Budi: Dua Kontraktor, Satu Lokasi, Proyek Rp4,3 Miliar, Kualitas Buruk dan Tak Selesai Tepat Waktu, Diduga Akali APBD.

TENGGARONG, literasikaltim.com – Proyek penataan landscape dan rehabilitasi lantai 4 Gedung Bappedda Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menuai sorotan. Ketua LSM Cakra Wilayah Kalimantan Timur, Budi Untoro, mengungkap adanya dugaan kuat praktik mark up anggaran dan penyalahgunaan dana APBD 2024 dalam pelaksanaan proyek yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Kukar bidang Cipta Karya.

Proyek ini terbagi dalam dua tahap dengan lokasi dan objek pekerjaan yang sama. Tahap pertama digarap PT Nurfita Karya Mandiri dengan pengawasan dari CV Karya Johar Konsultan, dengan anggaran Rp.3,337 miliar, nomor kontrak P.484/DPU/CK/600.1.15.4/6/2024, dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.

Sementara tahap kedua dilanjutkan oleh PT Andalan Konstruksi Bersama dan diawasi CV Avsam Konsultan. Anggaran pada tahap kedua mencapai Rp1,036 miliar, nomor kontrak P.1098/DPU/CK/600.1.15.4/10/2025, namun dalam papan nama proyek tertera angka Rp1,2 miliar, yang menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebabkan kesalahan cetak, dan waktu pelaksanaan 45 hari kalender.

“Pekerjaan ini jelas-jelas patut dipertanyakan, karena dari segi progres, semestinya selesai Oktober 2024, tapi kenyataannya masih belum rampung sampai sekarang,” ujar Budi kepada media, Rabu (23/4/2025).

Menurut Budi, proyek tersebut awalnya direncanakan selesai dalam 120 hari kalender.

Namun karena tidak tuntas, proyek berlanjut dalam tahap kedua yang didanai melalui APBD Perubahan 2024 dengan durasi 45 hari kerja.

Ia menyebut bahwa pembahasan APBD Perubahan dimulai sejak Juni hingga Agustus, namun proyek kembali dilelang pada Oktober, yang menunjukkan adanya indikasi penyusunan ulang usulan baru untuk pekerjaan yang sama.

“Pekerjaannya plafon, dinding penyekat, hingga instalasi listrik minor, dan anehnya, objek dan lokasi tetap, hanya judul proyek yang diganti,” bebernya.

“Ini mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk membobol anggaran daerah dengan memecah proyek,” terangnya.

LSM Cakra Kaltim juga menyoroti kualitas pengerjaan yang buruk. Budi menyebutkan, pengecatan terkesan belang-belang dan tidak rapi, beberapa area bahkan belum tersentuh pengerjaan, termasuk bagian belakang yang menuju toilet.

Ia juga menyoroti kemungkinan proyek sudah dicairkan 100 persen meskipun hasilnya belum diserahterimakan secara final.

“Kalau sudah cair penuh, ini jelas menyalahi prosedur. Harusnya dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari nilai kontrak per hari, tapi sampai sekarang belum ada tindakan dari Inspektorat,” tegasnya.

Budi mendesak agar aparat penegak hukum segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan ini.

Ia juga mengungkapkan bahwa Inspektorat Kukar pun dikabarkan kecewa atas kualitas dan pelaksanaan proyek tersebut.

“Kami sangat menyayangkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Masalah ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut uang rakyat,” tutupnya.

Hingga berita ini dirilis, pihak Dinas PU Kukar dan pelaksana proyek belum memberikan tanggapan resmi.

Sementara itu, dokumen proyek tercatat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kukar, memperlihatkan kesamaan pekerjaan dalam dua tahap anggaran yang berbeda.

Penulis: Tim Redaksi

TENGGARONG, literasikaltim.com – Sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) (Perseroda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Salah satu kegiatan utama tahun ini adalah gelaran sunatan massal yang digelar di Kantor PT MGRM, Jalan Lais, Kecamatan Tenggarong, pada Minggu (13/4/2025).

Direktur Utama PT MGRM, Efri Novianto, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda tahunan, yang baru dirancang secara terstruktur tahun ini.

“Pelaksanaan program melibatkan tim CSR independen yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat, seperti akademisi, jurnalis, perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar, hingga tokoh masyarakat,” ucap Efri saat ditemui usai kegiatan sunatan massal tersebut.

“Kami di MGRM hanya memfasilitasi. Anggaran sudah disiapkan, dan pelaksanaan kegiatan Kami serahkan kepada tim CSR yang telah dibentuk sejak September 2024,” ujarnya.

“Dan, mereka merancang program sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk kegiatan sunatan massal ini,” ujarnya.

Sunatan massal ini tercatat diikuti oleh 81 anak dari 96 pendaftar yang berasal dari berbagai wilayah di Kukar.

Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemberian bingkisan berupa sarung, songkok, dan snack bagi para peserta.

Proses khitan dilakukan oleh tim medis dari Persatuan Emergency Bebas Kulup (PEBK), yang memang sudah berpengalaman di bidangnya.

Resmikan Foodcourt dan Beri Bantuan Imam Masjid

Di hari yang sama, PT MGRM juga meresmikan foodcourt Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) sebagai bagian dari program CSR di bidang sosial.

Bangunan yang terdiri dari 9 unit kantin ini dibangun dengan dana sebesar Rp999.125.000, dan merupakan permintaan langsung dari pihak kampus.

Bantuan tersebut diharapkan mampu mendukung aktivitas kewirausahaan mahasiswa dan mendongkrak perekonomian kampus.

Selain itu, bantuan sembako secara simbolis juga disalurkan kepada tiga perwakilan imam masjid dan marbot dari target total 57 orang se-Kukar.

Program ini, ditujukan untuk meringankan beban mereka yang selama ini berkontribusi menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan di lingkungan masing-masing.

Bidang Ekonomi dan Lingkungan Jadi Perhatian

Tak hanya di bidang sosial, program CSR PT MGRM juga mencakup bidang ekonomi dan lingkungan. Untuk ekonomi, perusahaan memberikan subsidi sebesar Rp5.000 per tabung untuk gas elpiji 3 kg kepada masyarakat Kukar.

Di bulan Ramadan, mereka juga menyalurkan bantuan pangan berupa minyak goreng bersubsidi, yang dijual jauh di bawah harga pasar—yakni Rp15.000 dari harga pasar Rp25.000.

Sementara itu, di sektor lingkungan, PT MGRM telah menyusun rencana pembangunan sumur bor air bersih di Desa Bendang Raya, yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada April 2025.

Proyek ini, telah mendapatkan persetujuan dan akan menjadi solusi jangka panjang atas kebutuhan air bersih masyarakat desa tersebut.

80 Persen Anggaran Sudah Terealisasi

Martain, Ketua Tim CSR TJSL PT MGRM, menyampaikan bahwa program CSR tahun ini memiliki total anggaran sebesar Rp1,5 miliar.

“Hingga pertengahan April, sekitar 80 persen dari anggaran tersebut telah tersalurkan ke berbagai program, dengan alokasi terbesar digunakan untuk pembangunan foodcourt Unikarta,” tuturnya.

“Semua kegiatan ini, bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan menjadi bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial sekitar,” kata Ketua Tim CSR PJSL,” ungkapnya.

“Dan, Kami juga berencana untuk memperluas cakupan kegiatan ke seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Kukar, termasuk Kecamatan Anggana yang masuk dalam wilayah ring 1,” jelas Martain.

Kegiatan CSR PT MGRM mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan dilakukan secara transparan.

Dengan pola kolaboratif ini, PT MGRM berharap keberadaan perusahaan tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan.

Penulis: Andi Isnar

TENGGARONG, literasikaltim.com – Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat di seluruh wilayah Kukar.

Saat diwawancarai awak media, Direktur Utama Perumda Tirta Mahakam, Suparno, menegaskan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan layanan air bersih ke seluruh 20 kecamatan di Kabupaten Kukar.

Meskipun demikian, ia menyadari bahwa tantangan untuk memenuhi kebutuhan air bersih secara menyeluruh, masih belum sepenuhnya teratasi.

“Pelayanan air bersih ini memang telah Kami distribusikan ke berbagai wilayah di Kukar, namun Kami juga menyadari bahwa tidak semua masyarakat dapat menikmati air bersih secara optimal,” ucapnya, di sela kegiatan halal bihalal yang di gelar di Kantor Perumda Tirta Mahakam Kabupaten Kukar.

“Dan, Kami tengah berupaya untuk meningkatkan pelayanan ini agar lebih merata,” ujar Suparno.

Dalam rangka memastikan pemenuhan layanan air bersih yang maksimal, Suparno menekankan pentingnya inovasi dan perubahan cara kerja bagi seluruh jajaran Perumda Tirta Mahakam, termasuk para staf teknis dan tukang ledeng.

Ia berharap agar setiap pihak yang terlibat tidak hanya berfokus pada inovasi, tetapi juga mampu mengubah paradigma kerja menjadi lebih kolaboratif dan efisien.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, Kami berpegang pada prinsip rakat etam betulungan, yang artinya kerja sama yang solid antara semua elemen,” kata Direktur Utama Perumda Tirta Mahakam Kabupaten Kukar ini.

“Kami menyadari bahwa ada banyak hal yang mungkin tampak sulit, namun bila kita bekerja bersama, semuanya bisa diatasi,” ungkap Suparno.

Suparno juga menambahkan bahwa meskipun upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat sudah dilakukan secara maksimal, beberapa faktor masih menjadi kendala.

Salah satunya adalah ketersediaan bahan baku air dan jarak yang cukup jauh antara lokasi pemukiman warga dengan pipa induk yang ada.

Hal ini menyebabkan beberapa wilayah di Kukar, belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan distribusi air bersih.

Lebih lanjut, Suparno menyampaikan adanya keluhan dari masyarakat terkait perbedaan debit air yang diterima oleh beberapa kawasan.

Menurutnya, pihaknya masih melakukan investigasi untuk mencari sumber masalah tersebut.

“Kami sedang mengidentifikasi permasalahan ini, dan salah satu dugaan Kami adalah adanya kebocoran yang terjadi, akibat pembangunan drainase di beberapa titik,” katanya.

“Pembangunan tersebut, mungkin telah mengenai pipa induk yang Kami miliki,” jelas Suparno.

Untuk itu, Perumda Tirta Mahakam berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan dan perawatan pada titik-titik yang teridentifikasi bermasalah, guna memastikan bahwa distribusi air bersih dapat kembali berjalan optimal.

“Kami terus bekerja keras agar permasalahan ini segera teratasi, dan seluruh masyarakat Kukar bisa mendapatkan akses air bersih yang merata serta berkualitas,” tambahnya.

Suparno juga mengingatkan bahwa meski tantangan besar masih ada, pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ia berharap, dengan adanya kerja sama antara pemerintah daerah, Perumda Tirta Mahakam, dan masyarakat, masalah akses air bersih dapat segera terselesaikan secara tuntas.

Penulis: Andi Isnar

TENGGARONG, literasikaltim.com – Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mengadakan acara halalbihalal yang penuh kehangatan di Aula Kantor Pusat Perumda Tirta Mahakam, Rabu (9/4/2025) pagi.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, dengan mengusung tema “Dengan Semangat Ukhuwah Jalin Sinergi untuk Mencapai Visi Perumda Tirta Mahakam Menuju Prima Sehat dan Mandiri”.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum penting untuk menyerahkan dividen sebesar Rp500 juta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, yang menandakan kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan daerah.

Penyerahan dividen secara simbolis dilakukan oleh Direktur Utama Perumda Tirta Mahakam, Suparno, yang didampingi oleh Direktur Umum Herlina dan Direktur Teknik Abdul Latif.

Penyerahan tersebut diterima oleh Asisten III Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, yang hadir mewakili Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Turut hadir juga Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Ahmad Marisi, serta jajaran lainnya.

Dalam sambutannya, Suparno mengungkapkan rasa syukur atas tercapainya layanan air bersih yang kini telah menjangkau seluruh 20 kecamatan di Kukar.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara semua elemen untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan melaksanakan perubahan, meskipun tantangan besar masih dihadapi,” ucapnya.

“Dengan semangat kebersamaan, Kami yakin bahwa apa yang tampak sulit dapat dicapai,” ujar Suparno.

Suparno menambahkan bahwa penyerahan dividen ini adalah wujud nyata dari keberhasilan Perumda Tirta Mahakam dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keberhasilan ini juga menjadi indikasi dari transformasi perusahaan, yang sebelumnya berbasis birokrasi dan kini telah beralih ke model korporasi yang lebih profesional.

“Tantangan besar telah kami hadapi, namun dengan kerja sama yang solid, kami percaya bahwa perubahan besar bisa terwujud,” kata Suparno.

Sebagai perwujudan apresiasi terhadap pencapaian Perumda Tirta Mahakam, Ahyani Fadianur Diani menyampaikan rasa bangga Pemkab Kukar atas pemberian dividen tersebut.

“Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah 33 tahun berdirinya Perumda Tirta Mahakam, perusahaan ini mampu memberikan dividen kepada Pemkab Kukar,” ungkapnya.

“Dan, ini menjadi bukti bahwa BUMD Kita semakin sehat dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujar Ahyani, yang juga menekankan pentingnya kelanjutan perubahan dan inovasi di Perumda Tirta Mahakam.

Selain penyerahan dividen, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi yang mempertemukan seluruh jajaran direksi, Dewan Pengawas, serta staf Perumda Tirta Mahakam dengan kepala cabang dan ranting yang tersebar di 193 desa dan 44 kelurahan di 20 kecamatan se-Kukar.

Hal ini memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk saling bertukar pandangan mengenai strategi, dan upaya dalam meningkatkan pelayanan air bersih di daerah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ahyani Fadianur Diani juga menyampaikan beberapa pesan penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Perumda Tirta Mahakam.

Ia berharap agar perusahaan terus memanfaatkan teknologi dalam operasionalnya, serta berfokus pada upaya pengurangan kebocoran pipa dan peningkatan efisiensi distribusi air bersih.

“Kami juga mendorong Perumda Tirta Mahakam untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja, dan mencari alternatif pendanaan yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), di wilayah yang kurang menguntungkan secara ekonomi,” jelasnya.

Ahyani juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pengembangan SPAM yang lebih baik, serta mendorong Perumda Tirta Mahakam untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan.

“Pelayanan yang ramah dan responsif menjadi kunci penting dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat,” tambahnya.

Acara halalbihalal yang berlangsung dengan penuh kehangatan ini turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) M Aidil, serta tokoh-tokoh ulama dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Juga hadir jajaran direksi Perumda Tirta Mahakam dari periode sebelumnya dan periode saat ini, serta para manajer dan asisten manajer yang bertugas di seluruh Kecamatan di Kukar.

Dengan semangat kebersamaan yang terjalin dalam acara ini, diharapkan Perumda Tirta Mahakam dapat terus berinovasi dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Kukar.

Penulis: Andi Isnar

JAKARTA, literasikaltim.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendiskualifikasi Edi Damansyah dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) 2024.

Keputusan ini juga mengharuskan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dalam waktu dua bulan setelah putusan dibacakan.

Namun, meskipun Edi Damansyah didiskualifikasi, tiga pasangan calon tetap berkompetisi dalam PSU, dengan pasangan calon nomor urut 01 diminta untuk mengganti Edi Damansyah, sementara Rendi Solihin tetap bertahan sebagai calon wakil bupati.

Putusan ini dibacakan pada Senin, 24 Februari 2025, oleh Ketua MK, Suhartoyo, yang menyatakan bahwa pihaknya menolak eksepsi dari termohon dan pihak terkait lainnya.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar Suhartoyo di ruang sidang MK.

Dalam putusannya, MK juga membatalkan keputusan KPU Kutai Kartanegara yang mengesahkan pasangan calon nomor urut 01, Edi Damansyah dan Rendi Solihin, serta memerintahkan partai pengusung untuk mengganti Edi Damansyah sebagai calon bupati.

Sidang ini merupakan bagian dari perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 03, Dendi Suryadi dan Alif Turiadi.

Dalam permohonannya, Dendi Suryadi mengungkapkan bahwa masa jabatan Edi Damansyah yang sudah menjabat dua periode sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati sejak 2017 dan Bupati Definitif sejak 2019 menjadi pokok permasalahan.

Menurut pemohon, hal ini melanggar ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan kepala daerah, yang hanya boleh menjabat dua periode.

Sebelumnya, pemohon juga menyampaikan bahwa jika keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dibatalkan, maka seluruh rangkaian pemilihan harus dianggap batal dan diulang.

Hal ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa pencalonan Edi Damansyah untuk periode ketiga tidak sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sidang yang berlangsung di Gedung MK ini juga menghadirkan berbagai saksi dan ahli. Fitra Arsil, salah satu ahli yang dihadirkan oleh pemohon, menegaskan pentingnya adanya pembatasan masa jabatan kepala daerah untuk menjaga kualitas demokrasi.

Ia menjelaskan bahwa aturan yang mengizinkan kepala daerah mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga dapat berdampak negatif bagi sistem politik di Indonesia.

Sementara itu, saksi dari pihak terkait menjelaskan tentang masa jabatan Edi Damansyah, yang telah menjabat sebagai Plt. Bupati pada periode 2017 hingga 2019, sebelum diangkat menjadi Bupati Definitif pada 2019.

Dalam tanggapannya, pihak termohon, yakni KPU Kutai Kartanegara, menyampaikan bahwa perhitungan masa jabatan kepala daerah memang dapat berbeda penafsirannya, tergantung pada status jabatan yang dipegang, dan mereka juga menghadirkan saksi dan ahli untuk memperjelas pandangannya.

Putusan MK yang membatalkan keputusan KPU ini, membuka peluang bagi pemilihan suara ulang untuk memastikan keadilan dalam Pilkada Kutai Kartanegara.

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara diminta untuk segera melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan mengganti pasangan calon yang telah didiskualifikasi, sesuai dengan keputusan MK.

Proses PSU ini harus dilaksanakan dalam tenggat waktu dua bulan sejak putusan dibacakan.

Keputusan ini menandai tahapan penting dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada Kukar dan diharapkan dapat membawa kejelasan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penulis: Andi Isnar
Sumber Data: Akun Resmi YouTube Mahkamah Konstitusi.

SAMARINDA, literasikaltim.com — Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) semakin serius mendukung ketahanan pangan nasional dengan meluncurkan berbagai program unggulan yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perikanan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sesuai dengan arahan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

Pada Senin (10/2/2025), di Ruang Yudha Makorem 091/ASN, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Danrem 091/ASN, Brigjen Anggara Sitompul, memimpin paparan program ketahanan pangan yang telah disiapkan oleh Kodim-Kodim jajaran Korem 091/ASN.

Dalam acara ini, para pejabat Korem 091/ASN, termasuk Kasi, Dandim, serta perwakilan Dan/Kabalak Aju, hadir untuk mendalami dan mengkonfirmasi berbagai inisiatif yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut.

Program ketahanan pangan yang dipaparkan mencakup beberapa sektor strategis, antara lain peningkatan kapasitas pertanian melalui pelatihan teknik pertanian modern, perluasan lahan pertanian, serta pengembangan budidaya perikanan.

Dandim 0906/Kutai Kartanegara menyampaikan bahwa saat ini, total kawasan sawah yang dikelola oleh pihaknya telah mencakup lebih dari 14 ribu hektare.

Selain itu, berbagai program unggulan lainnya, seperti penanaman mangrove, pembangunan program TNI Manunggal Air Bersih, dan pendampingan untuk menangani stunting juga menjadi fokus perhatian.

Brigjen Anggara Sitompul menekankan pentingnya keberlanjutan program ketahanan pangan ini.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya dapat diukur dengan hasil panen semata, namun harus terus berlanjut dalam berbagai tahapan.

“Kami ingin agar program-program yang telah direncanakan ini tidak hanya berhenti sampai panen saja, namun dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Terkait dengan upaya penanggulangan stunting, Danrem juga menekankan pentingnya pengumpulan data yang akurat agar program tersebut dapat berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami minta agar semua data terkait stunting bisa dicatat dengan cermat dan konsepkan dengan jelas agar pada saat penyampaian kepada Panglima nanti, data yang disampaikan benar-benar valid,” tambahnya.

Brigjen Anggara juga memberikan arahan khusus dalam sektor mangrove, agar data mengenai luas lahan yang ditanami mangrove serta jumlah bibit yang tersedia dicatat secara rinci.

Ia juga menyarankan agar program pertanian, khususnya dalam penggunaan bibit padi, lebih mengutamakan bibit padi baru yang memiliki kualitas lebih baik daripada bibit yang dihasilkan dari panen sebelumnya.

Selain itu, Danrem meminta agar para Dandim menjalin komunikasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah untuk menyinkronkan data pertanian agar tidak ada perbedaan informasi di lapangan.

“Ini sangat penting agar kita dapat menghindari kesalahan dalam pengelolaan data dan lebih memastikan efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan,” ujar Brigjen Anggara.

Tidak kalah penting, Danrem juga mengingatkan tentang pengawasan terhadap harga pembelian padi oleh Bulog serta dukungan terhadap swasembada pangan melalui budidaya ayam petelur.

Ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan memperbaiki gizi masyarakat.

Dengan program-program tersebut, Korem 091/ASN berharap dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh, tidak hanya di wilayah Kalimantan Timur, tetapi juga untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional.

Fokus utama adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan, serta upaya bersama untuk mengatasi permasalahan stunting di daerah tersebut.

Penulis: Andi Isnar
Sumber Data: Penerangan Danrem 091/ASN

LSM SAB: Rugikan Negara dan Lingkungan, Laporkan Kasusnya ke Kapolri.

Kutai Kartanegara, literasikaltim.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Arus Bawah (SAB) kembali mengungkap dugaan praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara di kawasan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Aktivitas ilegal yang melibatkan dua perusahaan, PT Globalindo Inti Energi dan PT Sekumpul Putra Cahaya (SPC), dilaporkan telah merusak lahan produktif dan mengancam aset vital negara, serta menghindari kewajiban pajak.

LSM SAB telah mengirimkan laporan kepada Kapolri agar kasus ini segera ditindaklanjuti.

Ketua Umum LSM SAB, Sandri Armand, menyatakan bahwa Kami menduga bahwa aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan perekonomian negara.

“Tanah negara yang seharusnya, dilindungi justru dijarah untuk kepentingan pribadi,” lanjut Sandri Armand melalui keterangan tertulis ke media ini, Jum’at (7/2/2025).

Kawasan yang menjadi lokasi tambang ilegal ini diketahui memiliki nilai strategis, karena berdekatan dengan infrastruktur milik Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS), serta lahan Kelompok Tani Gotong Royong.

Alat berat, termasuk dump truck dan ekskavator, digunakan untuk menambang batu bara di tanah yang mestinya tidak dieksploitasi.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas ini, juga berdampak pada lahan pertanian karet warga, yang turut terganggu.

Menurut pantauan dan laporan LSM SAB ke media ini, hasil tambang yang diperoleh dari aktivitas ilegal tersebut diketahui disalurkan kepada PT Globalindo Inti Energi, yang dimiliki oleh keluarga taipan Tjahyadikarta.

PT Globalindo, yang memiliki konsesi lahan batu bara seluas 3.300 hektar di Muara Jawa, telah beroperasi sejak 2011.

Perusahaan ini, diduga kuat terlibat dalam transaksi batu bara ilegal yang merugikan negara.

“Kami berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan eksploitasi ilegal ini,” tegasnya.

“Dan meminta agar pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini, segera dimintai pertanggungjawaban,” ucap Sandri Armand.

Terkait laporan ini, H Jumawal, perwakilan dari PT Sekumpul Putra Cahaya, mengakui bahwa sebagian lahan yang ditambang oleh perusahaan mereka merupakan milik Pertamina.

Namun, ia menegaskan bahwa PT Sekumpul hanya berperan sebagai kontraktor, sementara izin operasional sepenuhnya berada di tangan PT Globalindo.

Meski demikian, laporan yang dikirimkan oleh LSM SAB kepada Kapolri juga meminta agar penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan PT Globalindo dalam aktivitas ilegal ini.

Pasalnya, meskipun kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat besar, penegakan hukum terkait masalah ini, belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Tambang ilegal ini, selain merusak lingkungan, juga berpotensi merugikan ekonomi negara melalui penghindaran pajak dan pelanggaran izin pertambangan.

Kerusakan infrastruktur penting, seperti pipa dan sumur minyak milik Pertamina, juga menjadi kekhawatiran serius yang disuarakan oleh LSM SAB.

LSM SAB berharap agar laporan mereka segera mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.

Mereka menuntut penyelidikan yang lebih mendalam dan tindakan hukum yang lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini.

“Ke depannya, Kami berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti laporan ini dan mencegah eksploitasi serupa terjadi di daerah lain,” ujar Sandri.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah untuk mencegah kerusakan lebih lanjut yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Penulis: Team Redaksi
Sumber Data: LSM SAB.

Suparno Janji Tingkatkan Layanan Air Bersih, Berikan Kompensasi Air Gratis untuk Warga.

TENGGARONG, literasikaltim.com — Aliansi Masyarakat Pemerhati Keadilan (AMPK) menggelar aksi damai di Perusda Tirta Mahakam Cabang Tenggarong Seberang untuk menuntut adanya perbaikan dalam pendistribusian air bersih yang telah menjadi masalah berlarut-larut bagi warga setempat.

Aksi ini melibatkan sekitar 3000 pelanggan PDAM dari dua desa, yakni Desa Manunggal Jaya dan Desa Bangun Rejo, yang selama ini merasakan kesulitan dalam mendapatkan pasokan air bersih.

Koordinator Lapangan (Korlap) AMPK, Cindy, menyampaikan bahwa masyarakat dari kedua desa tersebut telah lama mengeluhkan terhambatnya distribusi air bersih, yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Banyak di antara mereka yang terpaksa membeli air dengan harga yang tinggi, mencapai Rp60.000 per tandon, akibat aliran PDAM yang sering terganggu.

“Banyak warga yang harus membeli air bersih dengan harga mahal, sementara seharusnya ini merupakan hak dasar yang harusnya dipenuhi oleh PDAM,” ungkap Cindy saat berorasi, Kamis (30/1/2025).

Menurutnya, masalah tersebut mencerminkan kegagalan dalam pemenuhan hak warga atas air bersih, yang seharusnya dijamin oleh negara.

“Masyarakat seharusnya tidak dipersulit untuk mendapatkan air bersih. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, negara wajib memastikan akses air bersih bagi setiap warga negara,” ucap Cindy.

“Namun kenyataannya, mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mendapatkan air yang seharusnya disediakan oleh PDAM,” tambahnya.

Aksi damai tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Perusda Tirta Mahakam, Suparno, Kepala Perusda Cabang Tenggarong Seberang, Anggota DPRD Kukar Sugeng Hariadi, serta unsur Muspika Kecamatan Tenggarong Seberang.

Dalam kesempatan itu, Suparno mengungkapkan bahwa pihak Perusda Tirta Mahakam terus berupaya untuk memperbaiki distribusi air bersih, meski perbaikan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama.

“Kami sangat memahami keluhan masyarakat, dan Kami berkomitmen untuk terus berusaha agar distribusi air bersih dapat berjalan dengan baik,” kata Suparno.

“Terima kasih atas masukan yang diberikan, karena hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan,” ujar Suparno.

Suparno juga menjelaskan bahwa kendala teknis dalam distribusi air memerlukan waktu untuk diperbaiki, namun pihaknya berkomitmen untuk segera menangani masalah ini.

Sebagai langkah awal, Perusda Tirta Mahakam siap memberikan kompensasi berupa pasokan air gratis kepada masyarakat yang terdampak, yang akan dikoordinasikan melalui pihak RT setempat untuk memastikan distribusi yang lebih tepat sasaran.

Anggota DPRD Kukar, Sugeng Hariadi, yang hadir dalam aksi tersebut, menegaskan pentingnya langkah cepat dari pemerintah dan PDAM untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Ia mengharapkan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan air bersih agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan.

“Masalah air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus segera diatasi, dan Kami akan terus mendukung upaya perbaikan ini serta mendorong agar pengelolaan air bersih menjadi prioritas utama,” ungkap Sugeng.

Aksi damai yang berlangsung dengan tertib ini, diharapkan menjadi pemicu bagi pihak terkait, untuk lebih serius dalam menangani permasalahan distribusi air bersih di Tenggarong Seberang.

Masyarakat berharap keluhan mereka segera mendapat perhatian, dan hak mereka untuk mendapatkan air bersih dapat terpenuhi tanpa adanya hambatan yang berkepanjangan.

Penulis: Andi Isnar