DPRD Samarinda Diskominfo Kutim

Ketum DAD Kaltim Apresiasi Penarikan Perkara 391 MK, Ajak Lima Provinsi di Kalimantan Perkuat Persatuan Masyarakat Adat.

DISCLAIMER: Penayangan ulang sebagian atau keseluruhan berita untuk konten akun media sosial komersil harus seizin Redaksi

Loading

H. Viktor Yuan S.H. M.H.,: Kearifan Lokal Masyarakat Adat Harus Dilindungi, Jangan Sampai Dimanfaatkan Korporasi.

SAMARINDA, literasikaltim.com – Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H. Viktor Yuan, SH., MH., menyampaikan apresiasi atas keputusan Bima Sadiropa Sijabat yang menarik diri sebagai pemohon dalam Perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Viktor menilai keputusan tersebut, menjadi langkah positif untuk meredam polemik yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait tradisi berladang masyarakat adat yang selama ini menjadi bagian dari warisan budaya leluhur di Kalimantan.

Apresiasi itu disampaikan Viktor melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Jumat (20/11/2026).

Ia juga mengucapkan terima kasih, kepada sejumlah pihak yang telah berperan menjembatani komunikasi, sehingga persoalan tersebut dapat dibicarakan secara baik.

Salah satu pihak yang mendapat apresiasi adalah Mukhlis Ramlan, Sekretaris DPD I KNPI Kalimantan Timur periode 2010–2013.

Menurut Viktor, Mukhlis telah menghubungkan komunikasi antara dirinya dengan Bima Sadiropa Sijabat, untuk meminta saran dan pandangan menyikapi gejolak yang muncul akibat gugatan tersebut.

“Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bima Sadiropa Sijabat dan kepada saudara saya Mukhlis Ramlan yang telah memfasilitasi komunikasi, dan beliau mengomunikasikan persoalan ini kepada Saya, selaku Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kaltim dan meminta saran serta pendapat, karena ada gejolak yang terjadi di lapangan sebagai dampak dari gugatan tersebut,” ujar Viktor.

Ia menjelaskan, persoalan Perkara 391/PUU-XXIV/2026 tidak semata-mata menyangkut masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara), tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat di seluruh Kalimantan, bahkan dalam konteks nasional.

Menurutnya, tradisi berladang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat adat yang memiliki nilai budaya, aturan, ritual, serta tata cara tersendiri.

Praktik tersebut, diwariskan secara turun-temurun dan memiliki mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan.

Karena itu, Viktor berharap perbedaan pandangan mengenai perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian tradisi masyarakat adat tidak berkembang menjadi pertentangan.

Sebaliknya, perbedaan tersebut, harus menjadi ruang dialog untuk menghasilkan solusi yang dapat mengakomodasi kedua kepentingan.

“Tradisi berladang itu memiliki aturan, ritual, dan teknik tersendiri yang sangat adaptif terhadap lingkungan, dan selisih pandang dan perbedaan pendapat tentu boleh terjadi, tetapi yang Kita harapkan adalah bagaimana perbedaan tersebut dapat mengerucut dan menghadirkan solusi yang baik, sehingga menjaga adat istiadat dan menjaga lingkungan bisa berjalan seiring dan sejalan,” jelasnya.

Soroti Penyalahgunaan Tradisi untuk Kepentingan Korporasi

Lebih lanjut, Viktor mengingatkan adanya potensi pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan tradisi masyarakat adat untuk kepentingan lain, termasuk kepentingan korporasi atau perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Ia menegaskan, aktivitas pembakaran yang dilakukan dalam praktik perladangan tradisional tidak boleh serta-merta disamakan dengan tindakan pembakaran yang dilakukan untuk kepentingan lain.

Menurutnya, perlu ada pemahaman yang utuh mengenai latar belakang, tujuan, serta mekanisme kegiatan tersebut.

Viktor menilai edukasi kepada masyarakat adat maupun aparat penegak hukum, menjadi hal penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami praktik kearifan lokal.

Pembedaan harus dilakukan secara objektif antara aktivitas yang benar-benar bertujuan mempertahankan tradisi dan kelestarian budaya, dengan aktivitas yang diduga memanfaatkan tradisi tersebut untuk kepentingan pihak tertentu.

“Kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat adat dan pihak penegak hukum supaya bisa membedakan mana yang betul-betul berkepentingan menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal, serta mana yang dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi, dan jangan sampai tradisi yang sudah dipelihara sejak dahulu justru dimanfaatkan oleh pihak lain,” tegasnya.

Viktor juga menghormati hak setiap warga negara, untuk menyampaikan pendapat maupun menempuh jalur hukum dalam sistem demokrasi.

Namun, ia mengingatkan agar setiap langkah tetap mempertimbangkan keberadaan masyarakat lokal dan masyarakat adat, yang memiliki tradisi serupa di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap tradisi masyarakat adat, melalui kebijakan dan regulasi daerah, termasuk Peraturan Daerah (Perda), sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perkuat Persaudaraan Masyarakat Adat di Kalimantan

Dalam kesempatan tersebut, Viktor mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif, terutama di tengah perbedaan pandangan mengenai tradisi berladang dan perlindungan lingkungan hidup.

Ia secara khusus mengajak masyarakat adat di Kaltim, Kaltara, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar agar terus memperkuat hubungan persaudaraan.

Baginya, menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan identitas budaya masyarakat adat, bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan.

Keduanya dapat diwujudkan melalui komunikasi, saling menghormati, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama.

Viktor juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat adat, yang telah memperjuangkan dan mempertahankan tradisi positif sebagai bagian dari warisan leluhur.

Ia berharap komunikasi antarpihak terus terbangun, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.

“Harapan Kami, Kita semua harus menjaga kondusivitas masyarakat adat, kondusivitas Kaltim, Kaltara, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar,” harapnya

“Mari terus Kita jaga tali persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ajak Tokoh Pemersatu Adat Budaya di Kaltim ini.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu komunikasi, memfasilitasi pertemuan dan komunikasi dengan saudara Bima Sadiropa, serta masyarakat adat yang terus memperjuangkan dan mempertahankan tradisi positif,” pungkasnya.

Penulis: Andi Isnar

Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0822 2777 3286

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *