Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Misnal Ariyanto: Media Pers Bukan Sekadar Mitra Publikasi, tapi Mitra Strategis Imigrasi.
SAMARINDA, literasikaltim.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda memperkuat hubungan dengan insan pers melalui Forum Kemitraan Media Keimigrasian Tahun 2026, yang dikemas dalam Media Gathering, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tersebut mengusung tema “Membangun Kemitraan Strategis dengan Media untuk Menguatkan Transparansi, Edukasi Publik, dan Citra Positif Keimigrasian.”
Forum tersebut, dihadiri sejumlah organisasi pers dan insan media di Kalimantan Timur, di antaranya Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin, Ketua SMSI Kaltim Wiwid Marhaendra Wijaya, serta perwakilan JMSI Kaltim, SPS Kaltim, AMSI Kaltim, AJI Kaltim, dan IJTI Kaltim.
Kegiatan ini tidak hanya diarahkan sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi ruang komunikasi dua arah antara jajaran Imigrasi Samarinda dan insan pers.
Media diberikan kesempatan melihat langsung pelayanan keimigrasian, menyampaikan pertanyaan, kritik, saran serta masukan terkait kebutuhan informasi publik.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Samarinda, Jeacky Gerald Gerung, menjelaskan bahwa perkembangan komunikasi publik saat ini menuntut instansi Pemerintah tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun komunikasi secara terbuka dengan masyarakat dan media.
Menurutnya, kemitraan dengan pers penting untuk memastikan informasi mengenai kebijakan, pelayanan maupun pengawasan keimigrasian dapat diterima masyarakat secara akurat dan mudah dipahami.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Misnal Ariyanto menegaskan, forum tersebut menjadi momentum untuk membangun hubungan yang lebih dekat, terbuka dan berkelanjutan dengan insan pers.
Misnal mengatakan, pihaknya tidak ingin hubungan dengan media hanya terjalin ketika membutuhkan publikasi.
Sebaliknya, komunikasi harus dibangun sejak awal agar informasi yang diterima masyarakat dapat dipastikan akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak ingin membangun hubungan dengan media hanya ketika membutuhkan publikasi. Kami ingin membangun komunikasi sejak awal,” ujar Misnal.
Ia menambahkan, media memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara Pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, Kantor Imigrasi Samarinda membuka ruang bagi insan pers untuk melakukan konfirmasi, memberikan kritik maupun menyampaikan masukan secara objektif berdasarkan fakta.
“Jika ada pelayanan yang perlu diperbaiki, sampaikan kepada kami. Jika ada informasi yang perlu diklarifikasi, mari kita komunikasikan,” tegasnya.
Dalam Media Briefing, Misnal memaparkan sejumlah komitmen Kantor Imigrasi Samarinda, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan orang asing, penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), dukungan terhadap investasi hingga penguatan komunikasi publik.
Dalam aspek pelayanan, Imigrasi Samarinda berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, transparan, akuntabel serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
Evaluasi pelayanan juga dilakukan berdasarkan pengalaman masyarakat, dan masukan yang diterima, termasuk dari insan pers.
Sementara dalam pengawasan orang asing, Imigrasi Samarinda memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah kerjanya sesuai dokumen perjalanan, izin tinggal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Misnal menegaskan, pengawasan keimigrasian tidak ditujukan untuk menghambat investasi.
Sebaliknya, pengawasan yang dilakukan secara profesional justru memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha.
“Kami mendukung keberadaan orang asing di wilayah Kantor Imigrasi Samarinda yang memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat, perekonomian bangsa dan negara serta mematuhi peraturan perundang-undangan, dan jika terjadi pelanggaran, tentunya kami akan lakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Penguatan pengawasan juga dilakukan melalui sinergi dengan anggota TIMPORA, di tingkat Kota dan Kabupaten.
Menurut Misnal, pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan Imigrasi seorang diri sehingga pertukaran informasi, koordinasi dan kerja sama lintas instansi menjadi bagian penting dalam memastikan pengawasan berjalan efektif di lapangan.
Salah satu agenda utama dalam forum tersebut, adalah Media Dialogue.
Pada sesi ini, insan pers menyampaikan berbagai masukan mengenai kebutuhan informasi yang lebih cepat, akses komunikasi yang mudah, penyederhanaan materi edukasi keimigrasian serta kebutuhan informasi aktual mengenai pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
Misnal menyatakan seluruh masukan tersebut, telah dicatat dan akan menjadi bahan evaluasi internal.
Untuk hal yang menjadi kewenangan Imigrasi, pihaknya akan menindaklanjutinya, sedangkan persoalan yang membutuhkan koordinasi dengan instansi lain akan dikomunikasikan kepada pihak terkait.
“Kami tidak berharap media selalu memberitakan hal-hal positif tentang Kami. Kami justru membutuhkan media sebagai mitra objektif,” katanya.
Ia bahkan meminta insan pers tidak ragu menyampaikan pelayanan yang dinilai masih perlu diperbaiki, maupun informasi yang membutuhkan klarifikasi.
“Jika ada pelayanan yang perlu diperbaiki, mohon disampaikan kepada Kami. Jika ada informasi yang perlu diklarifikasi, silakan dikomunikasikan dengan Kami. Dan jika ada kebijakan yang belum dipahami oleh masyarakat, mari Kita bersama-sama memberikan edukasi,” lanjut Misnal.
Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan Media Tour di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.
Dalam agenda tersebut, awak media melihat secara langsung alur pelayanan masyarakat, termasuk proses pelayanan paspor serta fasilitas yang tersedia.
Media Tour menjadi kesempatan bagi wartawan, untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai pelayanan yang diterima masyarakat.
Usai kegiatan tersebut, agenda dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Para awak media aktif menyampaikan pertanyaan, sekaligus memberikan masukan berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelayanan yang berlangsung di Kantor Imigrasi Samarinda.
Dalam forum tersebut, Misnal juga mengungkapkan perkembangan komunikasi pihaknya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda, terkait rencana lokasi kantor yang lebih representatif.
Ia menyebut, pihaknya telah berkomunikasi dengan Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji dan Wali Kota Samarinda H. Andi Harun.
Dari Pemprov Kaltim, salah satu opsi yang diarahkan adalah pemanfaatan eks Bandara Temindung.
Sementara Pemerintah Kota Samarinda disebut memberikan dukungan berupa alternatif lahan, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kantor di kawasan Ring Road.
Selain itu, terdapat opsi pemanfaatan gedung eks Kantor Samsat di Jalan Wahid Hasyim I.
Namun setelah ditinjau, kondisi bangunan tersebut dinilai belum memadai untuk kebutuhan Kantor Imigrasi Samarinda.
Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin dalam sambutannya menyambut baik forum kemitraan tersebut.
Ia menilai kegiatan tidak boleh berhenti pada output berupa seremonial, tetapi harus menghasilkan outcome berupa kemitraan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Abdurrahman, pers memiliki mandat berbeda dengan institusi pemerintah.
Jika Imigrasi memiliki mandat memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat, maka pers memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan publik terhadap informasi yang penting.
Ia menekankan tiga prinsip yang harus terus dijaga insan pers, yakni kebenaran, keadilan dan kemanusiaan.
“Teman-teman pers di momentum media gathering ini mari Kita menjaga bersama-sama martabat profesi Kita dengan memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan yang lebih penting adalah memperjuangkan kemanusiaan itu sendiri,” kata Rahman sapaan akrabnya.
Menutup rangkaian kegiatan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menegaskan tiga komitmen utama, yakni meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum serta membangun komunikasi publik yang lebih terbuka, cepat, akurat dan bertanggung jawab.
Misnal menyebut ketiga aspek tersebut, harus berjalan beriringan.
Pelayanan yang baik membutuhkan informasi yang baik, sementara pengawasan yang kuat juga harus dibarengi komunikasi publik yang mampu mencegah kesalahpahaman.
“Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak ingin membangun hubungan dengan kawan-kawan media hanya ketika membutuhkan publikasi, dan Kami ingin membangun komunikasi sejak awal, sehingga setiap informasi keimigrasian yang diterima oleh masyarakat dapat dipastikan akurat, berimbang, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Komitmen Bersama antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dan organisasi pers yang hadir.
Penandatanganan tersebut, menjadi simbol komitmen bersama untuk membangun komunikasi publik yang terbuka, profesional, akurat dan berkelanjutan.
Bagi Imigrasi Samarinda, media tidak hanya dipandang sebagai saluran publikasi, tetapi juga mitra strategis dalam meningkatkan literasi keimigrasian, kesadaran masyarakat serta kepercayaan publik.
“Bagi Kami, Forum Kemitraan Media Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda hari ini bukanlah akhir, tetapi merupakan awal dari komunikasi yang lebih berkelanjutan,” tuturnya.
“Mari Kita bersama-sama memastikan masyarakat memperoleh informasi keimigrasian yang benar, akurat, berimbang, edukatif, dan bermartabat. Imigrasi untuk rakyat,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar
