SAMARINDA, literasikaltim.com — Tekanan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki fase baru.
Puluhan organisasi masyarakat yang tergabung dalam aliansi lintas elemen, memastikan akan menggelar demonstrasi besar pada 21 April 2026, dengan agenda utama menuntut penghentian dugaan praktik nepotisme hingga mendorong pencopotan Gubernur Kaltim.
Aksi akan dipusatkan di dua lokasi strategis, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Massa menilai DPRD Kaltim memiliki peran krusial, dalam merespons tuntutan tersebut melalui mekanisme politik yang tersedia.
Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menyebut konsolidasi terus dilakukan menjelang hari aksi. Sejumlah posko telah didirikan sebagai pusat koordinasi gerakan, sekaligus titik mobilisasi massa.
“Persiapan sudah berjalan. Kami membuka posko dan terus menggalang kekuatan karena ini adalah perjuangan masyarakat,” kata Erly, saat di wawancarai awak media di Sekretariat Jalan S.Parman, Sabtu (11/4/2026) sore.
Menurutnya, aksi ini dilatarbelakangi oleh akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang dinilai tidak mencerminkan kepentingan publik.
Ia menilai, sejumlah keputusan pemerintah justru memicu polemik di tengah masyarakat.
Isu utama yang diangkat dalam demonstrasi, adalah dugaan praktik nepotisme dan dinasti kekuasaan.
Aliansi menilai kondisi tersebut, berpotensi merusak tata kelola Pemerintahan dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
“Yang Kami suarakan adalah penghentian nepotisme. Karena itu akar dari berbagai persoalan, termasuk potensi korupsi,” ujarnya.
Data sementara yang dihimpun panitia menunjukkan sedikitnya 4.075 orang telah terdaftar sebagai peserta aksi.
Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat, hingga komunitas pengemudi ojek online.
Keterlibatan kelompok ojol menjadi salah satu perhatian dalam rencana aksi ini. Aliansi Mitra Kaltim Bersatu yang mewadahi para pengemudi menilai kondisi ekonomi saat ini turut berdampak pada sektor informal, termasuk menurunnya pendapatan akibat melemahnya daya beli masyarakat.
Lukman selaku koordinator Aliansi tersebut menyebut, kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak berpihak memperparah kondisi di lapangan. Ia juga menyoroti dugaan nepotisme sebagai persoalan mendasar.
“Kami merasakan langsung dampaknya. Ketika kebijakan tidak berpihak dan ada praktik nepotisme, itu akan merugikan masyarakat luas, termasuk kami di lapangan,” ujarnya.
Seiring dengan rencana mobilisasi besar, potensi terganggunya layanan transportasi daring juga mencuat.
Hal ini sejalan dengan ajakan kepada para pengemudi untuk ikut serta dalam aksi. Namun, keputusan akhir tetap diserahkan kepada masing-masing individu.
Di luar aksi jalanan, aliansi juga menempuh jalur formal dengan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia.
Mereka meminta, agar Pemerintah Pusat dan aparat penegak hukum turun tangan menindaklanjuti dugaan pelanggaran, yang mereka angkat.
Aliansi menegaskan bahwa, gerakan ini tidak terkait dengan kontestasi politik sebelumnya.
Mereka memastikan tidak ada kepentingan kelompok, atau kubu tertentu di balik aksi tersebut.
“Ini bukan soal Pilkada. Itu sudah selesai. Ini murni gerakan masyarakat yang merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah,” kata Erly.
Dengan jumlah massa yang terus bertambah dan dukungan dari puluhan organisasi, aksi 21 April diperkirakan akan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kaltim dalam beberapa waktu terakhir.
Aliansi pun berharap, DPRD Kaltim dan Pemerintah Daerah tidak mengabaikan tuntutan yang disampaikan.
Mereka menegaskan, aksi ini merupakan bentuk tekanan publik agar terjadi perubahan dalam tata kelola pemerintahan di daerah.
“Kalau tidak ada respons, Kami akan terus bergerak. Ini suara masyarakat yang ingin perubahan nyata,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar
