SAMARINDA, literasikaltim.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya menetapkan Plenary Hall Sempaja Samarinda sebagai lokasi untuk acara debat kandidat Pilkada Kaltim 2024.

Debat perdana ini, dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 23 Oktober 2024, dan akan disiarkan langsung oleh TVRI Kaltim.

Menurut Abdul Qayyim Rasyid, Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kaltim, pemilihan Plenary Hall Sempaja sebagai lokasi debat disebabkan oleh tidak tersedianya Ballroom Hotel Mesra yang sebelumnya direncanakan.

“Kami memilih lokasi ini, karena beberapa tempat lain sudah penuh,” ujarnya, Senin (21/10/2024).

“Kami juga, mempertimbangkan luas dan kenyamanan ruangan untuk para tamu undangan,” ungkapnya.

Debat ini, akan memberikan kesempatan bagi masing-masing pasangan calon (paslon) untuk mengundang 150 orang pendukungnya.

Abdul Qayyim Rasyid menjelaskan bahwa materi debat akan berfokus pada visi dan misi setiap paslon, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di Kaltim.

Selain itu, KPU Kaltim juga mengundang berbagai kalangan, termasuk akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat, untuk menyaksikan acara ini secara langsung.

“Kami ingin semua pihak dapat menyaksikan langsung visi misi calon, yang akan bertarung dalam Pilkada Kaltim 2024,” tambahnya.

Pada pelaksanaan Debat nantinya, akan terdiri dari beberapa segmen, termasuk penyampaian visi dan misi, pendalaman materi, serta sesi tanya jawab antara kedua paslon.

Acara ini, diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk memperkenalkan calon kepada publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan mendatang.

Penulis: Ira Rosalina

Editor: Masronaliansyah S.Pd

SAMARINDA, literasikaltim.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 semakin dekat. Dalam upaya menciptakan pilkada yang berintegritas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar debat kandidat sebagai salah satu agenda penting. 

Debat perdana ini, akan berlangsung pada 23 Oktober mendatang dengan tema “Penguatan Pondasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.”

Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kaltim, Abdul Qayyim Rasyid menjelaskan bahwa debat ini akan melibatkan dua pasangan calon (Paslon) Isran Noor – Hadi Mulyadi dan Rudy Mas’ud – Seno Aji. 

“Debat kali ini, akan fokus pada visi dan misi masing-masing Paslon, terutama terkait kesejahteraan masyarakat di Kaltim,” ungkapnya.

Qayyim menambahkan, KPU Kaltim telah menyiapkan sekitar 400 peserta yang terdiri dari kalangan akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat untuk mendukung kelancaran debat. 

“Kami telah berkoordinasi dengan tim Paslon untuk memastikan semuanya berjalan lancar,” ucapnya.

KPU Kaltim juga akan melaksanakan serangkaian persiapan, termasuk rapat dengan tim analis untuk menyusun pertanyaan dan mekanisme debat. 

“Debat ini akan terdiri dari beberapa segmen, termasuk penyampaian visi dan misi, pendalaman materi, dan sesi tanya jawab antara kedua Paslon,” tuturnya.

Debat ini akan disiarkan langsung oleh TVRI Kaltim, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan dan menilai komitmen kedua Paslon dalam membangun Kaltim.

Penulis: Ira Rosalina 

Editor: Masronaliansyah S.Pd

Sumber Data: Media Center KPU Kaltim 

SAMARINDA, literasikaltim.com– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 semakin dekat, dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) telah melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, di halaman Kantor Sekretariat KPU Kaltim Jalan Basuki Rahmat, Sabtu, (19/10/2024) pagi.

Saat di wawancarai media ini, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kaltim, Suardi, menjelaskan bahwa simulasi ini dirancang, untuk mempersiapkan petugas pemungutan suara (KPPS) menjelang hari H pemilihan pada 27 November 2024 mendatang.

“Mekanisme simulasi ini, sama dengan proses pengundian suara yang akan dilaksanakan di lapangan,” ujarnya.

“Hanya ada beberapa modifikasi, terutama pada surat suara yang digunakan,” ungkap Suardi.

Dalam simulasi ini, surat suara tidak mencantumkan foto dan nomor pasangan calon.

Dan sebagai gantinya, digunakan nama makanan dan angka yang tinggi untuk menjaga netralitas.

“Tujuan dari simulasi ini, bukan untuk memprediksi hasil, tetapi untuk membantu masyarakat memahami proses pemungutan suara,” tambahnya.

KPU Kaltim juga memastikan bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) ramah bagi penyandang disabilitas.

Suardi menyebutkan bahwa bilik suara khusus telah disiapkan dan data penyandang disabilitas tercatat dengan baik.

“Kami ingin memastikan bahwa TPS dapat diakses dengan mudah oleh semua pemilih,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini, sejumlah pemilih dari Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, terlibat.

Proses simulasi meliputi pendaftaran pemilih, pencoblosan, hingga penghitungan suara.

Meskipun terdapat dua paslon Gubernur-Wakil Gubernur di Kaltim, simulasi ini menambah satu paslon fiktif untuk tujuan latihan.

“Setelah pemungutan suara, Kami akan melanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 13.00 WITA,” tutup Suardi, mengingatkan bahwa simulasi ini mengikuti jadwal resmi Pilkada yang direncanakan.

Dengan simulasi ini, KPU Kaltim berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, mengenai proses pemilu serta memperkuat integritas pemilihan yang akan datang.

Penulis: Ira Rosalina

Editor: Masronaliansyah S.Pd

SAMARINDA, literasikaltim.com – Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim), Iffa Rosita menekankan pentingnya sosialisasi mengenai penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) di wilayah Kaltim. 

Hal ini disampaikan Iffa dalam gelaran rapat koordinasi mengenai layanan dan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) KPU Kaltim, untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Mercure, Samarinda, Senin (30/9/2024) malam.

“Saya meminta agar KPU Kabupaten maupun Kota di Kaltim segera melaksanakan sosialisasi ini agar Masyarakat bisa lebih mengetahui,” ujar Iffa. 

Dia bahkan mengatakan bahwa perlunya melibatkan peran media baik cetak dan elektronik maupun cyber, untuk menyebarluaskan informasi yang akurat khususnya tentang perihal tersebut kepada publik.

“Selain media, KPU juga dianggap perlu untuk menghadirkan pasangan calon agar mereka bisa memberikan informasi kepada konstituen mereka tentang DPTB,” lanjutnya. 

“Ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan infromasi yang beredar,” kata Iffa. 

Perempuan yang kini terpilih sebagai Komisioner KPU-RI ini juga menuturkan bahwa, sosialisasi yang tepat dan komprehensif sejatinya akan turut membantu masyarakat memahami batapa pentingnya DPTB dalam mendorong partisipasi aktif di Pilkada mendatang. 

“Kami dari KPU Kaltim berkomitmen, untuk memastikan layanan pemilih berjalan lancar dan transparan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik dalam Pemilihan Umum mendatang,” tutupnya.

Penulis: Ira Rosalina 

Sumber Data: Media Center KPU Kaltim

SAMARINDA, literasikaltim.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim), Fahmi Idris, baru-baru ini mengumumkan rincian tahap pertama rekapitulasi konsolidasi logistik untuk Pemilu 2024. 

Salah satu fokus utama adalah, pengadaan kotak suara dan bilik pemungutan suara yang akan digunakan di seluruh wilayah Kaltim.

Dalam keterangannya, Fahmi Idris menjelaskan bahwa KPU telah memesan sebanyak 6.262 kotak suara untuk tingkat Provinsi serta 6.472 untuk KPU Kabupaten/Kota. 

“Kotak suara ini, diproduksi oleh PT Bosung Indonesia yang berbasis di Tangerang, Banten, melalui proses lelang yang dilakukan e-cataloq,” ujar Fahmi. 

Dikatakan Fahmi selain memesan kotak suara KPU Kaltim juga memesan 25.408 bilik pemungutan suara yang masing-masing terdiri dari empat bilik per tempat pemungutan suara (TPS). 

Bilik-bilik tersebut diproduksi oleh PT Asada Mitra Packindo, yang juga juga berlokasi di Tangerang.

“Pengadaan ini, merupakan bagian dari persiapan penting KPU untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara yang akan digelar pada 2024,” sebut Fahmi. 

Fahmi Idris menegaskan bahwa batas waktu pengiriman logistik tersebut adalah pada 5 Oktober 2024, guna memastikan setiap kabupaten/kota di Kaltim siap menggelar pemilihan tepat waktu.

“Kami akan terus memantau proses pengadaan dan distribusi logistik ini agar sesuai jadwal, sehingga tidak ada kendala pada hari pemungutan suara 27 mendatang,” pungkasnya.

Pengadaan logistik pemilu ini, menunjukkan keseriusan KPU dalam menjaga kelancaran dan transparansi proses demokrasi di Kalimantan Timur.

Penulis: Ira Rosalina 

Sumber Data: Media Center KPU Kaltim

SAMARINDA, literasikaltim.com – Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur (KPU Kaltim) melakukan pertemuan dengan para Liaison Officer (LO) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2024.

Pertemuan yang dipimpin langsung Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris, di Aula Lt 2 Senin, (30/9/2024) siang tersebut, membahas terkait desain Alat Peraga Kampanye (Algaka) dan Desain surat suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang bakal bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November mendatang.

“Hari ini Kami mengundang Paslon dari 01 Isran Noor-Hadi Mulyadi dan paslon 02 H Rudi Mas’ud dan Seno Aji, untuk melihat dan memerlihatkan desain yang dibuat oleh KPU Kaltim kepada mereka, dan Alhamdulillah kedua kandidat hadir melalui LO masing-masing,” ujar Fahmi Idris.

Menurutnya pertemuan tersebut berjalan secara baik, mengingat semua LO yang mewakili paslon semua menyetujui dan bertandatangan dalam persetujuan desain yang telah buat.Pasca pelaksanaan hari ini kata Fahmi,

KPU Kaltim akan melakukan lelang percetakan Algaka dan Kertas suara yang pelaksanannya akan bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang bertugas melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Jakarta.

“Jadi metode pelaksanaannya sama dengan tahapan lelang yang pernah kami lakukan sebelumnya, perusahaan pemenang akan ditentukan melaui proses e-Cataloq,” sebut Fahmi.

“Dengan persiapan ini, KPU Kaltim optimistis seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu 2024 akan berlangsung dengan tertib, aman, dan transparan,” pungkasnya.

Penulis: Ira Rosalina

Sumber Data: Media Center KPU Kaltim

SAMARINDA, literasikaltim.com – Desain format kampanye sebelum disebarluaskan kepada masyarakat umum oleh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di daerah Kalimantan Timur (Kaltim) bakal mengikuti aturan PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

Demikian yang disampaikan Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kaltim, Abdul Qayyim Rasyid, kepada media ini, Jumat (27/09/2024).

“Dalam Pasal 24 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, ada empat bahan atau format kampanye yang diatur desainnya, ini meliputi: selebaran, brosur, pamflet, dan poster,” katanya.

Abdul Qayyim memaparkan bahwa dari setiap format tersebut, setidaknya harus memuat materi kampanye dan program Pasangan Calon (Paslon) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).

“Materi Kampanye Paslon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” lanjutnya. 

Selain itu, juga wajib menyampaikan program Pasangan Calon,” ujarnya.

Sementara kata dia, untuk desain bahan kampanyenya, disampaikan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon atau tim kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas Liaison Officer (LO).

“Setelah desain itu disampaikan ke KPU, dengan demikian KPU akan memberikan tanda terima penyampaian desain pada bahan kampanye itu, menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran (v), sesuai yang tertera pada PKPU,” lanjut Abdul Qayyim.

Dia juga menjelaskan bahwa, jika nantinya terdapat ketidaksesuaian pada desain format kampanye, maka KPU akan mengembalikan desain pada bahan kampanye dengan mencantumkan Lampiran (v) tersebut.

“Pengembalian ini melalui LO, yang selanjutnya bakal diserahkan kepada partai politik maupun koalisi partai peserta pemilu, pasangan calon atau tim kampanye,” jelasnya.

Selain itu dia juga meminta kepada seluruh peserta kampanye, agar turut menggunakan bahan daur ulang mengingat perihal tersebut telah diatur dalam dalam Pasal 24 ayat (8) PKPU 13 Tahun 2024.

“Dalam PKPU No 13 Tahun 2024, Pasal 24 ayat (8) dengan jelas menybutkan bahwa, setiap orang atau partai politik yang berkampanye memakai keempat format, yang telah Kami berikan harus menggunakan bahan daur ulang,” tutupnya.

Penulis: Ira Rosalina 

Sumber Data: Media Center KPU Kaltim

SAMARINDA, literasikaltim.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur telah memberikan kesempatan kepada seluruh pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah 2024 untuk memperbaiki Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Kesempatan ini terbuka hingga 25 Oktober 2024, sesuai penjelasan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kaltim, Suardi, dalam rilis resmi yang disampaikan pada 26 September 2024.

“Ini merupakan langkah strategis yang sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU (PKPU) 2024 tentang Dana Kampanye,” ujarnya.

“Aturan ini, mengatur tentang pelaporan dan perbaikan LPSDK yang dilakukan melalui sistem Sikadeka,” jelasnya.

“Dan, batas waktu pengunggahan dokumen LPSDK dimulai dari 24 September hingga 25 Oktober 2024,” ungkap Suardi.

Dalam proses ini, KPU akan memeriksa semua dokumen yang diajukan oleh paslon. Jika ditemukan kekurangan dalam dokumen, paslon akan menerima tanda terima perbaikan dari KPU pada 25 Oktober 2024.

Mereka diwajibkan untuk melengkapi dokumen tersebut dalam waktu satu hari setelah mendapatkan pemberitahuan.

“Paslon yang menerima catatan perbaikan wajib melengkapinya melalui Sikadeka pada tanggal 26 Oktober 2024, paling lambat pukul 23.59 WITA,” jelasnya lebih lanjut.

KPU Kaltim menekankan pentingnya pemanfaatan waktu yang diberikan untuk memastikan semua dokumen, terkait dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini bertujuan, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye serta memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.

Hasil akhir dari pemeriksaan LPSDK ini, akan diumumkan pada 26 Oktober 2024, setelah seluruh perbaikan diperiksa secara menyeluruh.

“Langkah ini, diharapkan dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, sehingga setiap pasangan calon dapat bertanggung jawab dalam penggunaan dana kampanye mereka,” tutup Suardi, menegaskan komitmen KPU Kaltim untuk memastikan pemilu yang bersih dan transparan.

Penulis: Ira Rosalina

Sumber Data: Media Center KPU Kaltim

SAMARINDA, literasikaltim.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) mengonfirmasi bahwa kampanye oleh pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di lingkungan kampus diperbolehkan, dengan sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi.

Hal ini disampaikan oleh Abdul Qayyim Rasyid, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya KPU Kaltim, dalam rilis resmi pada 26 September 2024.

“Memang benar kampanye di kampus diperbolehkan, namun atribut kampanye tidak boleh digunakan,” ucapnya dalam keterangan tertulis ke media ini.

“Hal ini, untuk menjaga netralitas dan memastikan suasana akademis di kampus tetap kondusif,” ujar Qayyim.

Aturan ini bertujuan, untuk menghindari potensi konflik dan menjaga lingkungan kampus sebagai tempat belajar yang bebas dari politik praktis.

Lebih lanjut, Qayyim menegaskan bahwa semua kegiatan kampanye harus memperhatikan kapasitas ruangan yang tersedia, baik untuk acara yang diadakan di dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor).

“Penyelenggaraan acara, harus sesuai dengan kapasitas ruangan yang ada, demi kenyamanan dan keamanan peserta serta kelancaran kegiatan,” jelasnya.

Langkah ini diambil, untuk memastikan bahwa kampanye di kalangan mahasiswa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa mengurangi esensi pendidikan politik yang seharusnya diterima oleh generasi muda.

Dengan mengizinkan kampanye di kampus, KPU berharap dapat mendorong diskusi politik yang sehat dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa.

“KPU berharap, kampus tetap menjadi tempat yang netral dan akademis, serta berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya para pemilih pemula,” ucap Qayyim.

“Dengan adanya ketentuan ini, kami berharap para peserta kampanye, baik tim sukses maupun partai politik, dapat mematuhi aturan demi terciptanya pemilu yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya.

Dengan penetapan aturan ini, KPU Kaltim berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan politik, sekaligus memastikan bahwa pemilihan umum mendatang berlangsung dengan transparan dan adil.

KPU berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, sehingga suara masyarakat dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Penulis: Ira Rosalina

Sumber Data: Media Center KPU Kaltim

SAMARINDA, literasikaltim.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa incumbent atau petahana yang mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, wajib mengajukan cuti sebelum masa kampanye dimulai.

Pernyataan ini disampaikan oleh Abdul Qayyim Rasyid, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya, dalam rilis resmi yang diterima media ini pada 26 September 2024.

Qayyim menekankan bahwa petahana harus sudah cuti selama tahapan kampanye yang ditetapkan oleh KPU, yang berlangsung dari Rabu (25/9/2024) hingga Sabtu (23/11/2024).

“Mereka (petahana) sejatinya sudah harus mematuhi aturan ini agar proses pemilihan berlangsung adil,” ujar Qayyim.

Hingga saat ini, KPU Kaltim mencatat ada tujuh daerah yang memiliki incumbent yang kembali maju dalam Pilkada 2024.

Beberapa daerah tersebut meliputi Samarinda, Bontang, Balikpapan, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Timur (Kutim), dan Berau.

Penegasan ini, menjadi penting mengingat posisi petahana yang memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas kepada publik.

Selain itu, Qayyim juga mengingatkan bahwa selama masa kampanye, para petahana tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.

“Para petahana tidak bisa memanfaatkan segala fasilitas negara yang mereka gunakan sebelumnya, seperti Rumah Jabatan (Rujab) dan Kendaraan Dinas,” ucapnya.

“Namun, pengamanan tetap dikecualikan untuk memastikan keselamatan mereka,” tuturnya.

Dengan adanya regulasi ini, KPU Kaltim berharap agar proses Pilkada 2024 berlangsung dengan lebih adil dan transparan.

Langkah ini, diambil sebagai upaya untuk menciptakan kompetisi yang sehat di antara semua calon, serta menjaga integritas pemilihan.

Qayyim menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan, serta memastikan semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk berkampanye.

“Kami berharap, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam Pilkada 2024, dan memilih pemimpin yang mereka anggap paling layak untuk memimpin daerah,” pungkasnya.

Dengan aturan ini, KPU Kaltim menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keadilan dan integritas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, menjadikan pemilihan mendatang sebagai momen yang penting bagi demokrasi di Kaltim.

Penulis: Ira Rosalina

Sumber Data: Media Center KPU Kaltim