SAMARINDA, literasikaltim.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, menyampaikan otokritik terhadap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, sebagai respons atas tuntutan masyarakat yang mencuat dalam aksi demonstrasi 21 April 2026.
Pernyataan itu disampaikan Agus saat ditemui wartawan di kediamannya di Jalan Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda, Rabu (22/4/2026) malam.
Ia menegaskan, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian dari partai koalisi, bukan serangan politik.
“Bagaimanapun, Partai Gerindra dan Partai Golkar masih berada dalam satu gerbong koalisi yang mengusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji pada Pilgub Kaltim 2024 lalu.
Karena itu, kami perlu menyampaikan otokritik sebagai ungkapan rasa sayang. Tidak ada kebencian sama sekali,” ujar Agus.
Agus menjelaskan, otokritik tersebut setidaknya memuat tiga poin penting yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
Ia menilai, suasana politik dan Pemerintahan harus dijaga tetap kondusif agar kinerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan optimal.
“Kita ini ingin bekerja untuk Kaltim secara maksimal, dan kalau suasana tidak sejuk dan terus panas, tentu sangat mengganggu pemerintahan. Ingat, Pemerintahan itu adalah eksekutif dan juga legislatif,” katanya.
Ia mengungkapkan, poin pertama yang menjadi sorotan adalah kuatnya tuntutan publik, agar gubernur menghentikan praktik yang dinilai mengarah pada nepotisme.
Menurut dia, isu dinasti politik menjadi salah satu pemicu utama kemarahan massa dalam aksi tersebut.
Selain itu, Agus juga menyoroti pentingnya evaluasi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Ia menyebut polemik anggaran pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, serta renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar, telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kasus belanja mobil mewah dan renovasi rumah jabatan itu sudah cukup memberikan pelajaran agar pemerintah melakukan introspeksi,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim juga telah melakukan langkah korektif dengan menyisir dan merevisi sejumlah mata anggaran, termasuk rencana pengadaan kendaraan dinas pimpinan dewan.
“Kami di DPRD juga melakukan penyisiran anggaran. Mata anggaran pembelian mobil dinas pimpinan DPRD dan ada banyak anggaran lainnya sudah kita revisi,” katanya.
Lebih lanjut, Agus menilai komposisi Tim Ahli Gubernur yang banyak diisi oleh figur dari luar Daerah, turut menjadi sorotan publik.
Ia menegaskan, distribusi jabatan strategis seharusnya juga memberi ruang kepada putra daerah.
“Memang itu merupakan hak gubernur. Tapi kita juga harus peka, karena masalah ini bisa melukai perasaan dan hati warga Kaltim,” tuturnya.
Terkait dinamika politik di DPRD, Agus mengakui adanya isu yang berkembang mengenai kemungkinan pergantian Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Wacana tersebut, disebut sebagai salah satu upaya meredam tudingan nepotisme, yang berkembang di masyarakat.
“Ya, memang ada suara-suara seperti itu. Tapi, tentu kami dari Fraksi Gerindra tidak bisa ikut campur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hubungan kekeluargaan antara Hasanuddin Mas’ud dan Gubernur Rudy Mas’ud kerap memunculkan persepsi publik, terkait potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan.
Kondisi tersebut, kata dia, semakin diperkuat dengan polemik lolosnya anggaran kendaraan dinas mewah, dan renovasi rumah jabatan dalam APBD.
Meski rencana pengadaan mobil dinas akhirnya dibatalkan, Agus mengakui bahwa persepsi publik terkait adanya relasi kekuasaan masih menjadi perhatian serius yang perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah.
“Karena itu, kami berharap semua pihak bisa melakukan introspeksi demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan Pemerintahan berjalan lebih baik ke depan,” pungkas Agus.
Penulis: Andi Isnar
