![]()
H. Viktor Yuan, S.H., M.H.: Rp209 Miliar Hak Samarinda Harus Diperjuangkan.
SAMARINDA, literasikaltim.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Samarinda, H. Viktor Yuan, S.H., M.H., menyoroti kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH), dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kota Samarinda, yang nilainya mencapai sekitar Rp209 miliar.
Persoalan tersebut, menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda, Kamis (19/11/2026) pukul 14.00 WITA.
Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Samarinda, Wakil Wali Kota Samarinda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, anggota DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda.

Dalam pertemuan itu, Viktor yang juga merupakan Anggota Komisi II DPRD Samarinda menjelaskan, pihaknya mendengarkan pemaparan Wali Kota terkait kondisi anggaran tahun 2027.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah persoalan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kaltim, yang berkaitan langsung dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Viktor, terdapat kekurangan pembayaran sekitar Rp209 miliar yang perlu segera dikomunikasikan dan diklarifikasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
DPRD ingin memperoleh penjelasan secara terbuka, mengenai mekanisme penghitungan hingga munculnya angka kekurangan tersebut.
Ia menilai, Pemerintah Kota perlu mendapatkan kepastian mengenai dasar perhitungan maupun waktu pembayaran dana, yang menjadi hak daerah tersebut.
Sebab, hingga saat ini belum terdapat kejelasan mengenai kapan dana tersebut, akan ditransfer ke kas Pemerintah Kota Samarinda.
“Jadi, yang ingin kita ketahui adalah bagaimana pandangan Pemerintah Provinsi Kaltim, mengenai mekanisme perhitungannya, sehingga bisa muncul kekurangan atau kewajiban pembayaran sebesar Rp209 miliar,” ungkap Viktor.
“Selain itu, belum ada pengakuan maupun kepastian kapan dana tersebut akan ditransfer ke Kota Samarinda,” lanjutnya.
Terkait langkah penyelesaian, Viktor menyebut DPRD Samarinda akan mengedepankan pendekatan persuasif, melalui komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Namun, apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, DPRD tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lanjutan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan tersebut.
Viktor menegaskan, nominal Rp209 miliar bukan angka yang kecil bagi keuangan daerah.
Dana tersebut, dinilai penting karena dapat mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan kepentingan masyarakat Kota Samarinda.
Menurutnya, Pemerintah Daerah bersama DPRD harus memastikan hak keuangan Kota Samarinda, dapat diperjuangkan hingga memperoleh kepastian penyelesaian.
Sebab, dana yang seharusnya diterima daerah tersebut memiliki peran strategis, dalam menunjang pembangunan dan pelayanan publik.
“Target kita jelas, bagaimana dana yang menjadi hak Kota Samarinda ini bisa segera ditransfer, dan Kita mengejar Rp209 miliar, karena itu merupakan hak Samarinda dan hak masyarakat, yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan Kota. Jadi, persoalan ini harus benar-benar diperjuangkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Viktor menyampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Samarinda juga akan mempertimbangkan langkah politik dan hukum, apabila komunikasi serta upaya penyelesaian melalui jalur kelembagaan tidak mendapatkan hasil.
Ia mengatakan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan jajaran Partai Demokrat, baik di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP), untuk membahas kemungkinan langkah lanjutan, termasuk opsi gugatan apabila diperlukan.
“Kalau memang langkah-langkah yang kita tempuh tidak berhasil, dari Fraksi Demokrat Saya akan berkomunikasi dengan DPD maupun DPP, untuk membahas apakah perlu dilakukan gugatan atau langkah lainnya. Yang terpenting, hak Kota Samarinda ini harus diperjuangkan,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar












