SAMARINDA, literasikaltim.com — Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Timur (Forkop Kaltim) terus melanjutkan perjuangannya menyoroti dugaan pelanggaran hukum terkait aktivitas bongkar muat di Terminal Ship to Ship (STS) milik PT PTB, di wilayah perairan Muara Berau dan Muara Jawa.

Dalam waktu dekat, Forkop Kaltim akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) dan Kejaksaan Agung RI.

Juru Bicara Forkop Kaltim, Andi Andis Muhris, menyatakan bahwa aksi tersebut bertujuan menuntut pencabutan izin operasional PT PTB serta mendesak penegakan hukum atas dugaan pungutan liar dan potensi kerugian negara akibat aktivitas bongkar muat yang dinilai ilegal.

“Ini adalah bagian dari perjuangan kerakyatan, dan Kami akan menyuarakan langsung kepada Pemerintah Pusat, agar dugaan pelanggaran yang terjadi tidak dibiarkan berlarut-larut,” ujar Andis saat dikonfirmasi pada Selasa (2/7/2025).

Menurutnya, aktivitas STS oleh PT PTB selama ini tidak menunjukkan transparansi dan berpotensi merugikan daerah.

Ia menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terlalu pasif dalam menanggapi isu tersebut.

“Seharusnya potensi laut kita ini dikelola oleh BUMD agar PAD meningkat. Tapi yang terjadi malah dikuasai oleh swasta dengan status legalitas yang masih dipertanyakan,” tambahnya.

Forkop Kaltim menilai kelalaian Pemprov dalam mengawasi kegiatan ini telah mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan daerah secara signifikan.

Mereka menyayangkan tidak adanya sikap tegas untuk menghentikan operasi PT PTB yang diduga belum memenuhi persyaratan hukum.

Sementara itu, Kabid Pelayaran Dinas Perhubungan Kaltim, Ahmad Masliuddin, menyatakan bahwa Pemprov tidak berada dalam posisi mendampingi aksi tersebut, kecuali atas permintaan resmi dari Kemenhub.

“Demonstrasi itu kan ditujukan ke pusat. Jadi Kami bukan pihak yang terlibat langsung, kecuali memang diundang secara resmi,” ujarnya.

Ahmad juga menyebut pihaknya, telah menyarankan Forkop, untuk menyampaikan aspirasi langsung melalui surat ke Menteri Perhubungan.

“Kami sudah arahkan mereka untuk bersurat ke Menhub. Jika nanti Kami diundang secara resmi, tentu Kami siap hadir dan menjelaskan kondisi pelayaran di Kaltim,” katanya.

Sebelumnya, Forkop Kaltim telah menggelar dua kali aksi di Kantor Gubernur Kaltim pada 24 dan 30 Juni 2025.

Namun, dari dua aksi tersebut, mereka mengaku belum mendapatkan kejelasan apakah PT PTB telah mengantongi rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Ismail, Sub Koordinator Pendayagunaan Ruang Laut DKP Kaltim, menjelaskan bahwa PT PTB pernah mengajukan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) pada 2024.

Namun hingga kini, dokumen tersebut belum mendapat tanggapan dari kementerian terkait.

“Selama belum ada KKPRL, maka aktivitas mereka secara hukum tidak memenuhi syarat. Ini berpotensi ilegal,” tegas Ismail.

Hal senada disampaikan oleh Frizky Andrian Perdana, Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan KSOP Kelas I Samarinda.

Ia menegaskan bahwa operasional terminal STS, harus melalui konsesi resmi dari Kemenhub dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

“Jika tidak ada koordinasi dengan daerah dan belum ada penunjukan resmi, maka aktivitas itu bisa dianggap tidak sah secara administrasi,” jelas Frizky.

Forkop Kaltim berharap aksi mereka di Kemenhub dan Kejaksaan Agung, nanti akan membuka pintu bagi penegakan hukum yang lebih tegas, serta memperjelas status hukum PT PTB.

Mereka juga menyerukan kepada publik, untuk mengawal isu ini, demi menjaga hak-hak daerah atas potensi kekayaan maritim yang ada.

REDAKSI

Muhammad Samsun: Tanggung Jawab Pelindo sebagai Operator dan Penanggung Jawab KSOP sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat.

SAMARINDA, literasikaltim.com – Sebuah insiden kembali terjadi di Sungai Mahakam, tepatnya pada Minggu sore (16/2/2025) sekitar pukul 15.50 WITA, ketika ponton pengangkut kayu sengon menabrak salah satu pilar Jembatan Mahakam.

Ponton tersebut, milik PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra (PMTS), perusahaan pelayaran yang berbasis di Batam, Kepulauan Riau, sedang dalam perjalanan membawa material, dan diduga tabrakan tersebut, mengakibatkan kerusakan pada fender dan pilar jembatan.

Kejadian ini, menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan infrastruktur vital yang menjadi urat nadi ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Kota Samarinda.

Mendengar kejadian tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, SE, M.Si, menilai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelindo sebagai operator alur sungai dan tambatan kapal harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.

“Jika terjadi insiden seperti ini, tanggung jawabnya ada pada operator, dalam hal ini Pelindo, dan penanggung jawabnya adalah KSOP,” ucap Muhammad Samsun saat diwawancarai, Selasa (18/2/2025).

Menurut Samsun, KSOP yang berada di bawah Kementerian Perhubungan masih memegang kewenangan penuh atas alur Sungai Mahakam, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) tidak dapat sepenuhnya mengatur keamanan dan keselamatan jalur sungai.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Kaltim segera mengajukan permohonan untuk mengambil alih pengelolaan tersebut.

“Jika kewenangan ini dialihkan ke Pemda Kaltim, Kami yakin pengelolaan alur Sungai Mahakam bisa lebih efektif, dan berbagai masalah yang ada, seperti penyempitan jalur dan kemacetan arus kapal, dapat segera diatasi,” ujarnya.

Samsun menambahkan, jika alur Sungai Mahakam terganggu, maka perekonomian Kaltim akan terdampak langsung.

Ia menyatakan bahwa pengelolaan yang buruk saat ini menyebabkan risiko penyempitan jalur perairan, yang semakin menyulitkan pergerakan kapal, termasuk antrian yang terjadi di muara sungai.

“Sungai Mahakam adalah aset vital kita. Jika tidak segera diperbaiki, ini bisa berbahaya bagi ekonomi,” ucap Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan.

“Dan, jika jembatan roboh karena terus tertabrak, dampaknya sangat besar,” tegasnya.

DPRD Kaltim berencana untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Pelindo, KSOP, dan perusahaan yang memiliki kapal yang menabrak jembatan, guna mencari solusi atas masalah ini.

“Kami akan segera mengundang mereka, untuk membahas hal ini dalam waktu dekat,” tutup Samsun.

Hingga berita ini di tayangkan, pihak KSOP Samarinda belum bisa memberikan keterangan secara resminya.

Penulis: Andi Isnar