SAMARINDA literasikaltim.com – Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) yang selama ini menjadi salah satu program unggulan di tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan.
Memasuki periode kedua kepemimpinan Wali Kota Andi Harun, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan program tersebut apabila terjadi pergantian kepemimpinan di masa mendatang.
Isu ini akan menjadi fokus dalam Diskusi Publik bertajuk keberlanjutan Probebaya yang digelar pada Minggu, 15 Februari 2026, pukul 12.00–16.00 WITA di Samarinda.
Kegiatan ini diinisiasi oleh media online Arusbawah.co sebagai ruang dialog terbuka, untuk membahas arah dan masa depan program berbasis masyarakat tersebut.
Direktur PT Suara Arusbawah, Yakub Anani, menegaskan diskusi ini bukan ditujukan untuk menyerang kebijakan Pemerintah, melainkan memastikan program yang telah berjalan menyentuh masyarakat tetap memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan.
“Probebaya ini sudah menyentuh level paling bawah, RT. Justru karena dampaknya langsung ke masyarakat, kita perlu memastikan program ini tidak berhenti di tengah jalan atau berubah arah tanpa evaluasi yang matang,” ujar Yakub.
Dari Partisipasi Warga ke Tantangan Keberlanjutan.
Sejak diluncurkan pada 2021, Probebaya dirancang dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
Warga dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan kegiatan.
Program ini telah berjalan hampir di seluruh RT di Samarinda, dengan berbagai kegiatan seperti pengecoran jalan gang, perbaikan drainase, hingga aktivitas pemberdayaan masyarakat yang lahir dari musyawarah warga.
Namun, menurut Yakub, keberhasilan administratif belum tentu menjawab seluruh tantangan substantif di lapangan.
Karena itu, diskusi publik akan membedah sejumlah pertanyaan krusial.
Pertama, apakah Probebaya akan tetap dilanjutkan oleh kepemimpinan Samarinda berikutnya.
Kedua, sejauh mana figur-figur potensial calon pemimpin memahami konsep dan filosofi Probebaya secara mendalam.
Ketiga, jika program dilanjutkan, modifikasi apa yang perlu dilakukan.
Keempat, apabila dihentikan, adakah alternatif program yang dinilai lebih efektif bagi masyarakat di tingkat RT.
“Jangan sampai program yang sudah berjalan ini hanya bergantung pada figur. Harus ada desain kebijakan yang kuat, supaya siapa pun pemimpinnya, arah pemberdayaan masyarakat tetap jelas,” tegasnya.
Catatan Kritis dan Potensi Risiko.
Dalam perjalanannya, Probebaya juga tak luput dari kritik. Sejumlah isu yang mencuat antara lain terkait transparansi pengelolaan anggaran, keterbatasan sasaran, hingga potensi elite capture atau penguasaan program oleh kelompok tertentu di tingkat RT.
Yakub menyebut forum diskusi ini justru menjadi ruang untuk membahas persoalan tersebut secara terbuka dan konstruktif.
Beberapa isu yang akan diangkat meliputi kritik terhadap transparansi anggaran, kualitas sumber daya manusia pengelola yang belum merata, indikator keberhasilan yang dinilai terlalu administratif, minimnya evaluasi independen, hingga potensi program dijadikan alat pencitraan politik.
Selain itu, terdapat pula kritik mengenai fokus program yang dinilai masih dominan pada pembangunan infrastruktur skala kecil, sementara dampak ekonomi langsung terhadap warga belum optimal.
“Kalau ada celah, mari kita suarakan untuk diperbaiki. Kalau ada kekurangan, kita kuatkan bersama. Ini forum terbuka, bukan forum penghakiman,” kata Yakub.
Dorongan Penguatan Dampak Ekonomi.
Menanggapi kritik tersebut, Yakub menilai Probebaya memiliki peluang untuk dikembangkan lebih progresif.
Ke depan, program ini dinilai dapat diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat aspek pemberdayaan ekonomi keluarga di tingkat RT.
Beberapa gagasan yang muncul antara lain penguatan skema ekonomi mikro berbasis RT, pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan lokal, serta integrasi dengan program UMKM di tingkat kota.
“Probebaya jangan berhenti di fisik. Ia harus naik kelas menjadi program yang juga memperkuat ekonomi keluarga di tingkat RT,” ujarnya.
Uji Komitmen Figur Potensial.
Diskusi publik ini juga menjadi ajang, untuk menguji komitmen dan pemahaman figur-figur potensial pemimpin Samarinda terhadap Probebaya.
Peserta yang diundang berasal dari berbagai unsur, seperti tokoh masyarakat, akademisi, Pokja 30, perwakilan RT, anggota partai politik, mahasiswa, LSM, hingga insan pers.
Menurut Yakub, keberlanjutan program berbasis masyarakat tidak boleh ditentukan semata oleh kalkulasi elektoral, tetapi harus berpijak pada kebutuhan riil warga.
“Program ini menyentuh dapur warga, jalan gang warga, dan ruang hidup warga. Maka diskusinya harus jujur dan berbasis data,” tuturnya.
“Kalau mau dimodifikasi, harus lebih berdampak. Kalau mau diganti, harus lebih baik,” tegasnya.
Diskusi yang akan digelar dengan format panel interaktif dan sesi tanya jawab tersebut juga ditargetkan menghasilkan catatan kritis, serta rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah ke depan.
Bagi Yakub, Probebaya merupakan cermin bagaimana kebijakan publik diuji di level paling bawah.
Ia menekankan, program yang telah hidup di tengah masyarakat tidak boleh rapuh hanya karena pergantian kekuasaan.
“Kalau kebijakan benar-benar hidup di RT, maka ia tidak boleh rapuh saat pergantian kekuasaan. Samarinda butuh program yang tahan uji, bukan sekadar populer,” tutupnya.
Penulis: Andi Isnar
