SAMARINDA, literasikaltim.com – Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun, menegaskan pentingnya independensi pers dalam mengawal jalannya pemerintahan dan menjaga kualitas demokrasi.
Ia meminta perusahaan pers tidak hanya menjadi sarana publikasi kegiatan Pemerintah, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyampaikan fakta, kritik, serta berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Andi Harun saat menjamu peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Perusahaan Pers (SPS) dalam acara Welcome Dinner bersama Wali Kota Samarinda, yang juga salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) SPS ke-80 di Anjungan Karangmumus, Balai Kota Samarinda, Kamis (5/11/2026) malam.
Jamuan ini dihadiri Ketua Umum SPS Indonesia, Januar Primadi Ruswita, bersama jajaran pengurus dan insan pers dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Andi Harun menyampaikan bahwa Pemerintah membutuhkan pers yang mampu memberikan informasi secara objektif, termasuk mengungkap persoalan yang mungkin tidak terpantau melalui mekanisme birokrasi.
Menurutnya, masukan dari wartawan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kepala Daerah, dalam memperbaiki kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa, seorang pemimpin tidak boleh merasa menjadi satu-satunya sumber kebenaran.
Keterbukaan terhadap berbagai informasi dan pandangan dari luar pemerintahan justru diperlukan, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih baik.
“Sebagai Kepala Daerah itu harus memperbanyak sharing dan tidak boleh menjadi agen tunggal dari kebenaran. Karena situasi terus berubah, apalagi di tengah tuntutan perbaikan dan peningkatan tata kelola,” ujar Andi Harun.
Ia mengakui, informasi yang disampaikan melalui jalur birokrasi tidak selalu menggambarkan kondisi secara menyeluruh.
Bahkan, sejumlah persoalan di lapangan justru dapat diketahui Pemerintah, melalui pemberitaan dan penelusuran yang dilakukan wartawan.
Karena itu, Andi Harun mengapresiasi kontribusi insan pers yang selama ini turut memberikan informasi dari berbagai sudut pandang.
Ia menilai, pemberitaan mengenai persoalan infrastruktur maupun pelayanan publik dapat menjadi pintu masuk bagi Pemerintah, untuk melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut.
“Saya bersyukur dibantu oleh banyak teman-teman wartawan. Dengan begitu Saya bisa melihat sisi lain yang tidak saya lihat. Kadang-kadang teman-teman wartawan justru bisa membongkar sesuatu yang tidak Saya lihat secara formal sehari-hari,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia mempersilakan wartawan melakukan pengecekan terhadap setiap pernyataan dan kebijakan yang disampaikan Pemerintah.
Bahkan, ia meminta agar informasi mengenai pejabat yang diduga menutup-nutupi data, disampaikan langsung kepadanya.
Menurutnya, keterbukaan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Kepercayaan publik tidak cukup diperoleh melalui pernyataan atau komunikasi formal, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaannya.
“Kalau saya bilang ada, memang ada. Kalau tidak ada, ayo kita sama-sama pahami keadaan ini. Saya juga sampaikan kepada teman-teman wartawan, ucapan saya ini silakan dicek. Kalau ada pejabat yang menutupi data, beritahu saya,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Andi Harun juga menyinggung pentingnya keteladanan pemimpin dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menilai, seorang kepala daerah harus terlebih dahulu memberikan contoh, sebelum meminta jajarannya menjalankan penghematan.
Salah satu bentuknya adalah pengendalian belanja konsumsi rapat dan perjalanan dinas.
Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak akan berjalan maksimal apabila pimpinan tidak menunjukkan perilaku yang sejalan dengan instruksi yang diberikan.
“Kalau Saya tidak memberikan contoh, anak buah Saya di belakang akan bilang, Wali Kota menyuruh Kita berhemat, tetapi wali kotanya sendiri bolak-balik Jakarta. Saya akan gagal menjadi teladan bagi mereka,” tuturnya.
Selain itu, Andi Harun berharap insan pers terus menjaga profesionalisme dan independensi, dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Ia menilai keberadaan media sangat diperlukan, untuk mengawal kebijakan publik, termasuk mendorong terciptanya iklim politik yang lebih sehat dan peningkatan kualitas rekrutmen politik.
Menurutnya, pers merupakan salah satu kekuatan demokrasi yang memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi, sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap mendapatkan perhatian.
“Politik Kita harapkan semakin sehat, kualitas rekrutmen politik juga semakin membaik. Saya kira pers adalah salah satu kekuatan demokrasi yang terus kita harapkan berkontribusi solid,” pungkasnya.
