Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum evaluasi pembangunan di Bumi Etam, dari cita-cita pemerataan lewat IKN hingga persoalan lingkungan, PHK tambang, dan ketimpangan pendidikan yang masih membayangi.
Opini | Oleh: Andi Isnar
SAMARINDA, literasikaltim.com – Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
Momentum ini bukan sekadar ritual tahunan, untuk mengenang peristiwa kelam tahun 1965, melainkan sebuah alarm ideologis.
Peringatan ini menegaskan bahwa, Pancasila bukan dogma mati, melainkan tameng hidup yang teruji tangguh menghadapi berbagai guncangan sejarah yang ingin merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di era modern, ujian terhadap “Kesaktian” Pancasila tidak lagi berwujud pemberontakan fisik.
Ujian itu kini menjelma menjadi tantangan globalisasi, polarisasi digital, dan ujian nyata pemerataan keadilan sosial.
Jika Kita menarik garis relevansi ke peta geopolitik nasional saat ini, mata seluruh bangsa tertuju pada satu titik koordinat: Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Kaltim: Episentrum Baru Keadilan Sosial.
Kaltim kini memikul mandat sejarah yang luar biasa berat sekaligus mulia, dengan melalui pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke wilayah Sepaku, Kaltim menjadi aktor utama dalam perwujudan Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Selama puluhan tahun, pembangunan Indonesia terjebak dalam narasi “Jawa-sentris”.
Kaltim, yang selama ini dikenal sebagai lumbung energi nasional, kini bertransformasi menjadi simbol Indonesia-sentris.
Pemindahan Pusat Pemerintahan ke tanah Borneo adalah langkah nyata, untuk memutus ketimpangan ekonomi dan meratakan kue pembangunan, ke wilayah timur Indonesia.
Harmoni dalam Keberagaman di Bumi Etam.
Kesaktian Pancasila juga tecermin jelas dari dinamika sosial masyarakat Kaltim. Sebagai Provinsi penerima arus migrasi yang tinggi, Bumi Etam dihuni oleh perpaduan multietnis yang sangat kaya, mulai dari suku asli Dayak, Kutai, dan Paser, hingga suku pendatang seperti Jawa, Bugis, Banjar, dan Madura.
Menjelang operasional penuh IKN dan masifnya pembangunan infrastruktur, Kaltim sukses menjaga stabilitas sosial tanpa gejolak horizontal yang berarti.
Ini adalah bukti konkret bahwa Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, telah mengakar menjadi kearifan lokal (local wisdom) masyarakat Kalimantan Timur.
Toleransi di Provinsi ini, menjadi modal sosial yang memastikan pembangunan fisik IKN berjalan beriringan dengan kedamaian spiritual warganya.
Ironi Lingkungan, Badai PHK Tambang, dan PR Pendidikan.
Namun, membumikan Pancasila di Kaltim hari ini tidak boleh hanya berhenti pada retorika megah IKN.
Kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan pahit di tingkat tapak yang justru kerap mencederai esensi Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima.
Pertama, di sektor lingkungan, Bumi Etam masih terus dihadapkan pada rapor merah kerusakan ekologis.
Dari catatan kritis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), puluhan nyawa anak-anak telah melayang akibat kelalaian lubang bekas galian batu bara, yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi.
Membiarkan korporasi mengeruk isi bumi, tanpa memulihkan hak alam dan keselamatan warga, adalah bentuk nyata pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Kedua, di sektor ketenagakerjaan, Kaltim tengah menghadapi badai transisi ekonomi yang memprihatinkan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat ada lebih dari 40 ribu pekerja sektor tambang yang kehilangan pekerjaan akibat lesunya pasar, dan perubahan struktur kerja.
Di tengah gegap gempita proyek IKN, puluhan ribu warga lokal terancam menjadi penonton akibat gelombang PHK ini.
Pemerintah Daerah dituntut hadir nyata, bukan sekadar seremonial, untuk menciptakan jaring pengaman sosial dan mempercepat hilirisasi industri, agar tenaga kerja lokal terserap kembali.
Ketiga, urusan pendidikan di Kaltim masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang menumpuk.
Ketimpangan akses pendidikan antara kawasan perkotaan/IKN dengan wilayah pesisir, pedalaman, dan perbatasan masih menganga lebar.
Penurunan literasi di kalangan pelajar Kaltim akibat gempuran budaya digital instan, juga menjadi alarm keras bagi masa depan daerah.
Bagaimana mungkin kesaktian Pancasila bisa dirasakan seutuhnya, jika anak-anak di pelosok Kaltim masih kesulitan mengakses sekolah yang layak?
Penutup: Pancasila yang Membumi.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum bagi masyarakat, dan pemangku kebijakan di Kaltim, untuk melakukan evaluasi total secara jujur.
Kaltim bukan lagi sekadar daerah penghasil komoditas mentah di pinggiran narasi nasional, dan Kaltim adalah penentu arah masa depan Indonesia.
Membumikan Pancasila di Kaltim, berarti memastikan tidak ada lagi nyawa anak yang hilang di lubang tambang, memastikan pekerja korban PHK mendapatkan alternatif penghidupan yang layak, meningkatkan literasi generasi muda, serta meratakan fasilitas pendidikan dari kota hingga ke ujung pedalaman.
Dari Bumi Etam, mari Kita buktikan kepada dunia bahwa Pancasila bukan sekadar pajangan dinding, melainkan kompas moral yang menghidupkan keadilan nyata bagi seluruh rakyatnya. (*)
