Decky Samuel Sebut Aksi Demo Tidak By Data Dan Terkesan Provokasi.
SAMARINDA, literasikaltim.com – Belum lama ini, telah terjadi aksi demo untuk melengserkan Pj. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kaltim Madani, dan Forum Silahturahmi Tokoh Masyarakat Kalimantan Timur (FSTMKT) yang di gelar pada hari Jum’at (22/3/2024) lalu.
Hal ini menuai kritikan tajam dari beberapa organisais masyarakat yakni DPW Laskar Adat Dayak Nasional Kalimantan Timur (LADN-Kaltim), Forum Dayak Bersatu, Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim, serta Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar.
Saat di temui awak media, Ketua Umum Forum Dayak Bersatu Decky Samuel, didampingi oleh Ketua DPW LADN-Kaltim (Thomas Ngau), Sekjen DAD Kaltim (Martinus) dan Ketua Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar (Gusti Addy Rachmany), dan menyatakan hal tersebnut tidak sesuai fakta.
“Mereka ini, membuat sikap yang salah dan tidak sesuai dengan fakta,” tegas Decky Samuel yang mengawali wawancara, Sabtu (23/3/2024).
“Ambil contoh yakni adanya isu yang menekankan bahwa Pj. Gubernur Akmal Malik telah membuat keputusan yang salah menurut mereka, yakni mengurangi nilai untuk beasiswa yang semula 500 miliar dan di turunkan menjadi 200 miliar, padahal faktanya hal tersebut telah di lakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim di masa Isra-Hadi menjabat,” terangnya.
“Seharusnya mereka ini, lebih melek data, jangan terprovokasi dengan suatu kepentingan saja, jelas ini tidak logis, dan bisa di cek rekam jejak digital,” ucapnya.
Kemudian, lanjutnya (red, Decky Samuel) terkait dengan penggusuran lahan di Ibu Kota Negara (IKN) tepatnya di Desa Pamaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kembali ia menjelaskan bahwa, di yakini Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik telah berkoordinasi dengan pihak otorita IKN tersebut.
“Namun, keterbatasan Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, maka tidak bisa di elakkan lagi, dan sudah sesuai aturan yang berlaku, bahwasanya yang berwenang itu Pemerintah Pusat,” imbuhnya.
Senada dengan Decky Samuel, Sekjen DAD Kaltim Martinus menegaskan pula bahwa hal tersebut, seharusnya tidak di lakukan dengan menurunkan aksi demo, dan kalau pun menggelar, wajib by data dulu, agar tidak terkesan politik.
“Saya mau tahu, dimana letak kesalahan Pj. Gubernur Kaltim saat ini, dan jika ada tunjukkan aturannya mana,” ujarnya.
“Jangan memainkan opini yang tidak sesuai dengan data, dan barusan sudah di jelaskan bahwa terkait anggaran beasiswa itu sudah di ketuk oleh DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dari permintaan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim saat itu, yakni pada bulan September 2023, sedangkan Akmal Malik menjabat di bulan Oktober,” bebernya.
“Jadi sudah jelas, anggaran beasiswa tersebut bukan wewenangnya di saat pengesahan anggaran yang di maksud tadi,” ucap Sekjen DAD Kaltim ini.
Adalagi, sambung Martinus, bahwa terdapat kegiatan mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, dan menurut Kami serta di perkuat dengan aturan Pemerintah yang ada, bahwa hal tersebut sah secara hukum.
“Dan, hal tersebut, sudah tertuang di dalam Pemendagri Nomor 4 Tahun 2023 pasal 15, mutasi itu bisa dilakukan dengan persetujuan Mendagri, bukan yang di sebutkan oleh mereka, bahwasanya Non Job, akan tetapi di rolling dan biasa terjadi dalam sistem Pemerintahan dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
“Setelah, Kami lihat dengar, dan kaji, kami merasa ini terkesan mengadu domba, sehingga anggapan masyarakat bahwa Pj. Gubernur Kaltim mudah mengubah aturan dan sistem yang ada, padahal semua itu berjalan sebagaimana mestinya,” kata Martinus.
“Berpendapat boleh, namun lagi-lagi harus sesuai data yang ada, jangan menambahkan, jangan membuat wilayah Kaltim tidak kondusif, akibat aksi yang tidak mendasar,” ungkapnya.
“Kita semua mengharapkan, Kaltim ini tetap kondusif, jangan kepentingan ego melebihi kepentingan masyarakat yang di utamakan, sehingga timbul polemik yang meresahkan warga Kaltim,” tuturnya.
“Mari Kita bersama membangun wilayah Kaltim ini lebih baik lagi, dan tetap kondusif, serta bersama mengawal pembangunan IKN demi kemajuan dan kesejahteran bangsa Indonesia,” pungkasnya. (AI)
