TENGGARONG, literasikaltim.com — Persidangan lanjutan perkara sengketa lahan antara warga Desa Suka Bumi, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara, melawan PT Kutai Agro Jaya (KAJ) kembali digelar di Pengadilan Negeri Tenggarong, Kamis (21/5/2026).

Sidang kali ini memasuki agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat, yakni PT KAJ, dengan menghadirkan empat orang saksi di hadapan majelis hakim.

Keempat saksi tersebut terdiri dari mantan Kepala Desa Lebaho Ulaq yang menjabat selama dua periode sejak 2002 hingga 2013, seorang pemilik lahan yang mengaku pernah melakukan pembebasan lahan dengan PT KAJ pada 2012, seorang pengawas lapangan perusahaan, serta operator alat berat yang melakukan kegiatan land clearing di lokasi.

Persidangan berlangsung cukup dinamis dan sempat diwarnai perdebatan antara kuasa hukum penggugat, dengan salah satu saksi terkait luas lahan yang disebut telah dibebaskan oleh PT KAJ.

Dalam keterangannya di awal persidangan, mantan Kepala Desa Lebaho Ulaq menyebut dari total sekitar 267 hektare lahan yang dibebaskan perusahaan, sekitar 115 hektare berada di wilayah Desa Lebaho Ulaq.

Namun, sebelum perubahan keterangan tersebut terjadi, sidang sempat diskors oleh majelis hakim untuk memberikan waktu istirahat kepada kedua belah pihak.

Setelah skorsing dicabut dan persidangan kembali dilanjutkan, saksi secara tiba-tiba mengubah keterangannya.

Angka 115 yang sebelumnya disebut sebagai luas lahan dalam satuan hektare, kemudian diralat menjadi jumlah surat pembebasan lahan.

Perubahan keterangan itu menjadi perhatian serius dalam jalannya persidangan karena dinilai bertolak belakang dengan penjelasan awal saksi maupun dokumen yang sebelumnya dibuat.

Kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum Borneo Raya Law Firm, Advokat Ahmad Ramdhan, menilai perubahan tersebut menjadi poin penting dalam perkara sengketa lahan tersebut.

“Dalam persidangan tadi sempat terjadi perdebatan terkait keterangan saksi mengenai jumlah lahan yang telah dibebaskan PT KAJ pada masa jabatannya. Awalnya disebut 115 hektare lahan, namun kemudian keterangannya dicabut dan diubah menjadi 115 surat pembebasan. Hal itu tentu menjadi perhatian karena berbeda dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi sendiri,” ujar Ahmad Ramdhan usai persidangan.

Menurutnya, fakta lain yang juga mencuat di persidangan ialah ketidakmampuan saksi, menjelaskan dasar maupun alasan diterbitkannya surat pernyataan resmi, terkait lahan seluas 267 hektare yang sebelumnya dikeluarkan pihak Desa Lebaho Ulaq.

Pihak penggugat menilai keterangan yang berubah-ubah di persidangan tersebut, bertolak belakang dengan bukti dan fakta yang ditampilkan, selama proses pemeriksaan berlangsung.

Selain itu, saksi kedua yang dihadirkan pihak tergugat juga disebut memberikan keterangan bahwa lahan yang pernah dijual kepada PT KAJ seluruhnya berada di wilayah Desa Lebaho Ulaq, Kecamatan Muara Kaman, bukan di Desa Suka Bumi yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut.

“Fakta yang muncul di persidangan hari ini memperlihatkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan merupakan warga Desa Lebaho Ulaq, sementara objek lahan yang disengketakan berada di Desa Suka Bumi, Kecamatan Kota Bangun Darat. Ini tentu menunjukkan adanya perbedaan lokasi yang sangat mendasar dalam perkara ini,” tegas Ahmad Ramdhan.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat lainnya, Advokat Gunawan, menilai dari keseluruhan keterangan saksi yang dihadirkan pihak tergugat tidak ada, yang secara tegas membuktikan kepemilikan sah PT KAJ, atas lahan warga Desa Suka Bumi.

“Kalau Kami melihat jalannya sidang hari ini, justru tidak ada keterangan saksi, yang mengarah pada penguatan hak kepemilikan PT KAJ atas lahan warga di Desa Sukabumi,” kata Gunawan.

Ia menjelaskan, dua saksi lainnya yang merupakan pengawas lapangan dan operator alat berat lebih banyak menerangkan aktivitas teknis pekerjaan di lapangan, dan tidak masuk pada substansi pokok perkara terkait kepemilikan lahan maupun proses ganti rugi.

“Dua saksi terakhir lebih banyak bicara soal aktivitas pekerjaan mereka, dan tidak masuk ke substansi siapa pemilik lahan atau bagaimana proses ganti rugi dilakukan,” ujarnya.

Usai agenda pemeriksaan saksi, majelis hakim memberikan waktu tambahan kepada para pihak, untuk melengkapi bukti surat tambahan sebelum perkara memasuki tahap kesimpulan.

Sidang lanjutan dijadwalkan kembali digelar pada 4 Juni 2026, dengan agenda penyerahan bukti tambahan dan kelengkapan berkas perkara, sebelum dilanjutkan pada tahapan kesimpulan serta pembacaan putusan.

“Kami berharap proses ini segera memberikan kepastian hukum bagi warga yang selama ini memperjuangkan hak atas lahannya,” pungkas Gunawan.

Penulis: Andi Isnar

TENGGARONG, literasikaltim.com – Persidangan sengketa lahan antara warga Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun Darat, dengan PT Kutai Agro Jaya (KAJ), kembali digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Tenggarong, Kamis (30/4/2026), dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat.

Sidang ini merupakan lanjutan dari tahapan pembuktian, setelah sebelumnya majelis hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi objek sengketa pada Jumat (17/4/2026).

Dalam proses perdata, pemeriksaan saksi menjadi bagian penting untuk menguatkan dalil kepemilikan, yang diajukan para pihak di persidangan.

Dalam sidang tersebut, Anto selaku ahli waris pemilik lahan almarhum H. Mohd Asrie Hamzah, Darmono, dan Mahrum, hadir langsung didampingi tim kuasa hukum dari Borneo Raya Law Firm.

Tim kuasa hukum tersebut terdiri dari yakni, Adv. Hermal Felani, S.H., M.H., C.L.A., Adv. Gunawan, S.H, Adv. H. Muhammad Noor, S.H., M.H. dan Adv. Ahmad Ramdhan, S.H., М.Н., С.Р.М., C.P.Arb.

Sejumlah saksi yang dihadirkan berasal dari unsur pemerintahan dan pihak yang mengetahui riwayat lahan, di antaranya Camat Kota Bangun Darat Julkifli SE, mantan Camat Kota Bangun H.M. Yamin, mantan Kepala Desa Sukabumi Sukadi, mantan Sekretaris Desa Sukabumi Sudirman, serta Ir. Totok Heru Subroto, M.Si.

Sebelum pemeriksaan dimulai, majelis hakim terlebih dahulu menanyakan kepada para saksi terkait kemungkinan adanya hubungan keluarga, kerja sama, maupun kepentingan lain dengan penggugat dan tergugat.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan independensi keterangan saksi, sesuai ketentuan persidangan.

Dalam keterangannya, mantan Camat Kota Bangun H.M. Yamin menegaskan keabsahan dokumen transaksi lahan yang menjadi objek sengketa.

Ia mengakui tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut, merupakan miliknya saat menjabat sebagai camat.

“Saya mengakui benar tanda tangan pada surat jual beli tanah tersebut, adalah milik Saya saat menjabat camat, dan itu mengesahkan transaksi milik penggugat,” ujar H.M. Yamin di hadapan majelis hakim.

Keterangan tersebut diperkuat oleh mantan Kepala Desa Sukabumi, Sukadi, dan menjelaskan batas administratif wilayah antara Desa Sukabumi dan Desa Lebahu Ulaq, serta menegaskan tidak pernah terjadi perubahan batas wilayah sejak masa jabatannya.

Menurut Sukadi, lokasi lahan yang disengketakan berada dalam wilayah Desa Sukabumi dan bukan bagian dari Desa Lebahu Ulaq.

“Batas Desa Lebahu Ulaq berada di luar wilayah Desa Sukabumi, berbeda Kecamatan, dan tidak pernah ada perubahan peta wilayah,” katanya.

Senada dengan itu, mantan Sekretaris Desa Sukabumi, Sudirman, juga menyatakan mengetahui riwayat kepemilikan lahan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa proses administrasi, termasuk pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah (SPPT) hingga transaksi jual beli, telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Saya mengetahui lahan tersebut milik penggugat dan proses administrasinya melalui mekanisme jual beli yang sah,” ujarnya.

Sementara itu, saksi Ir. Totok Heru Subroto, M.Si mengungkapkan bahwa lahan tersebut pernah dijadikan agunan pinjaman di Bank Kaltimtara senilai Rp1 miliar, oleh pihak penggugat.

Ia juga menjelaskan bahwa lahan tersebut, dimanfaatkan untuk program penanaman singkong yang merupakan bagian dari program Pemerintah.

“Lahan yang digunakan untuk tanaman singkong itu memang berada di atas tanah milik penggugat,” kata Totok dalam persidangan.

Di sisi lain, Camat Kota Bangun Darat, Julkifli SE menerangkan bahwa, proses administrasi pengesahan jual beli tanah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, serta batas wilayah Kecamatan telah ditetapkan melalui regulasi Pemerintah.

Usai persidangan, kuasa hukum penggugat, Adv. Ahmad Ramdhan, S.H., М.Н., С.Р.М., C.P.Arb., menyatakan bahwa keterangan para saksi semakin memperkuat posisi hukum kliennya atas lahan yang disengketakan.

“Keterangan para saksi hari ini memperjelas bahwa, objek lahan tersebut memiliki dasar kepemilikan yang sah, dan diakui secara administrasi maupun historis,” ujarnya kepada awak media, di sela kegiatan persidangan tersebut.

Sementara itu, salah satu penggugat, Darmono, berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

“Kami berharap majelis hakim memutuskan perkara ini secara adil sesuai bukti, dan keterangan saksi yang telah disampaikan di persidangan,” pungkas Darmono.

Penulis: Andi Isnar

KUKAR, literasikaltim.com — Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong menggelar pemeriksaan setempat (PS) dalam perkara sengketa lahan antara warga Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun Darat, dan PT KAJ, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian, untuk mencocokkan dokumen administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.

Sidang lapangan tersebut, dihadiri langsung oleh majelis hakim dan panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, serta mendapat pengawalan aparat penegak hukum.

Turut hadir pula para pihak terkait, yakni ahli waris almarhum H. Mohd Asrie Hamzah (Anto), Darmono, dan Mahrum.

Selain itu, sejumlah saksi dari pihak pemilik lahan juga mengikuti jalannya pemeriksaan, di antaranya mantan Camat Kota Bangun Darat yang diketahui berperan dalam proses penerbitan surat lahan, Ketua RT setempat, Kepala Desa Sukabumi, serta Camat Kota Bangun Darat yang saat ini masih menjabat.

Kehadiran para saksi ini dinilai penting, untuk memberikan keterangan tambahan, terkait riwayat dan batas kepemilikan lahan yang disengketakan.

Dalam agenda tersebut, majelis hakim bersama panitera turun langsung ke lokasi objek sengketa untuk melihat secara langsung batas dan kondisi lahan, sekaligus memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak menunjukkan klaim mereka di lapangan.

Sidang pemeriksaan setempat ini menjadi salah satu tahapan krusial dalam proses pembuktian sebelum perkara berlanjut ke agenda berikutnya, seperti pemeriksaan saksi dan tahapan menuju putusan.

Usai kegiatan, Kuasa Hukum penggugat, Advokat Gunawan, SH, menyampaikan bahwa fakta-fakta yang terungkap di lapangan memperkuat posisi pihaknya.

Ia menilai, bukti yang telah diajukan sesuai dengan kondisi riil objek sengketa.

“Fakta di lapangan tadi sudah kami sampaikan sesuai data yang ada, dan dari pihak perusahaan tidak bisa menunjukkan batas-batas lahan secara jelas, hanya menyebutkan batas berupa parit, yang menurut kami tidak relevan sebagai batas tanah,” ujarnya.

Gunawan menambahkan, pihaknya menghargai langkah majelis hakim yang turun langsung ke lokasi, karena dinilai memberikan gambaran objektif terhadap perkara yang sedang berjalan.

Di tempat yang sama, Darmono selaku pemilik lahan mengaku lega, setelah mengikuti proses pemeriksaan setempat.

Ia menilai kehadiran majelis hakim secara langsung, memberikan kejelasan terhadap persoalan yang selama ini disengketakan.

“Saya sangat menghargai pihak Pengadilan Negeri Tenggarong yang sudah hadir langsung, dan dengan kegiatan ini saya merasa lega, karena fakta dan data sudah kami sampaikan di lapangan,” kata Darmono.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan batas lahan yang disampaikan pihak perusahaan, selama pemeriksaan berlangsung.

“Dari pihak perusahaan tidak bisa menunjukkan batas yang jelas, hanya menyebut parit sebagai batas. Itu menurut saya tidak sesuai,” tambahnya.

Sementara itu, Anto selaku ahli waris almarhum H. Mohd Asrie Hamzah menegaskan bahwa pihaknya mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada kuasa hukum yang ditunjuk, sembari berharap perkara ini dapat segera diselesaikan.

“Kami serahkan ke pengacara, dan harapannya semoga proses ini berjalan lancar dan cepat selesai,” ujarnya.

Dengan dilaksanakannya pemeriksaan setempat ini, majelis hakim diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh terkait objek sengketa.

Tahapan ini sekaligus menjadi dasar dalam menilai kekuatan bukti masing-masing pihak, sebelum perkara memasuki agenda lanjutan dalam proses persidangan.

Penulis: Andi Isnar

KUKAR, literasikaltim.com — Sengketa lahan antara warga dan PT KAJ di Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara, memasuki babak krusial.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong bersama panitera dijadwalkan turun langsung ke lokasi objek sengketa pada Jumat (17/4/2026) (red, hari ini), untuk melakukan pemeriksaan setempat (PS) sebagai bagian dari pembuktian perkara.

Agenda ini dilakukan guna mencocokkan dokumen kepemilikan lahan milik warga dengan kondisi faktual di lapangan, menyusul dugaan pencaplokan lahan oleh pihak perusahaan.

Pemeriksaan tersebut juga akan melibatkan aparat penegak hukum serta para pihak yang bersengketa, termasuk ahli waris pemilik lahan almarhum H. Mohd Asrie Hamzah, yakni Darmono dan Mahrum.

Kuasa hukum pihak penggugat, Adv Gunawan SH menyampaikan bahwa, pemeriksaan setempat merupakan tahapan penting dalam proses persidangan.

Selain untuk melihat langsung batas dan objek lahan, majelis hakim juga akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menunjukkan klaim lokasi mereka.

“Sidang lapangan dijadwalkan hari Jumat, dan Kami juga sudah mengonfirmasi kehadiran camat dan lurah setempat untuk menyaksikan langsung proses pemeriksaan oleh majelis hakim,” ujar kuasa hukum dalam keterangan yang disampaikan melalui sambungan telepon, Kamis (16/4/2026) malam.

Ia menjelaskan, pada sidang sebelumnya, tidak semua pihak turut tergugat hadir, termasuk sejumlah instansi pemerintah daerah.

Meski demikian, majelis hakim tetap melanjutkan proses persidangan sesuai agenda.

“Majelis tetap melanjutkan sidang meskipun beberapa turut tergugat seperti bupati dan dinas terkait tidak hadir, dan Kami diberikan kesempatan untuk menunjukkan lokasi masing-masing saat pemeriksaan setempat nanti,” lanjutnya.

Sementara itu, Darmono selaku salah satu pihak ahli waris menegaskan bahwa, sidang pemeriksaan setempat akan menjadi momentum penting dalam mengungkap fakta di lapangan, sekaligus memperkuat bukti kepemilikan yang telah diajukan.

“Untuk sementara ini masih melengkapi berkas. Hari ini tanggal 17 ada sidang pemeriksaan setempat di lapangan bersama hakim, sekaligus melihat langsung lokasi objek sengketa,” ungkap Darmono.

Ia menambahkan, setelah pelaksanaan sidang lapangan, agenda berikutnya adalah menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dalil masing-masing pihak.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan putusan perkara akan segera memasuki tahap akhir dalam waktu dekat.

“Setelah sidang pemeriksaan setempat, nanti akan dilanjutkan dengan menghadirkan saksi, dan biasanya sidang berjalan mingguan, dan setelah itu akan mengarah ke putusan,” jelasnya.

Pihak penggugat menyatakan optimistis terhadap hasil akhir persidangan, dengan keyakinan bahwa bukti-bukti yang dimiliki mampu menguatkan klaim atas lahan yang disengketakan.

Dengan turunnya majelis hakim langsung ke lokasi, diharapkan proses pembuktian dapat berjalan lebih objektif dan transparan, sekaligus memberikan kejelasan hukum atas konflik lahan yang telah berlangsung tersebut.

Penulis: Andi Isnar

TENGGARONG, literasikaltim.com — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan penjelasan terkait terbitnya izin perusahaan PT KAJ pada 2024, meskipun lahan yang menjadi lokasi kegiatan usaha perusahaan tersebut, diketahui telah lama berada dalam status sengketa.

Kepala DPMPTSP Kukar, Alfian Nor, menegaskan bahwa penerbitan izin oleh instansinya dilakukan berdasarkan rekomendasi teknis dari dinas terkait.

Menurutnya, pihak DPMPTSP hanya memvalidasi dan memproses perizinan setelah dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, dan teknis oleh instansi yang berwenang.

“Seluruh perizinan yang Kami keluarkan di DPMPTSP berdasarkan rekomendasi-rekomendasi teknis dari dinas terkait,” ucapnya, saat di wawancarai awak media di sela kegiatan menghadiri rapat lintas sektoral di Kantor Bappeda Kukat, Rabu (4/3/2026).

“Misalnya untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), Kami hanya melakukan validasi karena sebelumnya sudah dibahas oleh tim atau forum terkait,” lanjut Alfian.

Ia menjelaskan, karena perusahaan tersebut bergerak di sektor perkebunan, maka sebelumnya juga telah melalui rekomendasi dari instansi teknis di bidang perkebunan.

Ketika berkas masuk ke DPMPTSP Kukar, pihaknya menganggap seluruh dokumen telah memenuhi prinsip clear and clean, sehingga proses perizinan kemudian dilanjutkan hingga diterbitkan.

“Ketika dokumen itu masuk ke Kami, Kami menganggap bahwa semua sudah clear and clean. Karena itu Kami memvalidasi dan memproses perizinannya,” katanya.

Diketahui, aktivitas perusahaan tersebut telah berlangsung sejak sekitar tahun 2011.

Namun persoalan sengketa lahan di wilayah operasional perusahaan disebut, masih terjadi hingga kini.

Alfian mengakui bahwa, persoalan tersebut telah berlangsung cukup panjang, bahkan terjadi sebelum dirinya menjabat di DPMPTSP Kukar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari dokumen dan penilaian sebelumnya, sengketa tersebut dinilai telah memiliki dasar penyelesaian oleh pihak-pihak terkait sehingga perizinan tetap diproses.

“Kasus ini memang sudah panjang dan terjadi sebelum saya menjabat, dan dari hasil penilaian yang dilakukan sebelumnya, kawan-kawan menganggap permasalahan tersebut, sudah clear and clean sehingga proses perizinan bisa dilanjutkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, DPMPTSP tidak memiliki kewenangan, untuk menahan proses apabila seluruh rekomendasi teknis telah diterbitkan oleh instansi terkait.

“Kami tidak bisa menghambat atau menahan proses apabila rekomendasi teknisnya sudah keluar,” ujarnya.

Meski demikian, Alfian menegaskan bahwa Pemerintah Daerah akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, apabila sengketa tersebut diputuskan melalui jalur pengadilan.

Apabila nantinya pengadilan menyatakan terdapat kesalahan dalam penerbitan izin atau aktivitas perusahaan, maka Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau nanti pengadilan sudah memutuskan ada kesalahan, tentu kami akan mengikuti aturan yang berlaku. Semua akan ditindaklanjuti sesuai dengan putusan yang ada,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Alfian juga menyebutkan bahwa izin usaha perkebunan (IUP) yang diterbitkan pada 2024 memiliki luasan sekitar lebih dari 300 hektare.

Izin tersebut merupakan bagian dari tahap lanjutan, karena sebelumnya perusahaan tersebut telah memiliki izin pada tahap awal.

“Kurang lebih sekitar 300 hektare. Itu tahap kedua, karena sebelumnya sudah ada izin tahap pertama,” ungkapnya.

Terkait adanya perbedaan administrasi wilayah yang menjadi salah satu persoalan dalam sengketa lahan, Alfian menyebut hal tersebut kemungkinan dipengaruhi perubahan status Desa atau batas wilayah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menyarankan agar hal tersebut, dikonfirmasi lebih lanjut kepada instansi yang menangani tata pemerintahan dan penataan batas wilayah.

“Memang ada informasi bahwa dulu wilayah itu masuk ke Desa tertentu, kemudian terjadi pemekaran atau perubahan status Desa, dan itu perlu ditanyakan lebih lanjut kepada bagian tata pemerintahan,” katanya.

Pemerintah daerah, lanjut Alfian, telah beberapa kali memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa antara pihak perusahaan dan masyarakat. Salah satunya melalui fasilitasi oleh unsur pemerintah daerah.

Ia berharap persoalan tersebut, dapat diselesaikan secara baik sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

“Harapan Kami tentu persoalan ini bisa diselesaikan dengan solusi terbaik bagi semua pihak, sehingga ada jalan keluar yang win-win solution,” pungkasnya.

Penulis: Andi Isnar

TENGGARONG, literasikaltim.com — Sidang keempat perkara sengketa lahan seluas sekitar 180 hektare antara warga dan perusahaan perkebunan sawit kembali digelar di Pengadilan Negeri Tenggarong, Rabu (4/3/2026) siang.

Persidangan ini, menjadi tahap penting untuk menguji kesesuaian dokumen kedua belah pihak sebelum majelis hakim melakukan pemeriksaan langsung di lokasi sengketa.

Dalam sidang tersebut, pihak penggugat yakni pemilik lahan Darmono hadir didampingi kuasa hukumnya, advokat Gunawan SH, bersama sejumlah saksi.

Sementara pihak tergugat diwakili kuasa hukum perusahaan perkebunan PT KAJ dari Borneo Raya Law Firm, yakni Gunawan SH, serta Refman Basri SH, MBA. Perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Kartanegara juga tampak hadir dalam persidangan, namun tidak memberikan keterangan kepada media.

Perkara ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan lahan yang berada di Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam dokumen gugatan warga, objek sengketa meliputi 89 bidang tanah, yang terdiri dari 11 bidang milik Darmono dan 78 bidang milik ahli waris H. Mohd. Asrie Hamzah.

Namun dalam persidangan sebelumnya pada 25 Februari 2026, majelis hakim menyoroti adanya perbedaan lokasi objek sengketa antara dokumen yang diajukan penggugat dan dokumen dari pihak tergugat.

Dalam gugatan warga disebutkan lahan berada di Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun Darat, sementara dokumen yang diajukan tergugat merujuk pada lokasi di Desa Lebaho Ulaq, Kecamatan Muara Kaman.

Perbedaan tersebut, menjadi sorotan majelis hakim, karena dinilai berpotensi memengaruhi keabsahan dokumen kepemilikan yang menjadi dasar gugatan maupun pembelaan.

Usai persidangan, kuasa hukum warga, advokat Gunawan SH, menjelaskan bahwa dalam sidang keempat ini seluruh bukti surat dari kedua belah pihak telah diserahkan dan diperiksa oleh majelis hakim.

“Sidang hari ini kita sudah selesaikan semua bukti surat. Selanjutnya sidang akan dilanjutkan kembali setelah bulan puasa,” ujar Gunawan kepada wartawan.

Ia mengatakan, majelis hakim telah menjadwalkan sidang lanjutan pada 8 April 2026 untuk menentukan persiapan pelaksanaan pemeriksaan setempat, atau pengecekan langsung ke lokasi sengketa.

Menurutnya, pemeriksaan lapangan tersebut bertujuan untuk menyinkronkan dokumen kepemilikan, yang diklaim masing-masing pihak dengan kondisi riil di lapangan.

“Pemeriksaan setempat itu untuk mensinkronkan lokasi bukti surat yang diklaim masing-masing pihak dengan data di lapangan secara real. Setelah agenda itu nanti akan lebih terang arah perkara ini,” jelasnya.

Gunawan juga menyinggung adanya perbedaan lokasi dalam dokumen, yang diajukan pihak tergugat.

Ia menilai perbedaan Desa yang tercantum dalam dokumen tersebut, merupakan kekeliruan secara administratif.

“Kalau secara administrasi ya jelas itu kesalahan,” tegasnya.

Dalam pemeriksaan setempat nantinya, majelis hakim bersama panitera akan turun langsung ke lokasi sengketa untuk memastikan titik koordinat dan kesesuaian dokumen.

Proses tersebut juga akan melibatkan aparat keamanan serta Pemerintah Desa dan Kecamatan setempat, guna memastikan kelancaran pemeriksaan di lapangan.

Gunawan menambahkan, setelah putusan pengadilan nantinya keluar, pihaknya juga berencana mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, agar izin perusahaan terkait dapat dibekukan sementara jika ditemukan pelanggaran prosedur dalam proses perizinan.

“Saat ini kita fokus pada proses persidangan. Setelah ada putusan, baru kita akan mengajukan permohonan pembekuan sementara izin kepada pemerintah daerah dan DPR,” pungkasnya.

Penulis: Andi Isnar

TENGGARONG – Dugaan adanya persekongkolan dalam proses penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit milik PT Kutai Agro Jaya (KAJ), terus menjadi sorotan publik setelah perkara tersebut, bergulir di Pengadilan Negeri Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gugatan yang diajukan Sudarmono, warga Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun, kini telah memasuki tahap pembuktian pada sidang ketiga yang digelar pada Rabu, 4 Februari 2026.

Dalam perkara tersebut, Sudarmono melalui kuasa hukumnya, Gunawan, SH, menggugat sejumlah pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan proses penerbitan izin perusahaan.

Para tergugat antara lain Bupati Kutai Kartanegara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Kartanegara, Kepala Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara, Camat Kota Bangun, Kepala Desa Sukabumi, serta pihak perusahaan PT Kutai Agro Jaya.

Pada persidangan tersebut, tim kuasa hukum PT Kutai Agro Jaya yang dipimpin H. Refman Basri, SH, MBA menyerahkan sejumlah dokumen sebagai alat bukti kepada majelis hakim.

Namun pihak penggugat menilai dokumen tersebut, belum mampu menjawab pokok gugatan terkait legalitas operasional perusahaan sebelum diterbitkannya izin usaha perkebunan.

Operasi Perkebunan Diduga Lebih Dulu Berjalan.

Berdasarkan fakta yang mengemuka dalam persidangan, aktivitas perkebunan sawit milik perusahaan tersebut disebut telah berlangsung jauh sebelum izin resmi diterbitkan.

Perusahaan diduga mulai melakukan aktivitas di lapangan sejak tahun 2011. Proses penanaman disebut telah dimulai sekitar tahun 2013, sementara kegiatan produksi dilaporkan berjalan pada tahun 2016.

Sementara itu, Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan baru diterbitkan oleh DPMPTSP Kutai Kartanegara pada 18 Desember 2023.

Jika temuan tersebut terbukti, maka operasional perusahaan berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 105, disebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha budidaya tanaman atau pengolahan hasil perkebunan tanpa memiliki izin usaha dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun serta denda maksimal Rp10 miliar.

Selain persoalan izin usaha, aspek kewajiban perpajakan selama periode produksi sebelum terbitnya izin juga turut menjadi bagian dari materi gugatan yang diajukan penggugat.

Aktivis Soroti Potensi Pelanggaran Hukum.

Perkara ini juga mendapat perhatian dari kalangan masyarakat sipil. Ketua LSM Cakra Kaltim, Budi Untoro, menilai bahwa dugaan operasional perusahaan tanpa izin tidak dapat hanya dilihat sebagai persoalan administratif semata.

Menurutnya, jika benar aktivitas perkebunan telah berjalan bertahun-tahun tanpa izin resmi, maka terdapat potensi pelanggaran pidana yang harus ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sudah sangat jelas. Dalam Pasal 105 disebutkan ancaman pidana penjara hingga lima tahun serta denda maksimal Rp10 miliar bagi perusahaan yang menjalankan usaha tanpa izin,” ujar Budi Untoro saat dimintai tanggapan, Selasa (3/3/2026).

Ia juga menilai perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait proses penerbitan izin yang baru keluar pada tahun 2023, sementara aktivitas perkebunan disebut telah berlangsung lebih dari satu dekade sebelumnya.

Jika dalam proses tersebut terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah, maka persoalan tersebut juga dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 17 yang melarang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan.

“Apabila ditemukan adanya pembiaran atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses administrasi pemerintahan, maka sanksi administratif hingga pemberhentian terhadap pejabat terkait dapat diterapkan,” jelasnya.

Lebih jauh, Budi juga mengingatkan bahwa jika dalam perkara tersebut ditemukan unsur yang menimbulkan kerugian keuangan negara, atau adanya persekongkolan yang menguntungkan pihak tertentu, maka kasus tersebut berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 3 yang mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara.

“Jika benar ada pembiaran selama bertahun-tahun sehingga perusahaan tetap beroperasi tanpa izin, maka aparat penegak hukum perlu mendalami apakah terdapat unsur persekongkolan atau potensi kerugian negara,” tegasnya.

Sorotan Terhadap Pengawasan Pemerintah Daerah.

Kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan Pemerintah Daerah, terhadap aktivitas investasi perkebunan di wilayah Kutai Kartanegara.

Pasalnya, aktivitas perkebunan yang diduga berlangsung sejak 2011 disebut tetap berjalan hingga memasuki fase produksi, sebelum akhirnya izin usaha baru diterbitkan pada tahun 2023.

Kuasa hukum penggugat, Gunawan, SH, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah saksi untuk memperkuat dalil gugatan pada persidangan berikutnya.

“Kami akan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui langsung aktivitas di lapangan untuk memperkuat dalil gugatan dalam sidang lanjutan,” ujar Gunawan.

Sidang lanjutan perkara tersebut, dijadwalkan kembali digelar pada Rabu 4 Maret 2026 esok, di Pengadilan Negeri Tenggarong.

Persidangan tersebut diperkirakan akan menjadi tahap penting dalam menguji legalitas operasional PT Kutai Agro Jaya, serta mengungkap peran instansi terkait dalam proses penerbitan izin usaha, yang kini menjadi sorotan publik di Kutai Kartanegara.

Penulis: Andi Isnar

TENGGARONG, literasikaltim.com – Sengketa lahan seluas sekitar 180 hektare milik warga di Desa Sukabumi kembali mencuat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tenggarong.

Lahan tersebut disebut, telah dimanfaatkan untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit oleh PT Kutai Agro Jaya (KAJ), sementara status kepemilikannya masih dipersengketakan oleh warga

Perkara ini mencakup 89 bidang tanah, yang terdiri dari 11 bidang milik Darmono serta 78 bidang milik ahli waris H. Mohd. Asrie Hamzah, sebagaimana tertuang dalam dokumen gugatan yang diajukan para penggugat ke pengadilan.

Dalam sidang yang berlangsung Rabu (25/2/2026), majelis hakim menyoroti adanya perbedaan lokasi objek sengketa, antara yang tercantum dalam gugatan penggugat dan dokumen yang disampaikan pihak tergugat.

Para penggugat menyebutkan bahwa lahan yang dipersoalkan berada di Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun Darat.

Namun dokumen yang diajukan pihak tergugat justru merujuk pada lahan di Desa Lebaho Ulaq, Kecamatan Muara Kaman.

Perbedaan administrasi wilayah tersebut, menjadi perhatian serius majelis hakim.

Pengadilan kemudian meminta pihak tergugat, untuk menghadirkan dokumen yang sesuai dengan objek sengketa, sebagaimana tercantum dalam gugatan.

Kuasa hukum warga Desa Sukabumi, Advokat Gunawan SH, menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam aktivitas perusahaan di lahan yang dipersoalkan.

Menurutnya, sengketa lahan antara warga dan perusahaan sebenarnya telah berlangsung sejak 2014 hingga 2015, ketika aktivitas perusahaan mulai dilakukan di lokasi yang diklaim sebagai milik warga.

Gunawan menjelaskan, pihaknya telah melakukan penelusuran kepada sejumlah instansi terkait, termasuk dinas teknis yang berkaitan dengan perkebunan dan perizinan.

Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan bahwa perusahaan memang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Namun yang menjadi pertanyaan, izin tersebut baru diketahui terbit pada 2024, sementara aktivitas penanaman sawit disebut telah berlangsung jauh sebelumnya.

“Yang menjadi pertanyaan Kami, bagaimana bisa penanaman sawit sudah dilakukan sejak lama, sementara izin usaha perkebunannya baru terbit pada 2024. Padahal sengketa lahan ini sudah berlangsung sejak 2014 hingga sekarang,” kata Gunawan kepada wartawan.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, karena secara prinsip hukum administrasi pertanahan, penerbitan izin di atas lahan yang masih bersengketa seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati.

Dalam praktik administrasi pertanahan, apabila suatu bidang tanah sedang dalam sengketa dan telah dilaporkan kepada kantor pertanahan, maka pelayanan administrasi terhadap tanah tersebut dapat ditangguhkan sementara sampai sengketa selesai.

Ketentuan mengenai kepastian status tanah dalam administrasi pertanahan antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan bahwa setiap proses administrasi pertanahan harus memperhatikan status hukum objek tanah.

Selain itu, penanganan sengketa pertanahan juga diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang memberikan kewenangan kepada kantor pertanahan untuk menghentikan sementara pelayanan administrasi terhadap tanah yang sedang disengketakan.

Gunawan juga menegaskan bahwa, tanaman sawit yang berada di lokasi sengketa menurutnya berada di lahan milik kliennya.

“Kalau mereka merasa itu bagian dari hak mereka, silakan tanam di lokasi yang sesuai dengan izin mereka. Jangan di lahan milik klien Kami,” tegasnya.

Ia menambahkan, warga Desa Sukabumi telah memperjuangkan hak atas tanah tersebut, selama bertahun-tahun melalui berbagai upaya, termasuk melalui jalur hukum.

“Kami akan terus memperjuangkan hak warga sampai ada kepastian hukum. Warga sudah berjuang lama mempertahankan tanah mereka,” pungkasnya.

Penulis: Andi Isnar

TENGGARONG, literasikaltim.com — Upaya warga Desa Suka Bumi, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dalam memperjuangkan hak atas tanahnya terus berlanjut melalui jalur hukum.

Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong kembali menggelar sidang kedua perkara sengketa lahan dengan nomor 115/Pdt.G/2025/PN Trg, Rabu (17/12/2025).

Sidang yang dipimpin majelis hakim tersebut memutuskan perkara dilanjutkan ke tahap mediasi, yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari 2026.

Agenda mediasi diharapkan menjadi ruang dialog untuk mencari solusi, atas konflik lahan yang melibatkan warga dengan PT Kutai Agro Jaya (KAJ) serta sejumlah pihak terkait.

Dalam persidangan, pihak PT Kutai Agro Jaya hadir melalui kuasa hukumnya, H. Refman Basri, SH, MBA.

Selain itu, turut hadir perwakilan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP/PTSP) Kukar.

Namun demikian, sejumlah pihak yang tercatat sebagai turut tergugat belum memenuhi panggilan persidangan.

Mereka antara lain Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Bupati), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Camat Kota Bangun, serta Kepala Desa Suka Bumi.

Kuasa hukum warga penggugat, Advokat Gunawan, SH, menyampaikan harapannya agar seluruh pihak yang belum hadir dapat memenuhi panggilan pengadila, pada sidang mediasi mendatang.

Menurutnya, kehadiran semua pihak sangat penting agar persoalan sengketa lahan dapat dibahas secara menyeluruh.

“Mudah-mudahan pada tanggal 7 Januari nanti semua pihak yang belum hadir hari ini bisa datang, dan ini penting supaya masalahnya bisa dibicarakan secara terbuka,” ujar Gunawan usai persidangan.

Ia menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan kliennya, tidak hanya ditujukan kepada PT Kutai Agro Jaya sebagai pihak perusahaan, tetapi juga melibatkan unsur Pemerintah Daerah dan Instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam urusan pertanahan dan perizinan.

“Kami menggugat bukan hanya PT KAJ, tetapi juga Bupati, dan hari ini yang hadir baru dari Dinas PTSP dan Dinas Perkebunan,” jelasnya.

Gunawan menegaskan, kehadiran BPN, Camat, dan Kepala Desa sangat diperlukan, agar status dan batas lahan yang disengketakan dapat dijelaskan secara jelas dan objektif.

Ia menilai, tanpa kehadiran pihak-pihak tersebut, sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka klaim.

“Kami ingin semua pihak hadir, mendengarkan langsung keluhan masyarakat, dan bersama-sama mencari solusi bagi warga Desa Suka Bumi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gunawan juga menyinggung peran pemerintah daerah dalam perkara ini.

Ia menyebut, majelis hakim telah mengirimkan surat panggilan, serta teguran secara patut sebanyak dua kali kepada kepala daerah.

“Ketika ada masyarakat yang menuntut haknya, seharusnya Pemerintah menjadi pihak yang paling cepat hadir dan memberikan respons,” katanya.

Perkara ini diajukan oleh warga Desa Suka Bumi yang diwakili Darmono dan kawan-kawan.

Sebagai kuasa hukum, Gunawan memastikan pihaknya akan memperjuangkan seluruh kepentingan masyarakat dalam agenda mediasi nanti.

“Kami akan berusaha memberikan yang terbaik, dan semua harapan masyarakat, akan Kami rangkum dan sampaikan secara lengkap dalam sidang mediasi,” ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum PT Kutai Agro Jaya, H. Refman Basri, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan siap mengikuti seluruh tahapan persidangan yang ditetapkan pengadilan.

“Kami ikuti saja proses hukumnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan,” ujar Refman.

Ia juga menanggapi terkait proses hukum sebelumnya, yang sempat ditempuh melalui jalur pidana.

Menurutnya, laporan tersebut telah dihentikan dan kini sengketa berlanjut melalui gugatan perdata.

“Sekarang masuk ke gugatan perdata. Jadi Kita lihat dan jalani saja proses hukumnya,” jelasnya.

Terkait ketidakhadiran PT Kutai Agro Jaya pada sidang pertama, Refman menjelaskan bahwa pihaknya baru menerima panggilan persidangan menjelang jadwal sidang.

“Panggilan sidang pertama baru Kami terima, sehingga Kami baru bisa hadir pada sidang kedua ini,” pungkasnya.

Sidang lanjutan dengan agenda mediasi yang akan digelar pada 7 Januari 2026, diharapkan dapat menjadi titik awal penyelesaian sengketa lahan, yang selama ini dirasakan merugikan warga Desa Suka Bumi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penulis: Andi Isnar

TENGGARONG, literasikaltim.com – Ketegangan panjang sengketa lahan seluas 180 hektare antara warga Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun Darat, dan PT Kutai Agro Jaya (KAJ) kembali memuncak.

Sidang perdana yang seharusnya menjadi momentum pembuka pembuktian hukum justru berubah menjadi panggung kekosongan kursi tergugat, Rabu (3/12/2025).

PT KAJ tidak hadir, meski pemanggilan resmi telah dilayangkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong.

Absennya perusahaan sawit tersebut membuat majelis hakim tidak memiliki pilihan selain menunda sidang, sekaligus mengagendakan pemanggilan kedua pada 17 Desember 2025, sebuah penundaan yang menambah panjang perjalanan konflik agraria yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.

Para penggugat, yakni Darmono serta Sofyar Ardanie Sriananda selaku ahli waris almarhum H. Mohd. Asrie Hamzah, mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh perusahaan yang diduga menguasai lahan yang telah sah, mereka miliki melalui SPPT sejak 2005.

Total lahan yang disengketakan mencakup puluhan bidang tanah, 11 milik Darmono dan 78 bidang milik ahli waris H. Mohd. Asrie Hamzah, yang seluruhnya masuk dalam dokumen gugatan.

Kuasa hukum dari Borneo Raya Law Firm yang terdiri dari Herman Felani, S.H., M.H., C.L.A., H. Muhammad Noor, S.H., M.H., dan Adv. Gunawan, S.H. hadir lengkap untuk mendampingi para penggugat.

Namun kehadiran mereka berhadapan dengan kursi kosong, yang seharusnya diisi pihak tergugat PT KAJ.

Kuasa hukum utama, Adv. Herman Felani, menegaskan bahwa mangkirnya PT KAJ dalam pemanggilan resmi pertama bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi bisa memunculkan konsekuensi hukum serius.

“Agenda hari ini adalah sidang pertama. Namun pihak tergugat tidak berhadir, sehingga majelis menunda sidang sampai 17 Desember untuk pemanggilan kedua,” tegas Herman.

Ia menyebut bahwa apabila PT KAJ kembali absen pada pemanggilan kedua maupun ketiga, maka perusahaan dapat kehilangan hak jawab dan perkara otomatis masuk ke tahap pembuktian tanpa kehadiran tergugat.

“Ini bagian dari hukum acara. Kalau tetap tidak hadir, mereka harus siap dengan risiko hukum yang menyertainya,” imbuhnya.

Di sisi lain, kuasa hukum penggugat lainnya, Adv. Gunawan, memaparkan temuan timnya terkait dugaan persoalan perizinan perusahaan yang selama ini menguasai lahan tersebut.

Menurutnya, temuan itu akan menjadi salah satu poin krusial dalam persidangan.

“Masalah isu-isu yang beredar terkait adanya izin yang kami temukan nanti akan kami tampilkan di persidangan, dan Kami meyakini izin tersebut tidak ada,” ungkap Gunawan dengan nada tegas.

Gunawan memastikan mereka siap mengungkap fakta-fakta yang selama bertahun-tahun, menjadi sumber kebingungan publik terkait status lahan dan aktivitas perusahaan.

“Kami akan memperjuangkan hak klien Kami sampai tuntas, dan Mereka sudah menanggung kerugian materi dan imateri lebih dari 10 tahun,” tutupnya.

Kesaksian paling menggugah datang dari Darmono, salah satu pemilik lahan. Ia menyebut sengketa ini bukan hanya persoalan tumpang tindih kepemilikan, tetapi juga soal hilangnya mata pencaharian dan runtuhnya harapan masyarakat.

“Kami membeli lahan itu pada 2005. Perusahaan baru membeli dari masyarakat Bahulak, bukan dari masyarakat Sukabumi. Pada intinya itu hak saya dan keluarga Haji Hamzah,” ujarnya.

Darmono mengungkapkan bahwa lahan tersebut, dulu dikelola warga untuk program singkong gajah, bahkan mereka sempat memperoleh pinjaman bank untuk mendirikan fasilitas pengolahan.

“Kami sampai dapat pinjaman dari bank untuk pabrik, dan sempat produksi satu tahun, tapi lahan dirusak lagi pada 2015. Sejak itu tidak selesai-selesai,” tuturnya.

Menurutnya, berbagai upaya mediasi melalui Desa, Kecamatan, hingga forum resmi lainnya tidak pernah mendapat respons dari perusahaan.

“Kami hanya ingin keadilan. Hak kami jangan diambil. Kami sudah terlalu lama menunggu,” kata Darmono dengan suara penuh tekanan.

Sidang yang berujung pada penundaan ini, kembali membuka luka lama yang belum pernah terselesaikan.

Warga Sukabumi kini menaruh harapan besar pada proses persidangan berikutnya, berharap pengadilan dapat menempatkan keadilan di atas semua kepentingan.

“Ini sudah lebih dari sekadar sengketa tanah; ini tentang nasib hidup keluarga kami. Kami ingin perkara ini tuntas dan keadilan ditegakkan,” tutupnya.

Penulis: Andi Isnar