SAMARINDA, literasikaltim.com – Isu sensitif mengenai penghentian anggaran kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan media massa lokal kini menjadi perbincangan hangat.
Kebijakan yang santer disebut sebagai buntut insiden penghadangan wartawan oleh ajudan pribadi (aspri) Gubernur Kaltim berinisial S ini, memicu kekhawatiran serius di kalangan jurnalis.
Sebelumnya, insiden penghadangan kerja jurnalistik oleh aspri S sempat viral dan menjadi sorotan nasional.
Kini, dampak insiden tersebut diduga merembet ke ranah kebijakan anggaran, mengancam kelangsungan hidup media, khususnya di Kalimantan Timur (Kaltim).
Padahal, selama ini media massa lokal telah berperan vital dalam menyebarluaskan informasi pembangunan daerah, termasuk promosi proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pentingnya kemitraan ini bahkan pernah ditekankan oleh Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud, yang secara tegas menyatakan media sebagai pilar penting demokrasi dan sosialisasi kebijakan Pemerintah.
Namun, sinyal penghentian anggaran ini menuai keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, terutama kalangan jurnalis lokal.
Koordinator Jurnalis Milenial Samarinda, Herdiansyah, mengungkapkan kekhawatirannya jika langkah tersebut benar-benar direalisasikan.
“Mayoritas media sangat bergantung pada kerja sama dengan Pemerintah, dan jika ini dihentikan, otomatis kinerja media di Kaltim akan sangat terpengaruh,” ujar Herdiansyah, Jum’at (25/7/2025).
Herdiansyah menambahkan, meski media besar mungkin masih memiliki daya tahan finansial, kondisi akan sangat berbeda bagi media-media lokal yang masih dalam tahap pengembangan.
Banyak dari media ini justru menjadi lokomotif penciptaan lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda di sektor digitalisasi dan teknologi informasi.
“Jika anggaran media dipangkas, ini sama saja Pemerintah secara tidak langsung akan meningkatkan angka pengangguran di Kaltim, khususnya di kalangan anak muda dan milenial,” tegasnya.
Isu ini menjadi refleksi penting tentang urgensi membangun relasi yang kolaboratif, dan saling menghargai antara pemerintah dan media.
Peran media tidak hanya sebatas penyampai informasi, melainkan juga sebagai elemen pengawas roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang krusial.
Kelanjutan hubungan baik ini diharapkan tetap terjaga, demi keberlangsungan informasi publik dan stabilitas ekonomi media lokal.
REDAKSI
