![]()
SAMARINDA, literasikaltim.com – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan audiensi dengan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan di ruang rapat Kantor Balai Gakkum Kaltim, Samarinda, Rabu (18/11/2026) pagi.
Pertemuan itu, menjadi langkah memperkuat komunikasi dan sinergi antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum kehutanan, khususnya dalam upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat, yang berhadapan dengan persoalan kawasan hutan maupun proses hukum di bidang kehutanan.
Rombongan DAD Kaltim diterima langsung Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si., bersama jajaran pejabat dan staf Balai Gakkum Kehutanan.
Dalam audiensi tersebut, DAD Kaltim diwakili Sekretaris Umum Hendrik Tandoh, S.H., M.H., bersama sejumlah tokoh adat dan perwakilan lembaga adat di Kaltim.
Hadir pula, Paolo Salatan dari Lembaga Isen Mulang, Awang Irwan Setiawan dari Lembaga Kerabat Kesultanan Kutai, Frans Jiu Luay dari Lembaga Adat Modang, Damianus Apon dari Lembaga Adat Sempekat Tunjung Benuaq (STB), Esrom Palan dari Lembaga Adat Kenyah, Martinus Nyuk dari Lembaga Adat Bahau, Suhardi dari Lembaga Adat Bentian, Markus Laden dari Lembaga Adat Aoheng, serta Gusti Adhi Ramani dari Lembaga Adat Banjar.

Turut hadir, Jonnie Eka Saputra dan Vina dari DAD Kaltim.
Hadir Juga Wakil Ketum 2 Yahya Ubay SH.MH. dan Theresia Honasa Wakil Bendum 1 serta Jajaran Pengurus DAD Kaltim
Sekretaris Umum DAD Kaltim Hendrik Tandoh menjelaskan, audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkenalkan kepengurusan, sekaligus membangun komunikasi kelembagaan dengan Balai Gakkum Kehutanan.
Selain itu, pihaknya menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat adat, terutama berkaitan dengan kawasan hutan dan masyarakat yang sedang menjalani proses hukum.
Menurut Hendrik, pertemuan tersebut mendapatkan respons positif dari Kepala Balai Gakkum.
Salah satu hal penting yang dibahas, adalah perlunya membuka ruang komunikasi dengan lembaga adat, sebelum pelaksanaan kegiatan penegakan hukum yang berpotensi bersinggungan langsung dengan masyarakat adat.
Ia menilai, komunikasi sejak awal diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman antara aparat penegak hukum, dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Hendrik juga mengungkapkan, selama ini masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh perbedaan status kawasan hutan, termasuk kawasan yang memiliki ketentuan perlindungan maupun pemanfaatan tertentu.
Kondisi ini, membuat sebagian masyarakat menganggap lahan yang selama ini mereka gunakan untuk bertani, berkebun, dan bercocok tanam merupakan bagian dari hak milik mereka.
“Inti dari pertemuan hari ini, setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat adat, pihak Gakkum akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan lembaga adat ataupun Dewan Adat Dayak Kaltim, dan ini penting untuk menghindari miskomunikasi,” terangnya.
“Ke depan, Kami juga berharap ada pertemuan lanjutan untuk membahas beberapa persoalan yang masih berjalan, sehingga bisa ditemukan mitigasi dan solusi yang konkret bagi kepentingan bersama,” ujar Hendrik.
Ia mengapresiasi keterbukaan Kepala Balai Gakkum Kehutanan, yang telah menerima langsung rombongan DAD Kaltim beserta para tokoh adat.
Bahkan, dalam pertemuan tersebut, Leonardo menyampaikan kesediaannya untuk berkunjung ke Sekretariat DAD Kaltim, guna melanjutkan diskusi mengenai persoalan masyarakat adat dan kehutanan.
Menurut Hendrik, kehadiran berbagai perwakilan lembaga adat dalam audiensi tersebut, menunjukkan pentingnya kebersamaan lintas komunitas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat adat di Kaltim.
“Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat baik dari Kepala Balai beserta seluruh jajaran, dan hari ini para tokoh adat dari berbagai lembaga, termasuk kerabat kesultanan, lembaga adat Dayak, dan masyarakat Banjar, duduk bersama membicarakan kepentingan masyarakat adat. Tidak ada lagi sekat-sekat, semuanya bersatu dalam audiensi ini,” ungkap Hendrik.
Kerabat Kesultanan Kutai Dorong Sosialisasi dan Penertiban yang Humanis
Sementara itu, Ketua Majelis Kerabat Kesultanan Kutai, Awang Irwan Setiawan, menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dan sosialisasi kepada masyarakat, sebelum dilaksanakannya penertiban kawasan hutan.
Ia mengingatkan, agar persoalan yang pernah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bukit Tengkorak, menjadi pembelajaran bersama sehingga tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.

Menurut Awang, masyarakat yang telah lama bermukim di sekitar kawasan hutan tidak semuanya memahami batas wilayah konservasi, hutan lindung, maupun areal penggunaan lain (APL).
Bahkan, sebagian masyarakat menganggap lahan yang mereka tempati merupakan tanah peninggalan leluhur.
Karena itu, penertiban perlu disertai penyampaian informasi yang jelas mengenai status kawasan, dasar hukum, serta tahapan yang harus dilalui masyarakat.
Awang juga menegaskan bahwa, penegakan hukum oleh Gakkum merupakan bagian dari tahapan akhir ketika persoalan kehutanan telah memasuki ranah penindakan.
Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan instansi terkait, mulai dari Pemerintah Provinsi, dinas kehutanan Kabupaten dan Kota, hingga satuan tugas yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.
Ia mencontohkan persoalan masyarakat yang bermukim di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), termasuk di wilayah Semoi, Sepaku.
Dalam sejumlah kasus, terdapat masyarakat yang telah lebih dahulu menempati suatu wilayah, tetapi kemudian menghadapi persoalan terkait pengakuan hak dan kebijakan pemanfaatan lahan.
Selain koordinasi, Awang mengusulkan agar Pemerintah Daerah bersama DPRD Kaltim mempertimbangkan penyusunan peraturan daerah (Perda), yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat adat.
“Harus ada sosialisasi, pemberitahuan kepada masyarakat, serta tahapan aturan yang jelas sebelum penertiban dilakukan, dan Kami juga mengusulkan adanya pembahasan bersama Pemprov Kaltim dan DPRD, untuk mendorong regulasi daerah,” jelasnya.
“Harapannya, masyarakat dari wilayah hulu, tengah hingga pesisir mendapatkan pengakuan terhadap hak-haknya, tetapi tetap menjalankan aktivitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” harap Awang.
Ia turut menyoroti kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan secara tradisional, termasuk penggunaan api untuk kegiatan berladang.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman mengenai tata cara pengelolaan lahan yang diperbolehkan, agar tradisi bercocok tanam tetap dapat berjalan tanpa melanggar ketentuan kehutanan.
Awang berharap juga, Kaltim menjadi daerah yang mampu menjaga keharmonisan masyarakat yang memiliki latar belakang suku dan budaya berbeda, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan.
“Pertemuan ini sangat baik, karena Kami mendapatkan penjelasan mengenai aturan hukum formal dan bagaimana mekanisme yang harus dijalankan, ketika masyarakat merasa dirugikan oleh kebijakan yang berlaku,” tuturnya.
“Pada prinsipnya, aturan itu juga memiliki kepentingan untuk melindungi masyarakat, tetapi sosialisasinya perlu diperkuat,” ujar Awang.

Gakkum Kehutanan Siap Perkuat Sinergi dengan Lembaga Adat
Menanggapi audiensi tersebut, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan Leonardo Gultom menyampaikan apresiasi atas kunjungan, dan inisiatif DAD Kaltim bersama para tokoh adat.
Ia menilai pertemuan ini menjadi momentum positif, untuk membangun sinergi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat adat.
Menurutnya, keberadaan tokoh adat dan masyarakat di tingkat tapak memiliki peran penting dalam memberikan informasi, sekaligus menjadi penyeimbang terhadap informasi yang diterima pihak Gakkum.
Leonardo menjelaskan, pelaksanaan tugas penegakan hukum di bidang kehutanan membutuhkan dukungan masyarakat.
Terlebih, kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat di setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri, yang perlu dipahami.
Karena itu, kearifan lokal menjadi salah satu aspek yang akan mendapatkan perhatian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum kehutanan.
Ia menyebutkan, sejumlah masukan yang disampaikan DAD Kaltim dalam audiensi tersebut akan menjadi perhatian bagi pihaknya, terutama dalam membangun komunikasi yang lebih baik dengan lembaga adat.
“Pertama, Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kedatangan jajaran DAD Kaltim, dan kehadiran para tokoh adat di kantor Kami menjadi awal terbangunnya sinergitas ke depan,” ucap Leonardo.
“Dalam pelaksanaan tugas Gakkum, Kami membutuhkan masyarakat di tingkat tapak sebagai pemberi informasi sekaligus penyeimbang informasi, dan Saya rasa kegiatan hari ini sangat positif dari berbagai hal yang didiskusikan akan menjadi atensi Kami. Bagaimanapun, kearifan lokal menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum di bidang kehutanan,” ungkap Leonardo.
Lebih lanjut, ia berharap komunikasi yang telah terbangun dapat memperkuat harmonisasi antara Gakkum Kehutanan dengan lembaga adat, sehingga seluruh pihak memiliki pemahaman dan tujuan yang sama dalam menjaga kelestarian hutan.

Leonardo juga mendorong, agar pesan-pesan terkait aturan kehutanan dapat diteruskan kepada masyarakat, melalui para ketua adat dan anggota DAD Kaltim.
Dengan demikian, informasi mengenai ketentuan hukum, perlindungan kawasan hutan, serta upaya pencegahan gangguan terhadap kawasan hutan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat merupakan salah satu kekuatan penting, dalam menjaga kawasan hutan sekaligus mencegah munculnya potensi pelanggaran.
“Harapan Kami, ke depan terjadi harmonisasi dan kita semakin kompak serta solid dalam menjaga hutan,” katanya.
“Dan, Kami juga berharap potensi gangguan terhadap kawasan hutan dapat dicegah bersama. Pesan-pesan kepada masyarakat nantinya bisa disampaikan melalui para Ketua Adat dan anggota DAD Kaltim, sehingga semakin terbangun energi kebersamaan dalam penegakan hukum di bidang kehutanan,” pungkas Leonardo.
Audiensi tersebut, diharapkan menjadi awal komunikasi berkelanjutan antara DAD Kaltim dan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, khususnya dalam menjembatani kepentingan perlindungan masyarakat adat, kepastian hukum, serta pelestarian kawasan hutan di Kaltim.
Penulis: Andi Isnar












