H. Andi Saharuddin SH MH: Kritik Boleh, Tapi Harus Berdasarkan Data.
SAMARINDA, literasikaltim.com – Beredarnya video wawancara di Kompas TV Tenggarong yang menampilkan pernyataan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menuai tanggapan dari berbagai pihak.
Dalam video tersebut disebutkan bahwa masih terdapat 108 desa di Kaltim yang belum menikmati aliran listrik.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Gerakan Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur, H. Andi Saharuddin, SH, MH, angkat bicara dan menyampaikan klarifikasi, agar informasi yang beredar di masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Menurut Andi Saharuddin, pernyataan yang menyebut masih terdapat ratusan Desa di Kaltim belum menikmati listrik perlu diluruskan, karena tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan data terbaru pemerintah daerah.
“Pernyataan yang disampaikan tersebut sangat tidak tepat jika disampaikan tanpa melihat perkembangan data terbaru.
“Kalau disebutkan seolah-olah ratusan desa di Kaltim belum berlistrik, itu bisa menyesatkan opini publik,” tegas Andi Saharuddin dalam keterangannya kepada media, melalui pesan WhatsApp ke media ini, Rabu (4/3/1016) malam.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sama dengan PLN, program elektrifikasi desa terus berjalan dan menunjukkan progres yang signifikan dari tahun ke tahun.
Andi Saharuddin menyebutkan, sebelumnya terdapat sekitar 110 desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik, namun jumlah tersebut terus berkurang seiring pembangunan jaringan listrik Desa yang dilakukan Pemerintah bersama PLN.
“Data yang Kami peroleh dari Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan bahwa, sebelumnya memang ada sekitar 110 desa yang belum teraliri listrik, namun saat ini jumlah tersebut terus menurun, dan tinggal sekitar 72 Desa yang masih dalam proses penyelesaian, sementara sisanya sudah dalam tahap pembangunan jaringan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa upaya Pemerintah daerah bersama PLN dalam menghadirkan listrik hingga ke desa-desa terpencil, merupakan program bertahap yang membutuhkan waktu dan dukungan berbagai pihak.
Sejumlah laporan media juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim bersama PLN tengah menjalankan program percepatan elektrifikasi Desa, termasuk pembangunan jaringan listrik maupun pembangkit tenaga surya di wilayah terpencil.
Berdasarkan data Pemerintah Daerah, dari 1.038 desa di Kaltim, sebagian besar sudah menikmati akses listrik, sementara sisanya masih dalam proses penyambungan jaringan, karena kendala geografis dan akses transportasi.
Selain itu, Pemerintah juga menargetkan seluruh Desa di Kaltim dapat menikmati listrik secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan PLN.
Menurut H. Andi Saharuddin, kondisi geografis Kaltim yang memiliki wilayah pedalaman dan daerah terpencil, menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan jaringan listrik.
Namun Pemerintah tetap berkomitmen, untuk menuntaskan program listrik Desa tersebut.
“Perlu dipahami bahwa Kaltim memiliki wilayah yang sangat luas, termasuk daerah pedalaman seperti Mahakam Ulu dan wilayah perbatasan yang aksesnya sangat sulit. Karena itu pembangunan listrik tidak bisa sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap,” terangnya.
Ia pun mengajak semua pihak, termasuk para wakil rakyat, untuk menyampaikan informasi secara objektif dan berdasarkan data yang valid, agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.
“Kami berharap semua pihak, khususnya pejabat publik, menyampaikan informasi dengan data yang akurat,” katanya.
“Kritik tentu boleh, tetapi harus berdasarkan fakta sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Gerakan Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur juga menyatakan dukungannya terhadap program Pemerintah dan PLN, dalam menuntaskan elektrifikasi Desa, agar seluruh masyarakat di provinsi tersebut dapat menikmati akses listrik secara merata.
Penulis: Andi Isnar
