
Namun, dampaknya dirasakan langsung masyarakat sehingga proses pemulihan tidak boleh berjalan tanpa kepastian waktu dan informasi yang memadai.
Ia juga meminta PLN memperbaiki pola komunikasi kepada pelanggan.
Jika pemadaman bergilir memang harus dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem, masyarakat seharusnya memperoleh informasi lebih awal mengenai jadwal dan wilayah yang terdampak.
“Kalau memang harus bergilir, informasi sebaiknya diberikan lebih awal. Masyarakat jadi punya waktu untuk menyesuaikan kegiatan dan operasional usahanya,” ujarnya.
Permintaan tersebut, dinilai penting karena pemadaman pada awal Juli dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Samarinda dalam beberapa sesi dengan durasi sekitar tiga jam, serta pada bulan Agustus mendatang.
PLN menyebut, pengaturan beban dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem selama pembangkit yang mengalami gangguan diperbaiki.
Bagi pelaku usaha, durasi pemadaman tidak hanya berarti listrik berhenti menyala.
Gangguan ini dapat berpengaruh terhadap proses produksi, pelayanan konsumen, penggunaan peralatan usaha hingga jadwal kerja.
Karena itu, pemberitahuan lebih awal dinilai dapat membantu masyarakat mengambil langkah antisipasi, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam menyediakan sumber listrik cadangan.
DPRD Samarinda, juga telah menerima penjelasan langsung dari PLN terkait gangguan tersebut.
Dalam pertemuan itu, PLN menyampaikan target pemulihan sistem sekitar pertengahan Juli hingga bulan Agustus mendatang, dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan pelayanan yang terjadi.
Abdul Rohim menilai, penjelasan PLN tersebut perlu diikuti dengan langkah konkret di lapangan.
Pemulihan sistem harus menjadi prioritas, sementara komunikasi kepada masyarakat harus berjalan seiring agar pelanggan tidak hanya mengetahui adanya pemadaman setelah listrik terputus.
Menurut Abdul Rohim, keandalan listrik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Ketika pasokan listrik terganggu, dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor, terutama usaha yang menjalankan kegiatan produksi dan pelayanan setiap hari.
Karena itu, DPRD meminta PLN memastikan proses perbaikan pembangkit dilakukan secara optimal dan sistem kelistrikan Samarinda, semakin memiliki tingkat keandalan yang baik.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memastikan komunikasi dengan PLN tetap terjaga, sehingga persoalan yang berdampak luas terhadap masyarakat dapat segera dikoordinasikan.
DPRD tidak ingin persoalan kelistrikan, hanya dibahas dari sisi teknis pembangkit.
Dampak terhadap masyarakat, pelaku usaha dan produktivitas daerah juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
Bagi warga, persoalan gangguan pembangkit mungkin berada jauh dari aktivitas sehari-hari.
Namun, ketika listrik padam, dampaknya langsung terasa.
Aktivitas usaha dapat berhenti, pekerjaan tertunda dan pendapatan masyarakat berpotensi ikut terganggu.
Karena itu, Abdul Rohim menegaskan bahwa pemulihan pembangkit dan perbaikan komunikasi kepada pelanggan harus menjadi dua agenda yang berjalan bersamaan.
PLN perlu memberikan kepastian kepada masyarakat, selama proses pemulihan berlangsung.
“Gangguan teknis memang bisa terjadi, tetapi pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi perhatian,” katanya.
“Pemulihan harus dipercepat dan informasi mengenai kondisi, maupun jadwal pemadaman harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat bisa mempersiapkan aktivitasnya,” tandasnya.
Penulis: Rizky A.P
Editor: Andi Isnar
