![]()
Viktor Yuan: DAD Kaltim Komunikasikan Praktik Berladang Adat ke Gakkum, Cegah Kriminalisasi Masyarakat
SAMARINDA, literasikaltim.com – Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H. Viktor Yuan, S.H., M.H., menegaskan pentingnya membangun komunikasi antara lembaga adat dan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan, terutama menyangkut perlindungan masyarakat adat yang menjalankan tradisi berladang.
Hal tersebut disampaikan Viktor Yuan usai mengikuti Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Samarinda, Kamis (19/11/2026) sore. Ia menjelaskan, sehari sebelumnya DAD Kaltim telah melaksanakan audiensi dengan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan di Samarinda, Rabu (18/11/2026).
Menurut Viktor, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut surat resmi yang sebelumnya disampaikan DAD Kaltim, untuk membuka ruang komunikasi dan koordinasi terkait berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat, khususnya aktivitas pertanian tradisional dengan sistem berladang.

Namun, karena dirinya belum berada di tempat saat pertemuan berlangsung, audiensi tersebut diwakili Sekretaris Umum DAD Kaltim Hendrik Tandoh S.H M.H, bersama sejumlah pengurus dan perwakilan majelis adat, termasuk unsur masyarakat adat Kutai dan Banjar.
Viktor mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya masyarakat yang menjalankan praktik berladang secara turun-temurun, tetapi aktivitas tersebut berpotensi dianggap sebagai tindakan pembakaran lahan secara ilegal.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dikomunikasikan secara terbuka agar terdapat kesamaan pemahaman, antara aparat penegak hukum dan masyarakat adat mengenai karakteristik praktik perladangan tradisional.
Ia menilai, jangan sampai masyarakat yang benar-benar menjalankan tradisi berladang, berdasarkan kebiasaan adat justru berhadapan dengan persoalan hukum, akibat perbedaan pemahaman terhadap aturan kehutanan dan lingkungan.
“Karena itu, yang Kami komunikasikan dengan Gakkum adalah, bagaimana ke depan tidak terjadi hal-hal yang dalam tanda petik merupakan kriminalisasi terhadap masyarakat adat, yang memang menjalankan sistem pertanian berladang secara adat,” ucapnya.
“Tetapi jangan pula praktik tersebut dijadikan modus untuk melakukan pelanggaran, dan inilah pentingnya kita menjelaskan kepada Gakkum seperti apa kategori berladang secara adat, sehingga mereka juga bisa memahami dan membedakannya,” ujar Viktor.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perlindungan terhadap tradisi masyarakat adat, harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai praktik perladangan tradisional, termasuk batasan aktivitas yang diperbolehkan dan tindakan yang masuk kategori pelanggaran.
Viktor juga menyambut baik rencana Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, untuk melakukan kunjungan balasan ke Sekretariat DAD Kaltim.
Menurutnya, kunjungan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memperluas pembahasan, sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara aparat penegak hukum, dan masyarakat adat.
“Kami tentu siap menerima kapan pun pihak Gakkum ingin berkunjung ke Sekretariat DAD Kaltim sebagai balasan atas audiensi yang sudah kami lakukan, dan Saya pikir itu merupakan hal yang baik, karena komunikasi seperti ini perlu terus dibangun agar persoalan masyarakat adat bisa dibicarakan bersama, dan mendapatkan pemahaman yang sama,” jelasnya.
Selain persoalan di Kaltim, Viktor turut menyinggung perkembangan pengujian ketentuan perundang-undangan terkait larangan pembakaran lahan, melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi perhatian publik, termasuk upaya yang dilakukan pihak dari Kalimantan Utara (Kaltara).
Ia melihat persoalan itu, memiliki keterkaitan dengan upaya memperjuangkan kepastian hukum bagi masyarakat, yang menjalankan tradisi berladang.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat yang bersentuhan langsung dengan persoalan tersebut penting, agar aspirasi dan kondisi faktual di lapangan dapat tersampaikan secara utuh.
Viktor menyayangkan, apabila perjuangan pengujian aturan yang berkaitan dengan aktivitas perladangan tidak melibatkan masyarakat adat setempat, sebagai pihak yang memahami praktik dan dampak penerapan aturan tersebut.
Ia menilai, perjuangan perlindungan hak masyarakat adat harus didukung keterangan dan pengalaman langsung dari komunitas, yang menjalankan tradisi berladang, sehingga persoalan yang disampaikan memiliki landasan sosial yang kuat.
“Secara Nasional, persoalan aturan mengenai larangan membakar lahan ini juga sedang menjadi perhatian, melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi, dan apa yang Kami lakukan di Kaltim sebenarnya memiliki keselarasan dengan persoalan yang diperjuangkan masyarakat di Kaltara,” terangnya.
“Karena itu, masyarakat adat harus dilibatkan agar kondisi dan praktik berladang yang sebenarnya bisa dijelaskan secara langsung,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar












