Bambang S.: Jangan Sampai Janji Politik Berubah Jadi Beban Fiskal Kaltim.
SAMARINDA, literasikaltim.com – Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim), Bambang S., mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, agar seluruh program prioritas yang dijalankan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji tetap berpijak pada prinsip disiplin fiskal, transparansi, dan keberlanjutan anggaran.
Menurut Bambang, berbagai program unggulan yang menjadi janji politik, termasuk Gratispol dan Jospol, merupakan komitmen yang harus diwujudkan.
Namun, pelaksanaannya wajib disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa mendatang.
Pernyataan tersebut sejalan dengan kajian bertajuk “Kaltim di Persimpangan Fiskal: Saat Janji Politik Harus Tunduk pada Disiplin Anggaran”, yang menyoroti pentingnya kemampuan fiskal daerah sebagai landasan utama, dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Dokumen tersebut menegaskan bahwa, kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diumumkan, melainkan dari kemampuan menentukan skala prioritas, menjaga keberlanjutan pendanaan, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bagi Partai Demokrat, keberhasilan Pemerintah Daerah bukan semata-mata dilihat dari banyaknya program yang diluncurkan,” ucapnya melalui keterangan tertulis ke media ini, Senin (27/7/2026).
“Yang jauh lebih penting adalah, bagaimana setiap kebijakan memiliki perencanaan yang matang, pembiayaan yang jelas, dan mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Bambang.
Ia menilai, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut Pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Apalagi, adanya potensi penurunan transfer dari pemerintah pusat, maupun berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH), menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak dini.
Menurut Bambang, Pemerintah tidak bisa menganggap seluruh program dapat dijalankan secara bersamaan tanpa mempertimbangkan keterbatasan anggaran.
Setiap alokasi belanja harus dihitung secara cermat, karena penggunaan anggaran untuk satu program akan memengaruhi ruang fiskal bagi program lainnya.
“Semua program tentu baik, tetapi dalam kondisi ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemerintah harus berani menentukan mana yang menjadi kebutuhan paling mendesak, dan jangan sampai program yang bersifat populis justru mengurangi kemampuan daerah membiayai sektor-sektor strategis,” katanya.
Ia menambahkan, program-program sosial tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, pelaksanaannya harus disertai indikator keberhasilan yang terukur, sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat.
Bambang juga mendorong Pemprov Kaltim membuka secara transparan proyeksi pembiayaan setiap program prioritas, mulai dari besaran anggaran tahunan, sumber pendanaan, sasaran penerima manfaat, mekanisme pelaksanaan hingga indikator capaian kinerja.
Langkah tersebut, dinilai penting agar masyarakat dapat mengawasi efektivitas penggunaan APBD.
Selain itu, Demokrat Kaltim menilai komposisi belanja daerah juga perlu mendapat perhatian serius.
Menurut Bambang, pembangunan daerah tidak boleh terlalu didominasi belanja operasional, melainkan harus memperkuat belanja modal yang mampu menciptakan manfaat jangka panjang.
“Infrastruktur jalan, pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, hingga pembangunan kawasan produktif harus tetap menjadi prioritas,” jelasnya.
“Belanja modal seperti inilah yang akan memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” sambungnya.
Ia menegaskan, tantangan pembangunan Kaltim ke depan semakin kompleks, terlebih dengan posisi provinsi sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Oleh karena itu, Pemerintah dituntut mampu menjaga keseimbangan antara program sosial, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi daerah.
Bambang berharap, Pemprov Kaltim mampu menerjemahkan seluruh janji politik ke dalam strategi pembangunan yang realistis dan terukur.
“Partai Demokrat tentu mendukung setiap program Pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Namun Kami juga berkewajiban mengingatkan, agar seluruh kebijakan tetap mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, disiplin anggaran, transparansi, dan akuntabilitas,” katanya.
“Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan kesehatan fiskal daerah,” lanjut Bambang.
Dalam kajian tersebut juga ditegaskan bahwa, Pemerintah Daerah perlu berani menetapkan prioritas pembangunan pada sektor-sektor fundamental, seperti penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan dasar, pengentasan kemiskinan desa, penyediaan air bersih, sanitasi, serta pembangunan infrastruktur produktif.
Program yang bersifat simbolik maupun apresiatif tetap dapat dilaksanakan, namun harus menyesuaikan kondisi fiskal dan mengutamakan kepentingan publik.
Bambang menegaskan, Pemprov Kaltim memiliki peluang besar mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, apabila mampu menjaga keseimbangan antara ambisi program dan kemampuan fiskal daerah.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah Pemerintahan yang mampu menghadirkan hasil nyata melalui pengelolaan APBD yang efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tuturnya.
“Setiap rupiah anggaran, harus benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar
