H. Mugeni: Foto Silaturahmi Digoreng Jadi Isu Politik, Kami Datang untuk Kepentingan Umat dan RS Islam Samarinda, Jangan Fitnah Demi Konten.
SAMARINDA, literasikaltim.com – Ketua DPP Jentera Aspirasi Garda (Jaga) Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim), H. Mugeni, akhirnya angkat bicara terkait viralnya narasi di media sosial yang menuding adanya konspirasi antara organisasi Jaga Rakyat Kaltim, dengan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), H. Seno Aji, dalam aksi unjuk rasa “215” yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Mugeni menegaskan tudingan tersebut, merupakan hoaks dan fitnah yang tidak berdasar.
Ia menilai narasi yang dibangun salah satu akun Instagram telah menggiring opini liar di tengah masyarakat, serta mencemarkan nama baik organisasi Jaga Rakyat Kaltim beserta pembinanya.
“Sebagai Ketua Umum DPP Jaga Rakyat Kaltim, saya sangat kaget ketika organisasi kami diviralkan seolah-olah terlibat dalam aksi 214 dan 215. Padahal itu tidak benar sama sekali,” tegas Mugeni.
Menurut Mugeni, pertemuan yang dipersoalkan dalam unggahan media sosial tersebut sebenarnya merupakan agenda silaturahmi biasa, yang berlangsung sekitar empat bulan lalu dan tidak memiliki kaitan apa pun dengan aksi demonstrasi.
Ia menjelaskan, rombongan yang hadir saat itu dipimpin tokoh masyarakat Kaltim, H. Berkati, bersama jajaran pengurus Jaga Rakyat Kaltim untuk membahas persoalan Rumah Sakit Islam Samarinda, demi kepentingan masyarakat luas.
“Jaga Kaltim datang ke Rumah Dinas Jabatan Pak Wagub dalam rangka menemani Pak H. Berkati untuk urusan Rumah Sakit Islam, dan tidak ada masalah lain,” ujar Mugeni.
Ia menegaskan, kebetulan H. Seno Aji juga merupakan pembina Jaga Rakyat Kaltim, sehingga silaturahmi tersebut berlangsung secara terbuka, dan biasa saja tanpa agenda politik tersembunyi.
“Ini murni kemaslahatan umat dan masyarakat, bukan urusan politik ataupun aksi demo seperti yang dituduhkan di media sosial,” katanya.
Dalam video yang viral pada Sabtu (23/5/2026), akun media sosial tersebut menarasikan adanya dugaan “konspirasi” setelah beredarnya foto pertemuan sejumlah tokoh dengan Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji.
Narasi itu, kemudian dikaitkan dengan aksi unjuk rasa 215, dan memunculkan berbagai spekulasi liar di tengah publik.
Mugeni menyebut narasi tersebut sangat menyesatkan, karena fakta sebenarnya jauh berbeda dengan yang digiring dalam video.
Ia menjelaskan bahwa, Jaga Rakyat Kaltim merupakan organisasi masyarakat yang berkomitmen mendukung jalannya Pemerintahan Daerah, demi kepentingan sosial masyarakat, bukan organisasi yang bergerak untuk kepentingan politik praktis.
“Kami harus menjaga komitmen dan independensi organisasi, dan Kami mendukung Pemerintah berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan persoalan sosial lainnya,” ujarnya.
Mugeni juga membantah keras, tudingan yang menyebut organisasinya ikut menggerakkan aksi demonstrasi tersebut.
Menurutnya, jika organisasi terlibat, tentu ada koordinasi resmi kepada dirinya sebagai ketua umum.
“Kalau memang Jaga Rakyat Kaltim ikut aksi 214 atau 215, pasti ada pemberitahuan kepada saya. Faktanya tidak ada sama sekali,” tegasnya.
Ia mengakui memang ada oknum tertentu yang hadir dalam aksi demonstrasi, namun yang bersangkutan tidak membawa nama Jaga Rakyat Kaltim dan memiliki organisasi sendiri.
“Kalau ada salah satu orang dalam foto itu ikut demo, itu di luar dari Jaga Rakyat Kaltim. Dia memakai organisasinya sendiri, bukan membawa nama Jaga,” jelasnya.
Atas viralnya unggahan tersebut, Mugeni meminta pengelola akun media sosial, segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, serta menghapus tayangan yang dinilai mencemarkan nama organisasi dan pembina.
“Kami minta segera klarifikasi ke publik dan jelaskan alasan penayangan itu, dan jangan sampai mencemari nama organisasi,” katanya.
DPP Jaga Rakyat Kaltim bahkan memberikan ultimatum selama 3×24 jam kepada akun tersebut, untuk menghapus unggahan.
Jika tidak dilakukan, pihaknya memastikan akan menempuh langkah hukum.
“Kami beri waktu 3×24 jam untuk menghapus tayangan tersebut. Kalau kembali terulang, Kami akan melakukan tindakan hukum,” tegas Mugeni.
Ia pun mengimbau masyarakat, agar lebih bijak dalam menerima informasi di media sosial dan tidak mudah terpancing narasi yang belum tentu benar.
“Jangan semua hal digoreng di media sosial hingga menjadi fitnah, dan ini merugikan banyak pihak,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar
