SANGATTA, literasikaltim.com — Jumlah pejabat fungsional di Kutai Timur terus meningkat seiring kebijakan reformasi birokrasi nasional yang mendorong perampingan jabatan struktural.
Untuk itu, BKPSDM Kutai Timur memperkuat program diklat dan sertifikasi teknis bagi pejabat fungsional agar mampu menjalankan tugas sesuai standar profesional.
Kepala BKPSDM Kutai Timur, Misliansyah, menjelaskan bahwa pejabat fungsional merupakan tulang punggung birokrasi modern.
Mereka bertanggung jawab langsung terhadap output teknis pemerintah daerah, mulai dari kesehatan, pendidikan, perizinan, tata ruang, pengawasan hingga pengelolaan keuangan.
“Pejabat fungsional harus memiliki kompetensi yang kuat, dan karena mereka memegang tugas teknis yang langsung bersentuhan dengan layanan publik,” ujarnya.
BKPSDM menyiapkan serangkaian pelatihan berbasis kebutuhan, termasuk diklat penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, perencanaan SDM, pelayanan publik, pengelolaan data, hingga pelatihan teknis sesuai rumpun jabatan masing-masing.
Selain diklat, BKPSDM bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi untuk memastikan pejabat fungsional memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional.
Sertifikasi ini penting, untuk kenaikan jenjang jabatan maupun pembuktian kemampuan profesional.
Menurut Misliansyah, tantangan terbesar pejabat fungsional adalah adaptasi terhadap perubahan regulasi dan teknologi.
Karena itu, BKPSDM memastikan pelatihan dilakukan secara berkala dan tidak hanya bersifat formalitas.
“Kami ingin pelatihan benar-benar memberikan dampak, bukan sekadar memenuhi syarat administrasi,” tegasnya.
Misliansyah menegaskan komitmennya, untuk terus meningkatkan kapasitas pejabat fungsional di Kutai Timur.
“Kami ingin setiap pejabat fungsional menjadi ahli di bidangnya dan mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv-Diskominfo Kutim/AI)
