![]()
Basuki Hadimuljono Apresiasi DAD Kaltim, Persoalan Masyarakat Bukit Tengkorak dan OIKN Capai Kesepakatan
IKN, literasikaltim.com– Musyawarah Adat yang digelar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Gedung Kementerian Koordinator (Kemko) 1, Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (14/11/2026), menghasilkan kesepakatan bersama dalam penyelesaian persoalan antara masyarakat Bukit Tengkorak dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Mengusung tema “Pemulihan Ketenteraman dan Keseimbangan Adat”, musyawarah tersebut menjadi ruang penyelesaian melalui mekanisme hukum adat, dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, perdamaian, serta pemulihan hubungan antara masyarakat dan pemerintah.
Hasil keputusan Majelis Hakim Adat yang dibacakan dalam forum tersebut, diterima kedua belah pihak.
Kesepakatan itu selanjutnya menjadi dasar, untuk menindaklanjuti penyelesaian persoalan yang selama ini berkembang di kawasan Bukit Tengkorak.
Ketua Pelaksana Musyawarah Adat, Hendrik Tandoh, SH, MH, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
Ia menjelaskan, pelaksanaan musyawarah berlangsung tertib sejak pembukaan hingga pembacaan putusan Majelis Hakim Adat, yang telah dinantikan masyarakat maupun pihak Otorita IKN.
Menurutnya, penerimaan hasil keputusan oleh kedua belah pihak menjadi bagian penting dari proses penyelesaian persoalan tersebut.
Dengan demikian, kesepakatan yang telah dicapai dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret.

“Puji Tuhan, musyawarah hari ini berjalan lancar, tertib, dan baik. Putusan yang dibacakan Majelis Hakim Adat akhirnya diterima oleh masyarakat Bukit Tengkorak maupun pihak Otorita IKN, dan kesepakatan ini akan ditindaklanjuti bersama oleh kedua belah pihak,” ujar Hendrik.
Ia mengungkapkan, salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah penyelesaian persoalan, melalui musyawarah adat secara kekeluargaan.
Selain itu, masyarakat diharapkan tetap dapat hidup berdampingan dengan Otorita IKN, disertai upaya pemulihan terhadap masyarakat yang terdampak.
Kesepakatan lainnya juga mencakup komitmen, untuk tidak lagi melakukan penggusuran terhadap masyarakat yang berada di kawasan tersebut.
Sebagai bagian dari pemulihan hubungan kedua belah pihak, DAD Kaltim juga merencanakan pelaksanaan ritual adat, yang akan dikemas melalui kegiatan rembuk budaya.
Ritual tersebut, nantinya menjadi momentum untuk memperkuat perdamaian, sekaligus memulihkan hubungan masyarakat dengan pihak Otorita IKN.
Pelaksanaannya direncanakan berlangsung di kawasan IKN sebelum akhir 2026.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, yang selama ini mengikuti dan menantikan keputusan akhir,”
“Hari ini putusan sudah dibacakan Majelis Hakim Adat dan disepakati kedua belah pihak, dan Kami menganggap persoalan di Bukit Tengkorak telah selesai dengan baik, sehingga masyarakat dan Otorita IKN bisa kembali bersama-sama dalam pembangunan IKN,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DAD Kaltim, H. Viktor Yuan, SH, MH, menegaskan bahwa hasil musyawarah adat tersebut merupakan keputusan bersama, yang bersifat final dan mengikat sesuai mekanisme penyelesaian adat yang ditempuh.
Ia menyebutkan, kesepakatan yang diterima para pihak menjadi langkah penting dalam memulihkan ketenteraman, serta menjaga keseimbangan hubungan antara masyarakat adat dan Pemerintah.

Viktor menekankan, penyelesaian ini tidak dimaksudkan untuk menentukan pihak yang menang maupun kalah.
Sebaliknya, seluruh pihak diharapkan dapat membuka lembaran baru dengan membangun hubungan kerja sama, yang lebih baik, khususnya dalam mendukung pembangunan IKN.
“Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Sesuai dengan tema musyawarah, yang kita kedepankan adalah pemulihan ketenteraman dan keseimbangan adat. Ke depan, Kami berharap Pemerintah dan masyarakat dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik,” ungkap Viktor.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa salah satu peluang kerja sama yang dapat dikembangkan adalah, penanaman komoditas yang mampu mendukung kebutuhan pangan dan berbagai kebutuhan IKN.
Selain itu, DAD Kaltim akan menyiapkan program pelaksanaan ritual adat sebagai tindak lanjut hasil musyawarah.
Kegiatan itu, direncanakan berlangsung pada Desember 2026 dan dikemas dalam ruang terbuka, sebagai bagian dari proses pemulihan hubungan kedua belah pihak.
Di sisi lain, Kepala Otorita IKN, Dr. (H.C.) Ir. H. Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D., mengapresiasi peran DAD Kaltim, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), serta para tokoh adat yang telah memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.
Basuki menjelaskan, keputusan yang dihasilkan merupakan puncak dari proses dialog dan pembahasan yang berlangsung lebih dari satu bulan, melalui sedikitnya 15 tahapan pertemuan.

Proses tersebut, melibatkan berbagai pihak, termasuk pembahasan langsung bersama masyarakat di Bukit Tengkorak
Menurutnya, penyelesaian melalui musyawarah membutuhkan proses panjang, karena terdapat beragam kepentingan dan pandangan yang harus dipertemukan.
Namun, melalui komunikasi dan kepemimpinan para tokoh adat, seluruh pihak akhirnya dapat mencapai kesepakatan.
Atas nama Otorita IKN, Basuki juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi pada 20 September 2026.
Ia menegaskan pentingnya membangun hubungan yang dilandasi sikap saling menghormati, terbuka terhadap masukan, serta tidak saling menyalahkan.
Ia mengingatkan bahwa, Pemerintah dan masyarakat harus berjalan bersama dalam pembangunan IKN.
Perbedaan pandangan semestinya menjadi ruang untuk saling mengingatkan dan memperbaiki keadaan, bukan justru memperlebar jarak antar pihak.
Basuki menyampaikan bahwa, Otorita IKN menerima hasil musyawarah tersebut dan mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi, dalam proses penyelesaian persoalan masyarakat Bukit Tengkorak.
“Alhamdulillah, semua bisa disepakati. Saya mengucapkan terima kasih kepada para tokoh adat dan seluruh pihak yang telah membantu, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah,” pungkasnya.
Musyawarah Adat ini, turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol. Rustam Mansur, S.I.K., M.M., serta sejumlah unsur Forkopimda Kaltim.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono hadir didampingi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Dr. Drs. H. Alimuddin, M.Si., serta Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol. Edgar Diponegoro, S.I.K., M.H., bersama jajaran Otorita IKN.

Sejumlah perwakilan lembaga adat dan kekerabatan masyarakat adat Kaltim juga menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Paolo Salatan dari Lembaga Isen Mulang, Awang Irwan Setiawan dari Lembaga Kerabat Kesultanan Kutai, Frans Jiu Luay dari Lembaga Adat Modang, Damianus Apon dari Lembaga Adat Sempekat Tunjung Benuaq (STB), Esrom Palan dari Lembaga Adat Kenyah, Martinus Nyuk dari Lembaga Adat Bahau, Suhard dari Lembaga Adat Bentian, Markus Laden dari Lembaga Adat Aoheng, Gusti Adhi Ramani dari Lembaga Adat Banjar, serta Jonnie Eka Saputra dari DAD Kaltim.
Melalui kesepakatan tersebut, DAD Kaltim berharap penyelesaian persoalan Bukit Tengkorak dapat menjadi momentum memperkuat hubungan masyarakat adat dengan Pemerintah, sekaligus membangun kebersamaan dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Penulis: Andi Isnar












